Bekasi.WahanaNews.co | Permasalahan banjir yang kerap menjadi momok bagi warga Kota Bekasi khususnya di Kelurahan Mustika Jaya menjadi perhatian serius Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi.
Penanganan banjir memerlukan perhatian serius semua pihak dalam bentuk kolaborasi dan sinergitas antara DPRD, Pemda Kota Bekasi, Pengembang, Masyarakat Bekasi dan pihak terkait lainnya.
Baca Juga:
Syukuran Usai Dilantik, Rizki Topan Nanda Siap Bekerja Maksimal di DPRD Kota Bekasi
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Alimudin pimpin rapat kerja dengan Dinas BMSDA, Distaru, Dinas Lingkungan Hidup, Camat dan Lurah Mustika Jaya, PT Timah Familia Urban, ISPI MGT Mustika Jaya, Forkom MGT, Forum Kali Jambe, dan pengurus RW.029.
Bertempat di Ruang Aspirasi DPRD Kota Bekasi dalam rangka melakukan pembahasan hasil kunjungan kerja ke PT. Timah Karya Persa dan penanggulangan banjir di RW.029, Mutiara Gading Timur, Rabu (23/2/2022).
Alimudin menjelaskan bahwa, dalam agenda tersebut diputuskan terkait permasalahan Crossing Tol, BMSDA Kota Bekasi akan melakukan langkah konkrit kolaborasi dengan pihak lainnya.
Baca Juga:
Komisi III Bantah Turbulensi Keuangan, Segini Kas Keuangan Kota Bekasi
Selain itu, pembuatan polder oleh ISPI dan Familia Urban menjadi bahasan penting dalam pertemuan tersebut, dan lebih lanjut dinas terkait akan bersurat kepada pengelola perumahan.
Aleg Dapil Mustika Jaya tersebut menegaskan, Dinas BMSDA akan membahas perihal penangguhan perizinan ISPI bahkan bila perlu mencabutnya jika belum atau tidak ditunaikannya kewajiban dalam pembangunan polder seluas 1.7 Ha.
Tindakan ini diambil berdasarkan laporan warga perihal limpasan air yang terjadi dan juga menggenangi kawasan perumahan MGT dan juga PTI setelah berdirinya Perumahan Familia Urban, tanpa mengindahkan apa yang seharusnya dilakukan dalam pencegahan dan pengelolaan air agar tidak menimbulkan banjir di kawasan tersebut,” terangnya.
