Berdasarkan pantauan di SPBU 34.171.29 yang terletak di Jalan Baru, Bekasi Timur Kota Bekasi pada Rabu (10/6/2026), kondisi antrian SPBU masih mengekor dijalur Pertalite (RON 90), namun, terjadi antrian minim dijalur Pertamax.

Salah seorang warga pengguna kendaraan motor yang mengisi BBM jenis Pertamax, Budi (51) mengaku tidak terkejut dengan adanya kenaikan BBM non-subsidi tersebut.

“Ah! Udah gak kaget lah (red:harga BBM naik). Suka-suka yang disana saja (red:Pemerintah). Lagian saya gak isi Pertamax setiap hari. Ini ngisi Pertamax karna males antri dijalur Pertalite,” ujar Budi.

Masih di lokasi yang sama, Septian (39) pengendara roda empat yang turut mengisi kendaraannya dengan BBM jenis Pertamax mengungkapkan hal serupa.

“Pasrah ajalah! Selama masih kebeli Pertamax. Kan dari awal emang udah tau kalo ini (red:Pertamax) non-subsidi. Ini masih hari pertama juga. Gak tau juga sih kalo kedepannya gimana. Mudah-mudahan masih terus dikasih rejeki yang cukup,” ungkap Septian.

Sebagai informasi, berdasarkan keterangan pers Pertamina yang dirilis pada Selasa (9/6/2026), mulai 10 Juni 2026 harga BBM non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Dalam penyerahan tersebut, Kota Bekasi kembali berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada kesempatan itu, Sardi mengapresiasi atas capaian yang diraih oleh jajaran eksekutif. Menurutnya, opini WTP ini menjadi bukti nyata bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi telah dikelola secara sehat, efektif, dan akuntabel.

"Alhamdulillah kita kembali mendapat WTP. Ini menandakan tata kelola keuangan daerah semakin membaik dan pengguna anggaran daerah sudah dipandang baik oleh BPK, sejalan dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi," ujar Sardi usai menerima laporan di kantor BPK Jabar.

Meski demikian, Sardi menegaskan bahwa fungsi pengawasan (monitoring) dari pihak legislatif tidak akan mengendur. DPRD Kota Bekasi bersama jajaran Sekretariat DPRD berkomitmen untuk terus memantau secara ketat setiap aliran dana daerah agar tetap berada di jalur yang benar.

"DPRD akan terus mengawasi penggunaan APBD agar tepat sasaran dan benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Selain mempertahankan opini WTP, Kota Bekasi juga menorehkan prestasi gemilang lainnya dalam tata kelola keuangan di tingkat provinsi:
1. Masuk Peringkat 5 Besar: Kota Bekasi berhasil menembus peringkat lima besar terbaik dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
2. Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Tinggi: Persentase tindak lanjut rekomendasi dari BPK oleh Kota Bekasi mencapai angka impresif, yaitu 90,8 persen.

Sebagai informasi, opini WTP merupakan indikator tertinggi dari BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penyerahan LKPD ini juga dilakukan serentak bagi sejumlah daerah lain di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung dan Kabupaten Karawang.[MG]

Tercatat sebanyak 2.021 calon siswa mendaftar untuk memperebutkan 384 kursi yang tersedia pada tahun ajaran 2026/2027.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 1 Kota Bekasi, Sukiman menjelaskan bahwa, jumlah tersebut menjadi yang tertinggi di antara sekolah Maung yang ada di Jawa Barat.

Para pendaftar tidak hanya berasal dari Kota Bekasi, tetapi juga dari berbagai daerah lain di Jawa Barat seperti Kabupaten Bekasi dan Bogor.

“Jumlah pendaftar mencapai 2.021 orang dan menjadi yang tertinggi di Jawa Barat untuk kategori Sekolah Maung. Namun kuota yang tersedia hanya 384 siswa,” ujar Sukiman, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, seluruh proses penerimaan dilakukan melalui sistem yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan basis seleksi prestasi.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih menerapkan sistem zonasi, pada tahun ini penerimaan sepenuhnya mengedepankan capaian akademik maupun non-akademik siswa.

Dalam pelaksanaannya, kuota penerimaan dibagi ke dalam beberapa jalur, yakni jalur cerdas istimewa dan bakat istimewa sebesar 10 persen, prestasi nilai rapor 50 persen, prestasi akademik kejuaraan 20 persen, serta prestasi non-akademik 20 persen.

Menariknya, sejumlah kuota pada jalur tertentu tidak terisi penuh karena keterbatasan peserta yang memenuhi syarat verifikasi.

Sesuai sistem yang berlaku, sisa kuota tersebut secara otomatis dialihkan ke jalur prestasi nilai rapor sehingga menambah peluang peserta pada jalur tersebut.

“Yang dialihkan bukan siswanya, tetapi kuotanya. Semua dilakukan otomatis oleh sistem sehingga proses seleksi berlangsung objektif dan transparan,” jelasnya.

Saat ini proses seleksi telah selesai dan hasil penerimaan telah diumumkan melalui sistem SPMB Jawa Barat. Para peserta yang dinyatakan lolos tengah menjalani tahapan daftar ulang sebagai syarat resmi menjadi siswa baru SMAN 1 Kota Bekasi.

Sekretaris Camat (Sekcam) Bekasi Timur, Rika Susanna mengatakan, giat program Selasa Ceria merupakan pengalihan dari program Jumat Berkah yang merupakan program urunan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto-Harris Bobihoe.

“Alhamdulillah, hari ini kita sebar 20 porsi makan siang yang kita bagikan ke warga, mulai dari ojol, tukang becak, tukang parkir yang ada disekitar kantor kecamatan,” ujar Rika kepada awak media.

Rika menegaskan, program Selasa Ceria ini merupakan program continue yang selalu dilakukan setiap minggu. Ia berharap, dengan adanya program ini bisa sedikit meringankan warga sekitar.

“Kami berharap dengan adanya program rutin ini bisa sedikit meringankan warga yang mungkin belum sempat makan siang, atau membantu warga sedikit menghemat pengeluaran untuk makan,” tutup Rika.

Program yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini memberi kesempatan kepada peserta untuk memeroleh sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan,sertifikasi kompetensi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dimiliki peserta telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja.

"Melalui sertifikasi kompetensi, peserta memperoleh pengakuan resmi atas kemampuan yang telah mereka bangun selama mengikuti program MagangHub. Sertifikat kompetensi menjadi bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja," kata Darmawansyah dalam keterangannya, dikutip Senin (8/6/2026).

Menurutnya, dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga mampu menunjukkan kompetensi yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu, sertifikat kompetensi dapat menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan dunia industri terhadap kemampuan calon tenaga kerja.

Untuk mengikuti sertifikasi, peserta terlebih dahulu melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, antara lain foto, bukti persyaratan dasar, portofolio magang, serta dokumen pendukung lainnya apabila tersedia.

Setelah itu, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), skema sertifikasi, Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan jadwal asesmen. Pendaftaran yang telah masuk akan melalui proses validasi sebelum peserta mengikuti asesmen kompetensi yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni hingga 22 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh LSP sesuai skema sertifikasi yang diikuti.

Sertifikat tersebut dapat diunduh secara elektronik melalui sistem yang telah terintegrasi paling lambat 10 hari setelah keputusan sertifikasi ditetapkan.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi peserta Magang Nasional Tahap 2 dapat diakses melalui platform resmi MagangHub Kemnaker di https://maganghub.kemnaker.go.id.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kehadiran Ketua DPRD Kota Bekasi dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam sambutannya, Dr. Sardi Efendi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa Kelas VI yang telah berhasil menyelesaikan proses pembelajaran selama enam tahun di SD Islam Baabut Taubah. 

Menurutnya, momen purnawiyata bukan hanya menjadi penanda berakhirnya masa belajar di sekolah dasar, tetapi juga awal perjalanan baru untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh siswa Kelas VI Angkatan XVII SD Islam Baabut Taubah yang hari ini mengikuti purnawiyata. Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh, hormati orang tua dan guru, serta jadilah generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Masa depan Kota Bekasi dan bangsa ini ada di tangan kalian,” ujar Sardi Efendi.

Ia juga mengapresiasi peran para guru dan orang tua yang telah mendampingi proses pendidikan para siswa hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dasar.

“Keberhasilan anak-anak hari ini tentu tidak lepas dari kerja keras para guru yang mendidik dengan penuh dedikasi serta dukungan orang tua yang selalu mendampingi. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk membangun generasi yang unggul dan berkarakter,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Sardi turut memperkenalkan pentingnya membangun karakter sejak dini melalui nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama sebagai bekal menghadapi tantangan di masa depan.

Di akhir kegiatan, Sardi bersama jajaran sekolah, para siswa, dan orang tua mengikuti sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan kenangan atas keberhasilan siswa menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

SD Islam Baabut Taubah yang berada di bawah naungan Yayasan Baabut Taubah Al Insani terus berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang memadukan keunggulan akademik, pembentukan karakter, serta nilai-nilai keislaman dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan berdaya saing.

“Selamat menempuh jenjang pendidikan berikutnya. Teruslah bermimpi besar, belajar tanpa henti, dan jadilah kebanggaan keluarga, sekolah, Kota Bekasi, serta Indonesia,” tutup Sardi Efendi.

[Redaktur: Mega Puspita]

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui kanal resmi Pemprov Jabar, dikutip Sabtu (6/6/2026) menegaskan bahwa tidak ada pemotongan atau pengurangan skor secara sepihak. Perubahan angka yang terjadi di web SPMB Maung merupakan bagian dari proses sinkronisasi dan update (pemutakhiran) data riil agar seluruh penilaian mutlak berbasis pada aturan hukum yang berlaku.

Aturan hukum tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 27274/HK.02.03/SEKRE tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Manusia Unggul pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2026/2027 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2026.

Perlu dipahami bahwa status nilai yang tercantum pada website saat ini masih bersifat "sementara". Sistem secara otomatis terus melakukan verifikasi ulang guna mencocokkan input pendaftaran awal dengan dokumen sertifikat fisik, khususnya untuk mendeteksi kesesuaian klasifikasi bobot prestasi berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut.

Sebagai bentuk keterbukaan, kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyampaikan beberapa hasil analisis dan temuan kasus penyesuaian data yang saat ini terjadi di lapangan.

Kasus pertama terjadi pada kategori prestasi Taekwondo. Calon murid baru dengan prestasi Juara Beregu Harapan Nasional di luar Kementerian, pada awalnya mendapatkan skor input sebesar 310 yang merupakan bobot untuk juara beregu harapan nasional di dalam kementerian dengan perhitungan bobot 60% menjadi 186 sehingga memunculkan skor tampil sementara sebesar 373,6. Saat ini, sistem telah meng-update data tersebut ke skor yang seharusnya sesuai aturan Keputusan Gubernur, yaitu sebesar 275 untuk kategori Tunggal Juara 1 Nasional di luar Kementerian dengan perhitungan bobot 60% menjadi 165. Sehingga, skor akhir yang tampil berubah menjadi 302,6. Perubahan ini murni merupakan penyesuaian ke hak skor yang sebenarnya, bukan pemotongan nilai.

Kasus kedua ditemukan pada kategori prestasi Pramuka Garuda. Skor awal yang terbaca oleh sistem adalah sebesar 310 yang mengacu pada nilai juara beregu harapan nasional dengan perhitungan bobot 60% sebesar 186. Setelah dilakukan verifikasi dokumen pendukung, panitia melakukan penyesuaian agar nilai tersebut sinkron dengan ketentuan Keputusan Gubernur, dimana prestasi Pramuka Garuda tersebut seharusnya mendapatkan skor sebesar 275 sebagai Juara 1 Nasional kategori tunggal dengan perhitungan bobot 60% menjadi 165.

Kasus ketiga kategori kepengurusan Ketua OSIS. Pada awalnya, sistem membaca skor pendaftar sebesar 305 dengan bobot 60% menghasilkan nilai 183 sehingga memunculkan total skor sementara sebesar 377,6. Setelah dilakukan verifikasi, skor disesuaikan menjadi 220 berdasarkan aturan Keputusan Gubernur untuk kategori Juara 1 Provinsi di luar Kementerian dengan bobot 60% menghasilkan nilai 132 sehingga total skor akhir berubah menjadi 326,24.

Perubahan peringkat atau ranking yang terjadi pada papan skor sementara saat ini merupakan dampak dari pengembalian hak skor para pendaftar ke angka yang sah dan valid sesuai regulasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wajib melakukan koreksi ini demi menegakkan rasa keadilan bagi seluruh pendaftar lain. Sehingga, tidak ada satu pun calon murid yang dirugikan oleh kesalahan pembacaan sistem ataupun kekeliruan input di awal pendaftaran.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat timbul selama proses sinkronisasi sistem ini berjalan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh calon murid baru beserta orang tua atau wali murid agar tetap tenang dan terus memantau pemutakhiran data resmi secara berkala melalui saluran informasi resmi. Penentuan kelulusan menjadi kewenangan sekolah yang ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan guru sesuai Juklak SPMB Manusia Unggul.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkomitmen menyelenggarakan proses seleksi yang bersih, jujur, transparan, serta patuh pada payung hukum Keputusan Gubernur.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kadeudeuh diserahkan oleh Gubernur KDM diterima langsung oleh perwakilan pemain Persib Bandung Ahmad Jufrianto di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar, Rabu (3/6/2026). Penyerahan disaksikan Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat Glenn Timothy Sugita dan bek Persib Kakang Rudianto.

KDM, sapaan akrab gubernur, menegaskan jika uang kadeudeuh berasal dari uang pribadi, bukan APBD Jabar.

"Ini dari uang pribadi, dari penjualan sapi saya. Kalau tahun depan menang lagi akan ditambah Rp2 miliar," ujar KDM dalam siaran pers Pemprov Jabar, dikutip Jumat (5/6/2026).

Kadeudeuh itu seluruhnya akan diberikan dan dibagikan kepada para pemain, seperti ditegaskan oleh Manager Persib Umuh Muchtar yang juga hadir.

Sementara itu, Glenn Timothy Sugita berterima kasih atas dukungan maksimal gubernur terhadap Persib Bandung. Kadeudeuh ini diharapkan menjadi penyemangat bagi para pemain yang kini tengah bersiap menyambut musim baru 2026/2027.

"Ini diserahkan untuk teman-teman semua, untuk para pemain, untuk bisa lebih bagus lagi, dan tahun depan bisa semaksimal mungkin," ucap Glenn.

Ahmad Jufrianto menambahkan kadeudeuh tentu menjadi penyemangat bagi Persib.

"Kedepannya ini menjadi tantangan buat kita lagi untuk kita bisa lebih baik prestasi setiap tahun," tutup Jupe. 

[Redaktur: Mega Puspita]

Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi jajaran LPM Kota Bekasi di ruang Ketua DPRD Kota Bekasi, Kamis (4/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan LPM sebagai mitra strategis pembangunan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di tingkat wilayah.

Ketua LPM Kota Bekasi, Wahyu BK, menjelaskan bahwa audiensi tersebut selain menjadi ajang silaturahmi juga bertujuan mempertegas posisi dan peran LPM dalam mendukung pembangunan yang partisipatif dan transparan.

"Kunjungan ini selain untuk silaturahmi, juga dalam rangka pemantapan fungsi dan peran LPM di Kota Bekasi. Kami berharap ada penguatan regulasi dan prosedur yang dapat diterapkan hingga ke tingkat bawah," ujar Wahyu.

Dalam pertemuan tersebut, LPM menyampaikan sejumlah masukan terkait perlunya penguatan regulasi yang mengatur keberadaan dan kewenangan LPM.

Menurut Wahyu, saat ini pengaturan mengenai LPM masih mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwal), sementara pada regulasi sebelumnya yang berbentuk Peraturan Daerah (Perda), peran LPM dinilai lebih kuat dan memiliki ruang yang lebih jelas dalam proses pembangunan.

Ia berharap ke depan terdapat penguatan regulasi yang dapat mengembalikan peran strategis LPM, khususnya dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kelurahan hingga kecamatan.

"Dulu dalam Perda, fungsi dan peran LPM lebih jelas. Kami berharap ada perubahan sehingga peran tersebut bisa dikembalikan dan diperkuat," ungkapnya.

Wahyu menambahkan, LPM memiliki posisi penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, keterlibatan LPM dinilai perlu diperkuat sejak tahap perencanaan program hingga proses pengawasan pelaksanaannya di lapangan.

"Minimal dalam proses perencanaan pembangunan yang berasal dari tingkat RW maupun kelurahan, LPM dapat dilibatkan dan mengetahui seluruh proses pengajuan. Begitu juga dalam fungsi pengawasan, kami berharap LPM terlibat aktif dan tercantum dalam berita acara pengawasan kegiatan," jelasnya.

Menurutnya, keterlibatan tersebut akan memperkuat akuntabilitas pembangunan sekaligus memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyampaikan apresiasinya terhadap peran LPM yang selama ini aktif mengawal pembangunan di lingkungan masyarakat. Ia menilai LPM merupakan salah satu elemen penting yang memahami secara langsung kebutuhan dan persoalan warga di tingkat wilayah.

Sardi menegaskan DPRD Kota Bekasi siap menerima dan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan LPM, termasuk mendorong lahirnya regulasi yang dapat memperkuat peran kelembagaan tersebut.

"Kami akan menampung aspirasi dari LPM Kota Bekasi. Silakan dirumuskan hal-hal yang diperlukan untuk memperkuat fungsi dan peran LPM agar dapat didorong menjadi peraturan daerah," ujar Sardi.

Menurutnya, keberadaan LPM sangat strategis karena berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan di tingkat lingkungan.

"LPM memiliki peran penting dalam proses pembangunan di wilayah. Karena itu LPM harus memiliki peran yang kuat dalam merumuskan kebutuhan masyarakat, baik dari sisi perencanaan maupun pengawasan pembangunan," tegasnya.

Lebih lanjut, Sardi berharap kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan LPM dapat terus diperkuat guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Audiensi tersebut pun menjadi langkah awal untuk membangun sinergi yang lebih erat antara DPRD Kota Bekasi dan LPM Kota Bekasi. Dengan keterlibatan yang lebih luas dalam proses pembangunan, LPM diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kunjungan tersebut berlangsung dengan hangat, komunikasi yang terjalin dengan baik, saling berdialog dan koordinasi antar lembaga.

Dalam kunjungan tersebut, Plh Wali Kota Harris Bobihoe didampingi oleh beberapa Dinas yang berkaitan.

Kehadiran perangkat daerah ini menegaskan keseriusan pemerintah kota dalam mendukung peningkatan PAD di daerah masing-masing.

Selanjutnya, pertemuan difokuskan pada pembahasan agenda kunjungan kerja DPRD Kota Banjarbaru.

Pembahasan tersebut mencakup pariwisata dan raperda pajak daerah dan retribusi Kota sebagai bagian dari penguatan pendapatan daerah.

Selain itu, rombongan juga berupaya mengumpulkan data dan informasi yang akurat. Informasi ini mencakup perkembangan, tantangan, serta potensi daerah.

Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik kunjungan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah. Kolaborasi ini dinilai penting dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Lebih lanjut, hasil dari kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perumusan kebijakan ke depan. Dengan demikian, program pembinaan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kegiatan ini dihadiri oleh para siswa, guru, orang tua, serta tamu undangan sebagai bentuk apresiasi atas kelulusan dan perjuangan siswa selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut.  

Dalam sambutannya, Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah berhasil lulus.

Apa yang hari ini kalian raih adalah buah dari kerja keras dan semangat belajar selama 3 tahun. Semoga pengalaman di SMPN 35 Kota Bekasi menjadi bekal berharga untuk jenjang pendidikan selanjutnya.

Ia juga mengapresiasi jajaran civitas akademika SMPN 35 Kota Bekasi atas dedikasinya dalam mendidik generasi muda serta peran orang tua dalam mendukung kesuksesan anak-anak mereka.  

Ia juga berpesan agar para siswa tidak berhenti belajar dan memilih jenjang pendidikan lanjutan sesuai minat. Teruslah belajar dan diskusikan dengan orang tua serta guru untuk menentukan pilihan terbaik, baik SMA, MA, maupun SMK.

Dirinya sangat berharap momen ini tidak hanya seremonial, tetapi juga menjadi refleksi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Momentum ini, sebagai semangat untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kalian adalah penerus tongkat estafet kepemimpinan dimasa depan. Doa kami menyertai kalian anak-anak ku,” tutup Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi momentum penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, hadir pula para kepala instansi vertikal, pimpinan organisasi kemasyarakatan, unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, rektor perguruan tinggi, perwakilan BUMN dan BUMD, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta para Kepala Kejaksaan Negeri dari berbagai daerah.

Acara berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan lembaga tersebut mencerminkan eratnya sinergi yang selama ini terjalin dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum di wilayah Jawa Barat.

"Atas nama Pemerintah Kota Bekasi, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum di Jawa Barat." Ujar Plh. Wali Kota Bekasi

Selanjutnya, Dr. Hermon Dekristo dipercaya mengemban amanah baru sebagai Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pergantian jabatan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi dalam rangka memperkuat kinerja institusi kejaksaan di tingkat nasional.

"Harapannya tentu dengan kepemimpinan baru dapat meneruskan berbagai program dan capaian yang telah dirintis sebelumnya serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah." Lanjutnya

Kehadiran Plh. Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe dalam acara tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum dan seluruh unsur pemerintahan.

Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal, serta iklim pembangunan yang kondusif.

Lebih lanjut, momentum pisah sambut ini juga menjadi simbol keberlanjutan kerja sama antara pemerintah daerah dan institusi kejaksaan. Sinergi yang terjalin selama ini diharapkan terus diperkuat guna mendukung berbagai program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan khidmat dan penuh keakraban. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pihak menegaskan komitmen bersama untuk terus menjaga hubungan yang harmonis, produktif, dan konstruktif demi mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Jawa Barat di masa mendatang.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara, serta jajaran Pemerintah Kota Bekasi.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan tertib. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh rasa hormat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan peran strategis Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia sekaligus menjadi inspirasi dalam mewujudkan perdamaian global.

Dalam amanatnya, Plh Wali Kota Bekasi menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. 

Menurutnya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi panduan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

“Pancasila adalah kekuatan pemersatu bangsa yang telah terbukti mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.” Ujar Plh. Wali Kota Bekasi

Ia juga mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semangat gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan dapat terus terjaga.

"Momentum Hari Lahir Pancasila dinilai menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Di tengah perkembangan global yang semakin dinamis, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai landasan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat karakter bangsa." Ujarnya.

Upacara tersebut juga menjadi simbol komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung penguatan ideologi Pancasila. Melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bekasi berupaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan.

Dengan terselenggaranya peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Pemerintah Kota Bekasi berharap semangat nasionalisme dan cinta tanah air terus tumbuh di kalangan masyarakat.

Tidak hanya sebagai peringatan seremonial, momentum ini diharapkan mampu memperkuat tekad bersama dalam menjaga persatuan bangsa serta mewujudkan Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera.

[Redaktur: Mega Puspita]

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga oknum ASN tersebut disinyalir bekerja di wilayah Kecamatan Bekasi Utara dan dlsempat diamankan aparat kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun diduga tiga oknum tersebut berinisial (Dig) dan (Ren) yang bertugas di Kelurahan Telukpucung, serta (Ag) dari Kelurahan Kaliabang Tengah.

“Saya dengan tegas meminta kepada Wali Kota Bekasi dan BKPSDM untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengambil sikap terhadap oknum-oknum ASN yang berpotensi mencederai marwah Kota Bekasi,” tegas Nawal, Senin (25/6/2026).

Ketua DPC PPP Kota Bekasi itu menekankan, jika terbukti oknum ASN di lingkup Pemkot Bekasi, maka harus ada tindak tegas dari yang berwenang, dalam hal ini, BKPSDM untuk memberhentikan oknum tersebut sebagai efek jera.

“Agar nantinya, tidak ada lagi oknum ASN yang terlibat atau ikut-ikutan, apalagi dengan sengaja menggunakan barang haram! Bagaimana Kota Bekasi bisa lebih baik dan lebih maju jika aparaturnya tidak mencontohkan hal baik?!,” papar Nawal.

Untuk itu, Nawal berharap agar BKPSDM Kota Bekasi bisa segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengambil tindak tegas jika oknum ASN yang diduga terlibat narkoba tersebut benar terbukti.

Sekedar diketahui, ASN yang terlibat kasus narkotika dapat menghadapi proses hukum pidana hingga sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta aturan disiplin pegawai negeri sipil.

Dalam proses penanganannya, aparat kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penahanan terhadap tersangka kasus narkoba untuk kepentingan pemeriksaan.

Namun, apabila hasil asesmen menunjukkan pelaku merupakan korban penyalahgunaan atau pecandu, maka rehabilitasi dapat menjadi opsi penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[Redaktur: Mega Puspita]

Momen penting ini Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi menghadirkan 3 narasumber kompeten dalam kegiatan ini yakni Irjen Pol. Asep Guntur Rahayu (Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK RI), Prof. Dr. Akhsanul Khaq., M.B.A., CA., CSFA (Anggota III BPK RI) dan Irjen Pol. (Purn) Drs. Sang Made Mahendra Jaya., M.H (Inspektur Jenderal Kemendagri).

"Tantangan menjaga integritas birokrasi di era digitalisasi ini tentu saja sangat berat. Kami harus membekali para calon ASN ini dengan fondasi moral dan knowledge tentang tata kelola pemerintahan yang bersih sedini mungkin, sehingga nantinya setelah lulus dari IPDN mereka akan tumbuh menjadi aparatur yang berintegritas, adaptif, tangguh, memiliki daya saing dan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan transparan dan akuntabel,” ucap Halilul.

Irjen Pol. Asep Guntur Rahayu menegaskan, agar para praja IPDN berhati-hati dan menjauhi tindak korupsi ketika nanti sudah terjun ke masyarakat sebagai ASN.

"Dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2026 saja, ada 544 kasus korupsi yang menjerat Kementerian/Lembaga. 220 kasus terjadi di tingkat Pemerintahan Provinsi, 669 di tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, 205 kasus di BUMN/BUMD, 28 kasus di Komisi, dan 90 kasus di DPR RI. Ini harus menjadi pengingat kalian untuk berhati-hati dalam menjalani birokrasi," beber Irjen Pol. Asep.

Irjen Asep menambahkan, setidaknya ada 3 jenis korupsi yang sering menjerat Kepala Daerah yakni gratifikasi, suap dan pemerasan.

Dalam menghadapi tindak korupsi ini, KPK memiliki strategi pemberantasan korupsi yang disebut TRISULA: Pendidikan, Pencegahan dan Penindakan. Sula pendidikan berkaitan dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi, sula pencegahan yakni dengan perbaikan sistem dan sula penindakan yakni efek jera. Serta yang paling penting adalah partisipasi publik sebagai social control bahwa tindak korupsi akan diketahui dengan bantuan berupa laporan dari masyarakat.

"Jadi, untuk para praja yang nantinya menjadi calon birokrat, saya tegaskan untuk memahami aturan yang ada dalam pemerintahan, dan lakukan aturan tersebut sesuai koridornya, sehingga nanti tidak terjerat kasus korupsi", ujar Irjen Pol Asep.

Sementara itu, Irjen Pol. (Purn) Drs. Sang Made Mahendra Jaya., M.H memberikan insight terkait masalah-masalah tata kelola yang akan dihadapi praja IPDN di lapangan.

"Korupsi yang sistematik, fragmentasi sistem dan digital tanpa transformasi merupakan masalah tata kelola pemerintahan di Indonesia. Korupsi yang sistematik terjadi karena sistem yang lemah diantaranya celah prosedur, pengendalian internal yang lemah, praktik menyimpang yang dianggap biasa dan budaya permisif. Hal ini menyebabkan individu yang baik dapat terjebak karena sistem yang ada tidak mencegah, lingkungan tidak menolak dan pengawasan tidak efektif," bebernya.

Ia juga menjelaskan bahwa banyak sistem dan aplikasi pemerintahan yang data nya tidak sinkron, terjadi manipulasi data dan duplikasi input data. Hal ini nyatanya membuat individu kesulitan dalam mengambil keputusan berbasis data, sehingga kebijakan menjadi tidak tepat sasaran dan pengawasan menjadi tidak optimal.

"Kondisi digitalisasi tanpa transformasi juga membuat birokrasi tetap berjalan panjang, penyimpangan tetap terjadi hanya caranya saja yang berbeda," ujarnya.

Irjen Pol (purn) Sang Made Mahendra mengingatkan para praja untuk memiliki integritas sebagai fondasi utama bertindak benar meski tanpa pengawasan, memiliki kompetensi yakni kecerdasan adaptif terhadap perubahan teknologi dan keberanian moral yakni keberanian untuk menolak intervensi yang tidak sesuai aturan.

Pada kesempatan ini, anggota III BPK RI, Prof. Akhsanul, menyoroti tentang dinamika dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas atau yang dikenal dengan istilah VUCA.

"Pemerintah menerapkan strategi SUPER (Sinergi, Unggul, Profesional, Empati dan Rampak). Strategi ini ini menjadi fondasi bagi aparatur negara untuk tetap relevan dan efektif. Integrasi teknologi melalui instrumen digitalisasi dipandang sebagai solusi utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di lapangan," tuturnya.

Namun, kata dia, era digitalisasi ini tidak terlepas hambatan. Dikatakan Akhsanul, Pemerintah mengidentifikasi lima tantangan besar, yaitu ketimpangan antar wilayah, kualitas data, keamanan siber & perlindungan data, adaptasi _Artificial Intelligence_ (AI), serta aspek integritas sumber daya manusia.

"Untuk dapat bertahan dan terlepas dari hambatan ini, kalian praja IPDN calon aparatur sipil negara atau birokrat harus menguasai 4 pilar literasi digital yakni digital skills, digital ethics, digital culture dan digital safety,” ujarnya.

Pada kesempatan ini pula IPDN dengan bangga memberikan penganugerahan Alumni Kehormatan kepada ketiga narasumber hari ini.

"Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi IPDN atas kontribusi, dukungan dan pengabdian ketiga narasumber yang memiliki prestasi di bidang pemerintahan juga berjasa dalam bidang pendidikan di IPDN," ujar Rektor IPDN.

Menurut Rektor, Prof. Akhsanul telah memberikan kontribusi strategis dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sebagai bagian dari pembinaan kader pemerintahan di lingkungan IPDN.

Rektor juga menilai, Irjen Pol. Asep memberikan dukungan penuh terhadap penguatan pendidikan antikorupsi dan pembangunan budaya integritas bagi kader pemerintahan di lingkungan IPDN.

"Begitupun dengan Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra, beliau berkontribusi dan berkomitmen penuh dalam penguatan pengawasan serta pendampingan pada pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja selama 3 tahun kebelakang," tandas Rektor IPDN.

[Redaktur: Mega Puspita]

Melalui beragam pilihan layanan, wajib pajak kini dapat menyesuaikan lokasi pembayaran sesuai kebutuhan tanpa harus mengantre panjang.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas jangkauan kepada masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi.

Pemerintah menghadirkan fasilitas layanan yang bersifat tetap maupun bergerak (mobile) agar lebih mudah diakses.

Adapun layanan yang tersedia meliputi Samsat Induk, Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samsat di Mal Pelayanan Publik (MPP), serta sejumlah outlet yang tersebar di beberapa titik, seperti Babelan, Cibarusah, Tambun, dan AEON Deltamas.

Dengan banyaknya pilihan tersebut, masyarakat kini memiliki alternatif yang lebih fleksibel dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Kehadiran layanan mobile juga dinilai efektif menjangkau wilayah yang jauh dari pusat pelayanan utama.

Pihak Samsat Kabupaten Bekasi mengimbau seluruh wajib pajak untuk tetap disiplin dalam membayar pajak tepat waktu guna menghindari denda keterlambatan.

Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia agar proses pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien.

Melalui inovasi layanan ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat serta turut mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

[Redaktur: Mega Puspita]

Pempinan BRI BO Bekasi Siliwangi, Iqbal Perdana, menyampaikan bahwa bantuan Ramadhan tahun 2026 ini ditujukan bagi para petugas kebersihan serta petugas keamanan yang bekerja di area sekitar kantor.

“BRI BO Bekasi Siliwangi tidak hanya menghadirkan produk perbankan unggulan, tetapi juga berkomitmen memberikan pelayanan dan perhatian kepada masyarakat,” ujar Iqbal, Rabu (11/3/2026).

Sebanyak 105 paket Ramadhan berhasil disalurkan kepada para penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, 50 paket diberikan kepada petugas kebersihan dan satpam di kawasan Kemang Pratama. Sementara itu, 55 paket lainnya diserahkan kepada juru parkir serta kaum duafa di sekitar lokasi.

Iqbal berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi para penerima.
“Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat bagi yang menerimanya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sosial tidak hanya dilakukan saat Ramadan. BRI BO Bekasi Siliwangi secara rutin menjalankan berbagai program di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, kesehatan, dan sektor lainnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata kepedulian BRI BO Bekasi Siliwangi terhadap masyarakat sekitar sekaligus upaya memperkuat pelayanan kepada lingkungan di sekitar kantor.

[Redaktur: Hend Raseukiy]

Lewat “Mozaik Ramadhan”, Hotel Santika Mega City menawarkan pengalaman kuliner khas nusantara yang memadukan kehangatan kebersamaan, cita rasa autentik, dan suasana Ramadhan yang penuh makna.

Adapun harga yang ditawarkan untuk paket berbuka puasa mulai dari Rp155.000, dengan pilihan menu istimewa dan beragam varian stall dan live cooking yang beraneka ragam dengan nuansa nusantara yang akan menjadikan buka puasa semakin berkesan.

Selain itu, ada juga promo bagi tamu Hotel Santika Mega City – Bekasi berupa Top Spender dengan kesempatan memenangkan voucher menginap di kamar Premiere dan Deluxe, dan Lucky Spender dengan memenangkan tiga Voucher Iftar setiap minggunya selama periode Ramadhan.

Tidak hanya paket buka puasa, Hotel Santika Mega City Bekasi juga menghadirkan promo kamar mulai dari Rp735.000 dengan fasilitas lengkap dan keuntungan luar biasa, di antaranya gratis takjil selama menginap, gratis buka puasa untuk 1 orang, sarapan atau sahur untuk 2 orang, gratis check-in awal/check-out terlambat.

Sebagai informasi, Hotel Santika Mega City Bekasi yang berletak di Rooftop lantai 5 Hypermall Mega Bekasi, dinilai sebagai lokasi strategis di pusat kota yang memiliki berbagai fasilitas yang dapat menunjang segala kebutuhan seperti kamar dengan berbagai tipe, ruang serbaguna yang luas dengan kapasitas hingga 5000 orang, restoran yang memiliki area outdoor dan indoor, kolam berenang serta pusat kebugaran.

Kegiatan reses ini difokuskan pada penguatan pemahaman masyarakat terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta penyampaian berbagai aspirasi warga mengenai pelayanan kesehatan.

Kehadiran BPJS Kesehatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari sinergi antara legislatif dan penyelenggara jaminan sosial dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Adelia Sidik menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas Komisi IV DPRD Kota Bekasi.

Menurutnya, akses terhadap layanan kesehatan yang layak merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah.

”Melalui reses ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN, serta menyampaikan langsung kendala yang dihadapi di lapangan,” ujar Adel dalam siaran persnya, Rabu (18/2/2026).

Selanjutnya, warga Mustikasari menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari persoalan administrasi kepesertaan, kendala aktivasi kartu, hingga pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan.

Beberapa warga juga mengusulkan adanya sosialisasi rutin agar informasi mengenai program BPJS Kesehatan lebih merata dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Adapun perwakilan BPJS Kesehatan Kota Bekasi yang hadir memberikan penjelasan terkait mekanisme pendaftaran, pembayaran iuran, hingga prosedur rujukan berjenjang.

Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi langsung terkait kendala yang dialami, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Adelia pun menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi yang disampaikan agar dapat dikoordinasikan dengan dinas maupun instansi terkait. Ia berharap melalui kolaborasi ini, pelayanan kesehatan di Kota Bekasi semakin optimal dan tepat sasaran.

Sepanjang reses, Faisa merangkup seluruh aspirasi warga masyarakat yang didominasi dengan infrastruktur. Di antaranya, jalan rusak, saluran air dan sarana-prasarana fasilitas warga.

“Ada beberapa titik banjir di wilayah Pondok Gede yang akan menjadi prioritas utama untuk bisa dibenahi. Pematusan wilayah, drainase dan pemasangan yudit menjadi aspirasi yang cukup banyak saya tampung,” ujar Faisal dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Tak hanya itu, Faisal juga mengantongi aspirasi berkaitan dengan keamanan warga berupa Penerangan Jalan Umum (PJU), peningkatan intensif RT dan RW, dan fasilitas posyandu.

”Ada juga terkait pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif yang mungkin akan menjadi prioritas juga, mengingat keberlangsungan roda ekonomi Kota Bekasi,” papar Faisal.

Terakhir, Faisal menegaskan bahwa akan berupaya untuk merealisasikan aspirasi prioritas pada tahun anggaran 2027 mendatang. 

“Karna aspirasi ini adalah aspirasi yang juga tidak terakomodir di Musrembang hingga tingkat Kota Bekasi. Maka dari itu, saya hadir sebagai anggota DPRD untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan warga,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, H Edi menampung sejumlah aspirasi masyarakat berkaitan dengan infrastruktur dan permasalahan krusial yang dialami warga, khususnya banjir.

“Aspirasi yang saya dapati dikesempatan reses kali ini tidak jauh dari infrastruktur dan persoalan terkait banjir yang dialami warga di RT 07, RW 06 ini,” ujar H Edi kepada awak media.

Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan terkait dengan BPJS Kesehatan PBI yang dinon-aktifkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, hal tersebut menjadi polemik dan memberikan dampak kekhawatiran bagi para warga.

“Soal BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat, mungkin masih dalam proses juga. Intinya, sebagai warga Kota Bekasi yang punya KTP Kota Bekasi, seluruh warga masyarakat bisa tetap mengakses fasilitas kesehatan tanpa terkecuali,” tegas H Edi.

Selanjutnya, sebagai bentuk respon cepat terhadap keluhan warga soal banjir, H Edi pun ‘gerak cepat’ (gercep) meninjau lokasi titik banjir secara langsung usai penyelenggaraan reses.

“Semoga nanti masalah banjir ini bisa masuk dalam skala prioritas untuk kemudian kami realisasikan di anggaran tahun depan atau bahkan tahun ini. Mudah-mudahan,” tutup H Edi.

Pada kesempatan itu, Anim memastikan bahwa aspirasi warga masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur berupa perbaikan jalan, akan menjadi prioritas.

Pasalnya, masih ada sejumlah titik krusial yang harus menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan, salah satunya di jalan utama Perumahan Wahana Pondok Gede.

“Infrastruktur saya usahakan akan menjadi prioritas. Kemudian, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, seperti Bank Sampah dan Koperasi, akan saya dorong agar warga perperan aktif,” papar Anim.

Selanjutnya, berkenaan dengan menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Anim mengajak seluruh warga masyarakat untuk berkolaborasi bersama-sama mengawasi peredaran obat-obatan tipe G.

“Mari sama-sama kita jaga anak-anak kita, para remaja, pemuda, untuk jangan sampai menggunakan obat-obatan tipe G, seperti tramadol. Saya akan tindak tegas bersama dengan pihak kepolisian. Tapi dibutuhkan juga kolaborasi yang kuat antara pemerintah, polisi, dan warga,” pungkas Anim.

Pada kesempatan itu, Evi mengantongi sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh warga Arenjaya, salah satunya pengadaan mobil jenazah.

Tak hanya itu, Evi juga menerima aspirasi warga terkait polemik BPJS Kesehatan PBI yang dinon-aktifkan oleh pemerintah pusat. Meski begitu, Evi menyampaikan kepada warga untuk tidak khawatir dalam menanggapi hal tersebut.

“Kami sebagai badan legislatif yang sejalan dengan eksekutif dalam hal ini di Kota Bekasi, tetap akan membantu warga masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan selama itu warga Kota Bekasi yang memiliki KTP Kota Bekasi,” tegas Evi.

Selanjutnya, ia juga menyinggung terkait dengan polemik angkutan umum yang tengah ramai di Kota Bekasi. Menurutnya, hal itu wajar jika ada transisi pembenahan terhadap angkutan umum.

Hanya saja, ia mengingatkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk terus menerapkan asas musyawarah terhadap para supir angkutan umum agar terwujudnya ‘win-win solution’.

“Saya juga mendorong untuk Pemkot Bekasi melakukan modernisasi angkutan umum agar mobilitas warga Kota Bekasi pengguna angkutan umu bisa lebih nyaman, aman, terjangkau, dan terfasilitasi dengan baik,” pungkasnya.

RAT tersebut dibuka langsung oleh Ketua Koppas Kranggan, Anim Imamuddin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan sejumlah agenda strategis koperasi, termasuk transformasi Koppas Kranggan yang kini resmi menjadi Koperasi Simpan Pinjam.

“Perubahan status ini kami lakukan untuk memperluas layanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anggota,” ujar Anim Imamuddin.

Selain perubahan status kelembagaan, Koppas Kranggan juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai program sosial dan pelayanan. Salah satunya adalah rencana menghadirkan fasilitas kesehatan berupa layanan cuci darah.

“Kami ingin koperasi hadir tidak hanya dalam urusan ekonomi, tetapi juga peduli pada kesehatan dan kebutuhan dasar anggota,” katanya.

Dalam RAT ke-38 tersebut, Koppas Kranggan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi mereka. Selain itu, koperasi menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta kepada salah satu anggota.

Menjelang Idul Fitri 2026, Koppas Kranggan menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak-hak anggota dan memprioritaskan kebutuhan anggota.

“Kami pastikan hak anggota terpenuhi, terutama menjelang Lebaran. Kesejahteraan anggota adalah prioritas utama kami,” tegas Anim.

Ia berharap, melalui RAT ke-38 ini, seluruh anggota Koppas Kranggan semakin solid dan aktif dalam kegiatan koperasi.

“Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, saya yakin Koppas Kranggan bisa terus tumbuh dan membuat anggota semakin sejahtera,” pungkasnya.

RAT ke-38 ini menjadi momentum penting bagi Koppas Kranggan dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Iqbal menyampaikan bahwa BRI Bekasi Siliwangi terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah melalui berbagai produk dan program unggulan. Salah satunya adalah layanan digital BRImo yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan hanya melalui satu aplikasi.

Selain itu, BRI juga memiliki produk unggulan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai sangat membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya.

Iqbal menambahkan, di samping program perbankan, BRI juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Bentuk kepedulian tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada kesempatan ini, bantuan disalurkan kepada Mushala Al Muttaqin yang berlokasi di Jalan Kampung Pondok Benda Gardu, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Ia menjelaskan bahwa dana bantuan tersebut merupakan hasil sumbangan para pekerja BRI BO Bekasi Siliwangi yang secara rutin dikumpulkan setiap hari Jumat.

Adapun bantuan yang diberikan berupa cat untuk mendukung pembangunan dan perawatan mushala. Diharapkan, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan membantu meringankan kebutuhan pembangunan rumah ibadah.

Iqbal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai BRI Bekasi Siliwangi atas partisipasi dan kepedulian mereka dalam kegiatan sosial tersebut.

BRI BO Bekasi Siliwangi sendiri diketahui memiliki sejumlah program sosial yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan, dan kesehatan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak seharusnya dijadikan ajang politisasi maupun sarana penyebaran kebencian di ruang publik.

“Setiap kebijakan publik harus disikapi secara rasional dan objektif, bukan dengan narasi yang menyesatkan atau bermuatan kepentingan tertentu,” ujar Deni dalam siaran persnya, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, pelelangan bus Transpatriot merupakan langkah yang tepat dan terukur dalam rangka menyelamatkan keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Pasalnya, sebagian besar armada bus tersebut telah tidak beroperasi selama kurang lebih dua tahun dan berada dalam kondisi yang rusak serta memprihatinkan.

“Kondisi armada yang tidak produktif justru berpotensi membebani keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah efisiensi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme perizinan yang sah,” jelasnya.

Deni Muhamad Ali menegaskan bahwa Aliansi Ormas mendukung kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi, penataan aset daerah, serta penyelamatan keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Ia juga mendorong agar seluruh proses pelelangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Yang terpenting adalah kepentingan masyarakat dan keberlangsungan keuangan daerah. Selama kebijakan ini dilakukan sesuai aturan, maka patut didukung,” tutupnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan kemitraan antara perusahaan daerah air minum tersebut dengan media. Kegiatan pun dihadiri ratusan jurnalis dari media cetak, elektronik, dan daring.

Direktur Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Fariyadi, menyampaikan bahwa pertemuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi.

“Melalui Media Gathering ini, kami ingin menjalin hubungan yang semakin solid dengan rekan-rekan media untuk mendukung transparansi informasi dan penyampaian program strategis Perusahaan,” ujar Ali Imam, dikutip Sabtu (20/12/2025).

Ia menyebutkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Perusahaan terkait pasokan dan kualitas air bersih di wilayah Kota Bekasi. Menurutnya, kebutuhan air masyarakat meningkat sehingga diperlukan pembenahan sistem distribusi dan manajemen pelayanan.

Pria yang akrab disapa Aweng itu menyampaikan bahwa, Perumda Tirta Patriot berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh. Fokus pembenahan pun meliputi peningkatan kapasitas jaringan pipa distribusi, transformasi digital pada sistem pengelolaan keluhan pelanggan, dan penguatan standar kualitas air baku.

“Perusahaan berharap kerja sama yang erat dengan media dapat membantu penyampaian informasi secara akurat dan menghindari kesalahpahaman publik terkait pelayanan air bersih,” paparnya.

Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan komitmen untuk menjaga komunikasi antara Perumda Tirta Patriot dengan insan pers sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan kepada masyarakat.

Selain itu, Perumda Tirta Patriot juga berharap kepada para awak media untuk turut membantu penyebarluasan informasi publik dengan mensosialkan program, jadwal atau informasi pemeliharaan, dan pengumuman layanan darurat PDAM kepada masyarakat luas.

“Saya juga berharap agar teman-teman media juga bisa membantu kami dalam memberikan edukasi terhadap pelanggan, seperti pentingnya menjaga infrastruktur air bersih,” pungkasnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Grand Opening ini menandai dibukanya cabang ke-15 di seluruh Indonesia dan menjadi cabang kedua di Kota Bekasi yang salah satunya berada di kawasan Grand Galaxy City, Bekasi Selatan.

FruityWax sendiri sudah berdisi sejak Januari 2015 dan terus berkembang sebagai layanan kecantikan khusus waxing dan perawatan tubuh berbahan alami.

Owner Brand FruityWax, Chita Darnis menyampaikan bahwa saat ini FruityWax telah memiliki total 7 terapis, termasuk 3 terapis khusus home treatment, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin menikmati layanan di rumah.

Dalam rangka grand opening, FruityWax pun menghadirkan promo spesial 30 persen untuk semua treatment hingga 15 Desember 2025 mendatang.

Adapun lima jenis treatment unggulan yang bisa dinikmati pengunjung, yaitu eyelash, nail art, spa, dan waxing. Seluruh layanan ini menggunakan bahan alami dengan berbagai varian buah yang aman untuk kulit sensitifbahkan food grade, sehingga memberikan pengalaman perawatan yang lebih nyaman dan sehat.

FruityWax juga menawarkan harga terjangkau mulai dari Rp50 ribu hingga Rp500 rupiah, dengan teknik waxing khusus yang menjadi keunggulan mereka.

Teknik ini diklaim dapat memperlambat pertumbuhan bulu serta minim rasa sakit, menjadikannya pilihan favorit bagi banyak pelanggan.

“Semoga dengan hadirnya FruityWax cabang Bekasi ini, kami bisa memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan. Kami berharap usaha ini semakin berkembang dan membawa keberkahan,” ujar Nadya Rahma Nisita.

Seluruh terapis FruityWax pun, ungkap Nadya telah melalui internal training, memastikan kualitas pelayanan yang profesional dan konsisten di setiap cabangnya.

Dengan kehadiran cabang barunya di Bekasi, FruityWax berharap dapat menjadi destinasi perawatan kecantikan yang dipercaya dan dicintai masyarakat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Khusus Commuter Line di Wilayah II Bandung meliputi perubahan jadwal waktu keberangkatan dan kedatangan perjalanan Commuter Line Walahar di beberapa stasiun.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda menyampaikan, terdapat dua perjalanan Commuter Line Walahar relasi Cikarang – Cikampek PP yang akan mengalami penyesuaian jadwal waktu keberangkatan dan kedatangannya mulai 1 Desember 2025. Sementara itu untuk jadwal perjalanan Commuter Line Walahar lainnya tidak mengalami perubahan sesuai dengan jadwal yang saat ini.

"Pola operasi ini dilakukan untuk menyesuaikan perjalanan kereta api di lintas dalam rangka memastikan keselamatan perjalanan, meningkatkan efisiensi operasi, dan memaksimalkan kelancaran arus keberangkatan dan kedatangan perjalanan,” kata Karina, dikutip Minggu (30/12/2025).

Dikatakan Karina, perubahan jadwal kedatangan dan keberangkatan perjalanan Commuter Line tersebut sekitar 5 hingga 7 menit di stasiun awal keberangkatan, stasiun akhir kedatangan, serta di stasiun-stasiun lintas pelayanan.

Berikut penyesuaian dua perjalanan Commuter Line Walahar yaitu untuk perjalanan Commuter Line Walahar No. KA 329 relasi Cikampek – Cikarang dan No. KA 333 relasi Cikarang – Cikampek mulai 1 Desember 2025: (Jadwal lengkap terlampir)

KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna Commuter Line Walahar untuk selalu memperhatikan jadwal terbaru di aplikasi Access by KAI, website resmi KAI Commuter, serta kanal informasi lainnya, dan menyesuaikan rencana perjalanan dengan perubahan yang mulai berlaku 1 Desember 2025.

"Pengguna juga bisa melakukan pemesanan dan pembelian tiket Commuter Line Walahar melalui aplikasi Access by KAI mulai dari H-7 sebelum jadwal keberangkatan, " kata dia.

"Langkah ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna Commuter Line. Fokus utamanya adalah keselamatan dan kelancaran perjalanan Commuter Line. Juga, sekaligus untuk memastikan operasional perjalanan kereta api semakin andal dan tepat waktu," imbuhnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (18/10/2025) ini melibatkan jajaran pekerja BRI BO Tambun, termasuk Pemimpin Cabang, Supervisor Penunjang Operasional (SPO), Petugas Penunjang Operasional (PPO), serta Tim Mikro BRI. Pembagian dilakukan di wilayah Kabupaten Bekasi dengan sasaran masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Pemimpin Cabang BRI BO Tambun, Levo Dharata Pratama menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial BRI terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitar wilayah kerja mereka.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka,” ungkapnya.

Melalui kegiatan Program TJSL ini, BRI BO Tambun berupaya memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

BRI BO Tambun berkomitmen untuk terus melanjutkan program TJSL serupa kedepannya sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

"BRI BO Tambun akan selalu memenuhi kebutuhan nasabah serta masyarakat sekitar yang membutuhkan," tutupnya.

[Redaktur: Jufri Kasim]

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Komisi II DPRD, Latu Har Hary usai memimpin rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinas terkait diruangan Komisi II, Senin (17/11/2025).

Pada kesempatan itu, Latu menegaskan bahwa pembelian tanah menggunakan APBD harus disesuaikan dengan ketentuan guna mencegah timbulnya permasalahan hukum.

“Ini hal sensitif, banyak kepala dinas atau pun kepala daerah yang terseret permasalahan hukum terkait masalah tanah,” kata Latu Har Hary kepada awak media.

Latu mengatakan bahwa, proses pembelian tanah harus dilakukan dengan jelas sesuai Rencana Kerja (Renja) dan Detail Engineering Design (DED) sesuai prosedur yang ditetapkan.

“Kalau sesuai dengan Renja dan DED jelas, pembelian juga jelas, ya silahkan saja. Sesuai ketentuan tanpa ‘cawe-cawe’,” tegasnya.

Ia pun menekankan, harga tanah juga harus mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau hasil appraisal pihak ketiga yang independen dan tidak boleh ada intervensi oknum dalam penentuan harga tanah tersebut.

“Yang jadi masalah jika ada ‘cawe-cawe’ oleh oknum terkait harga tanah. Ini jadi catatan. Banyak oknum pejabat yang terseret hukum karena masalah tanah. Kami di Komisi II mewanti-wanti agar jangan sampai terseret,”tegasnya.

Lebih lanjut, politisi asal PKS tersebut juga menyoroti stigma negatif Pemkot Bekasi yang kerap dikaitkan dengan persoalan hukum belakangan ini.

Dirinya berharap, pemerintah kota dapat membangun tata kelola yang bersih dan transparan dalam pelaksanaan proyek PSEL ini.[ADV/Sekwan]

Anim mengungkapkan, selama proses menjalankan giat Jaring Aspirasi (Reses) ke III pekan lalu, kondisi Jalan dr Ratna menjadi catatan besar yang datang dari aduan masyarakat karena menjadi salah satu titik krusial penyebab kemacetan di Jatiasih.

“Berdasarkan aduan masyarakat Jatiasih, kondisi perempatan Jalan Ratnaitu menjadi titik kemacetan yang sampai hari ini belum terealisasi penanganannya,” ujar Anim, dikutip Senin (17/11/2025).

Ia pun mengungkapkan bahwa usai menyelenggarakan reses, dirinya sempat melalukan survey untuk menyaksikan dan merasakan langsung kondisi Jalan dr Ratna tersebut.

“Insya Allah selanjutnya, kami akan susun perencanaan terkait solusi untuk mengurai kemacetan di Jalan Ratna itu, dimana dengan melakukan pelebaran jalan. Yang nanti dalam prosesnya akan dibantu juga oleh jajaran stakeholder seperti camat, lurah dan tentu saja melibatkan warga masyarakat agar aspirasi ini terus dikawal dan dalam realisasinya nanti bisa transparan,” pungkas Anim.[ADV/Setwan]

Adapun dalam prosesnya, timbul aduan warga soal ketimpangan jumlah RT yang ada di RW, sementara dana yang diterima ditiap RW memiliki nominal sama rata. Nawal pun mengatakan bahwa itu bukan suatu masalah.

“Jika ada warga yang ‘komplen’, misal di RW 01 jumlah RT-nya ada 13, sedangkan di RW 02 baru ada 3 RT. Nah! Ini ‘kan mungkin menimbulkan kecemburuan sosial, tapi itu bukan suatu masalah, kalau hanya itu yang dipikirkan, malah jadi hal yang gak akan selesai,” ujar Nawal, dikutip Minggu (16/11/2025).

Pria yang duduk di Komisi I itu pun mengimbau kepada seluruh pengurus RW agar menggunakan dana hibah tersebut secara bijak, transparan, dan sesuai prioritas kebutuhan warga.

“Dana hibah ini merupakan amanah. Saya mengimbau seluruh RW agar benar-benar memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan yang paling prioritas, mulai dari perbaikan fasilitas umum, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyusunan rencana penggunaan dana hibah secara terbuka agar warga dapat mengetahui dan mengawasi proses pemanfaatannya.

“Transparansi sangat penting. Libatkan warga dalam menentukan program, sehingga pemanfaatannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari,” tambahnya.

Adapun dana hibah RW ini, kata dia, diharapkan mampu memberi dampak nyata bagi peningkatan lingkungan, terutama dalam hal infrastruktur kecil, fasilitas sosial, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Nawal pun berharap, program hibah ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kota Bekasi.

“Semoga dana ini benar-benar membantu meningkatkan kualitas hidup warga. Jangan sampai disia-siakan atau digunakan di luar ketentuan,” tutupnya.[ADV/Setwan]

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman Hakim mengatakan, pihaknya akan memonitor anggaran yang akan dikeluarkan oleh BUMD.

"Karena selama ini ‘kan sudah banyak penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD dan kita akan memonitor itu. Kita berharap di tahun 2026 ini BUMD bisa mendukung capaian PAD," ujar Arief dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/11/2025).

Arief menegaskan, salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BUMD, selain memberi benefit atau manfaat kepada masyarakat, minimal harus menyumbang profit melalui dividen penghasilan.

"BUMD ini ‘kan badan usaha, tentunya menghasilkan PAD dong? bukan merugikan.  Kita akan lihat, BUMD ini bisa atau tidak menghasilkan nilai ekonomi terhadap Kota Bekasi. Justru jangan merugikan," pungkasnya.[ADV/ Setwan]

Rizki mengungkapkan, Gusdur sendiri merupakan sosok pertama yang mampu menjadi kepala negara atau presiden yang lahir dari PKB.

“Gusdur merupakan Presiden pertama dari PKB. Untuk itu, ini merupakan sejarah besar perjalanan PKB yang patut disyukuri karena pada akhirnya negara mengakui kontribusi yang diwariskan Gusdur kepada bangsa ini, khususnya PKB,” ujar Rizki, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Menurutnya, sosok Gusdur dimata pribadinya, banyak mewarisi dan menanamkan nilai-nilai perjuangan, kerakyatan, kebangsaan, dan kemanusiaan kepada rakyat, khususnya para kader PKB.

Nilai besar itulah yang kemudian menjadi tonggak utama PKB sebagai partai politik yang hingga saat ini mampu menjaga eksistensi dan ektabilitasi di tanah air.

“Begitu pula nilai-nilai itu semampu saya, saya bawa dan terapkan saat menjabat sebagai anggota DPRD ini. Insya Allah saya akan terus belajar menanamkan nilai-nilai luhur Gusdur terhadap bakti saya terhadap masyarakat di Kota Bekasi,” pungkas Rizki.[ADV/Setwan]

Perlu diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memiliki target dalam empat tahun ke depan, sudah tidak ada lagi kabel yang berada di udara, apalagi dalam kondisi semrawut guna meningkatkan estetika kota.

“Pemkot Bekasi berkomitmen untuk tidak lagi ada kabel-kabel di udara, seperti kabel listrik, kabel provider dan lain sebagainya yang biasanya banyak ditemukan dalam kondisi semrawut. Hal ini juga bersifat linier daripada instruksi Kang Dedi Mulyadi,” ujar Evi, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Evi menjelaskan, keberadaan kabel di udara dinilai sangat merusak estetika kota dan harus sudah berada di dalam tanah atau duckting. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk turut aktif kritis dalam pengawasan kabel udara di lingkungan.

“Jika masyarakat menemukan adanya pihak-pihak seperti pihak pengembang atau pengusaha yang kemudian memasang kabel-kabel di udara, segera adukan kepada pemerintah setempat agar dilakukan tindakan,” tegas Evi.

Evi juga mengimbau warga untuk turut serta berperan aktif dalam menjaga penataan dan estetika Kota Bekasi. Menurutnya, kemajuan program suatu kota tidak lepas dari peran serta warganya.

“Saya minta, ayo kita sama-sama berperan aktif untuk kemajuan Kota Bekasi dengan mendukung dan turut andil dalam program-program kota. Karena tanpa adanya dukungan warga masyarakat, Kota Bekasi bisa stuck. Sedangkan kita sama-sama ingin Kota Bekasi ini menjadi Kota Bekasi yang semakin maju,” pungkas Evi.[ADV/Setwan]

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi turun langsung membagikan sejumlah paket makan siang kepada pengendara yang melintas di Jalan Chairil Anwar.

Sardi mengatakan bahwa, semangat berbagi ini terus dihidupkan. Ia pun menekankan pentingnya memberikan berkah kepada sesama.

"Semua orang yang ingin hidupnya pernah berikanlah Jumat berkah kepada siapapun pada masyarakat sehingga berkah," ujar Sardi disela-sela kegiatan.

Adapun aksi bagi-bagi paket makan siang tersebut berlangsung lancar dan meriah. Puluhan pegawai dari berbagai bagian, seperti Sekretariat Dewan (Setwan) dan Keuangan, terlihat antusias menyalurkan paket makan siang langsung ke pengendara yang melambatkan kendaraannya.

"Para aparatur saya ini mulai setwan, keuangan berkah semua, pegawai memberikan Jumat Berkah hari ini, dan ini program yang harus kita hidupkan di Kota Bekasi," ujar Sardi Efendi.

Adapun para penerima Jumat Berkah didominasi oleh pengemudi ojek online, pengendara sepeda motor dan mobil pengangkut.

Diketahui, program "Jumat Berkah" ini merupakan program rutin yang sudah sering dilakukan.

Diharapkan, giat tersebut tidak hanya sekadar simbolis, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Bekasi. Ke depan, DPRD sendiri berencana untuk mengembangkan bentuk kegiatan serupa dengan jangkauan yang lebih luas.[ADV/Setwan]

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna mendorong kemajuan inovasi daerah.

Pada kesempatan itu, Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa inovasi merupakan fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan berdaya saing. 

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah saat ini sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi.

“Kota Bekasi harus menjadi kota yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Melalui penguatan ekosistem inovasi, kita ingin membangun kolaborasi yang konkret antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Abdul Harris dalam siaran persnya, dikutip Jumat (14/11/2025).

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya ide dan kreativitas warga.

“Kami berkomitmen untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi inovasi lokal agar dapat berkembang dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk perwakilan perangkat daerah, perguruan tinggi, komunitas teknologi, dan pelaku usaha. Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolaborasi dalam membangun sistem inovasi yang terintegrasi di Kota Bekasi.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajang berbagi gagasan dan strategi dalam memperkuat sinergi lintas sektor. Melalui dialog dan diskusi terbuka, para peserta diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah nyata untuk mempercepat transformasi digital di tingkat daerah.

Dengan adanya program penguatan ekosistem inovasi ini, Pemerintah Kota Bekasi optimistis mampu menciptakan iklim pembangunan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang untuk mewujudkan Bekasi sebagai kota modern yang berbasis inovasi dan kolaborasi.[ADV/Diskominfo]

Rainwater Harvesting System adalah teknologi yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memanfaatkan kembali air hujan. Dengan cara ini, ketergantungan terhadap air tanah maupun sumber air lainnya dapat dikurangi.

Melalui inisiatif ini Rumah Energi dan Microsoft  telah membantu 20 rumah tangga untuk mengelola air secara berkelanjutan dan efisien dalam memenuhi berbagai kebutuhan airnya.

Selain manfaat langsung bagi kesehatan dan penghematan ekonomi, inisiatif ini juga berkontribusi dalam mengurangi luapan air hujan yang dapat menyebabkan genangan dan banjir di lingkungan permukiman.

Sebanyak 10 unit instalasi pemanenan air hujan telah dibangun di masing-masing desa. Setiap unit IPAH dirancang untuk menampung dan menyaring air hujan dengan kapasitas pemanfaatan rata-rata sekitar 511 liter per hari pada musim hujan.

Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan sebelumnya, dengan menggunakan data curah hujan rata-rata dan jumlah hari hujan per tahun, satu unit IPAH dapat menyediakan air hingga 93.600 liter atau 93,6 meter kubik per tahun. Angka ini cukup signifikan dalam mendukung kebutuhan air bersih rumah tangga secara berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang menjelaskan bahwa, inisiatif ini lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat dalam mengakses air bersih, terutama karena selama ini mereka masih bergantung pada air permukaan dari Sungai Cibeet yang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau dan berpotensi tercemar limbah rumah tangga maupun industri.

“Program ini bertujuan untuk memperluas akses terhadap sumber air bersih yang aman, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah,” ujar Sumanda melalui siaran persnya, Jumat (14/11/2025).

“Kehadiran sistem pemanenan air hujan diharapkan dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk pembelian air bersih maupun penggunaan listrik untuk menyedot air dari sungai, serta menurunkan risiko penyakit akibat kontaminasi air,” sambungnya.

Sumanda menilai, melalui pendekatan berbasis masyarakat dan teknologi ramah lingkungan, Microsoft dan Rumah Energi berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya desa yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

“Air adalah fondasi utama dalam membangun ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Di Rumah Energi, kami meyakini bahwa menjaga kelestarian dan memastikan akses terhadap air yang berkelanjutan merupakan kunci penting dalam mewujudkan visi Indonesia Berdaya,” paparnya.

Sementara, sanitarian dari Puskesmas setempat menegaskan pentingnya program ini dari sisi kesehatan masyarakat. Air dari Sungai Cibeet yang selama ini digunakan warga telah terdeteksi tercemar bakteri E Coli, yang berasal dari limbah rumah tangga.

Dengan adanya pemanfaatan air hujan yang tertampung dan tersaring, risiko penyakit akibat air tercemar dapat ditekan secara signifikan.

Adapun Sekretaris Bappeda Kabupaten Bekasi, Didik Setia turut mengapresiasi program ini, “Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan kegiatan ini sejalan dengan poin kelima, yaitu terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan merata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Perwakilan Desa Pasirranji dan Kepala Desa Wanakerta juga turut menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Microsoft dan Rumah Energi dalam memperkuat ketahanan air di wilayah mereka.

“Selama ini masyarakat kami masih mengandalkan Sungai Cibeet untuk kebutuhan MCK harian. Kehadiran instalasi ini diharapkan bisa meningkatkan akses air bersih dan kualitas hidup warga kami,” ujar Mahmur, Perwakilan Desa Pasirranji.

Pernyataan ini juga diamini oleh Pj. Kepala Desa Wanakerta, H Osang Wijaya yang melihat program ini sebagai langkah nyata dalam peningkatan kesejahteraan warganya.

Dinas Lingkungan Hidup daerah setempat turut mendukung program ini dengan mendorong pembentukan kelembagaan Kampung Iklim di masing-masing desa.

Inisiatif ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Program kolaboratif ini tidak hanya menjadi solusi atas tantangan akses air bersih, tetapi juga menjadi contoh sinergi lintas sektor dalam mendorong ketahanan lingkungan.

Pada kesempatan itu, Dariyanto menyambangi wilayah RW 14, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur untuk menggelar reses. Tak hanya reses, Dariyanto turut menghadirkan bakti sosial berupa pemeriksaan mata dan membagikan kacamata baca secara gratis kepada warga.

“Bagi saya, giat reses merupakan wujud nyata komitmen anggota dewan dalam mempererat hubungan dengan masyarakat. Melalui reses, saya dapat mendengarkan aspirasi warga secara langsung dan memastikan kebutuhan mereka menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” ujar Dariyanto, dikutip Jumat (14/11/2025).

Adapun sepanjang resesnya, Dariyanto memaparkan sejumlah aspirasi yang ia kantongi untuk kemudian dimasukkan dalam program kerja tahun 2027 mendatang.

Di antaranya terkait infrastruktur, dimana ada sejumlah titik yang keluhkan warga lantaran kondisi jalan yang sudah retak dan mengganggu mobilitas warga. Juga, pemasangan saluran u-ditch untuk penanganan banjir.

Adapula aspirasi terkait pendidikan, yakni peingkatan fasilitas PAUD guna mendukung kegiatan belajar anak-anak usia dini agar lebih nyaman dan berkualitas.

“Aspirasi yang disampaikan warga akan kami perjuangkan agar bisa segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Melalui kegiatan reses ini, kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Kota Bekasi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Dariyanto.[ADV/Setwan]

“Assalamuallaikum, selamat belajar anak-anak ku. Nanti ada kakak - kakak yang menemani anak-anaku untuk mempelajari segala hal tentang kebencanaan. Nanti sama-sama belajar dan naik perahu karet,” ujar Wawali Abdul, Harris Bobihoe dalam siaran persnya, dikutip Jumat (14/11/2025).

Puluhan murid TK tersebut pun kemudian masuk satu demi satu ke ruangan BPBD untuk mempelajari dan pengenalan alat bagaimana ketika terjadi banjir dan kebakaran. Para anak juga melakukan praktek bagaimana cara mendayung serta sosialisasi kebencanaan.


Kunjungan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga bagaimana cara tanggap jika terjadi bencana. Wawali Abdul Harris Bobihoe berharap, kunjungan ini dapat memberikan dampak positif bagi para siswa. 

Suasana penuh keakraban pun terasa saat puluhan murid TK berdialog dan bersilaturahmi dengan Wakil Wali Kota Bekasi. Gurauan-gurauan kecil dari Wakil Wali Kota Bekasi dan sejumlah pegawai BPBD menambah keceriaan anak-anak.

“Saya sangat bahagia, dan bangga dengan anak-anak kita ini. Dengan kunjungan ini anak-anak TK lebih tahu. Dimana perkantoran Pemerintah Kota Bekasi, Kantor BPBD," ujar Wawali.

"Semoga anak- anak ini bisa menjadi anak-anak yang membanggakan orangtua, agama dan bangsa. Mengharumkan nama Kota Bekasi disaat mendatang. Kunjungan ini juga sebagai edukasi kepada anak-anak kita," tutupnya.[ADV/Diskominfo]

Menurutnya, anggaran tersebut harus digunakan atau diperuntukkan bagi kepentingan warga masyarakat sesuai kebutuhan prioritas yang berkaitan dengan sarana, prasarana, atau fasilitas lainnya.

"Kalau menurut saya, RW fokuslah untuk
kebutuhan yang mendasar di lingkungan RW. Silakan dibelanjakan untuk barang dan jasa. Supaya ada manfaat bagi para RW di Kota Bekasi. Seperti buat pengadaan Sound System, Kipas Angin, AC, Tenda, CCTV, itu silahkan digunakan," ujar Sardi kepada awak media, Kamis (13/11/2025).

Ia pung menegaskan bahwa dana hibah RW tersebut tidak diperuntukkan dalam segi infrastruktur. Lantaran, untuk hal ini ada Dana Pokok Pikiran (Pokir) Infrastruktur dari para Anggota DPRD melalui kegiatan Serap Aspirasi (Reses) kepada masyarakat, melalui usulan disetiap Daerah Pemilihan (Dapil) secara usulan infrastruktur di tingkat wilayah.

"Infrastuktur ini cukup banyak. Boleh diusulkan ke Renja Dinasnya DBMSDA. Boleh ke resesnya anggota dewan, boleh ke musrembang. Jadi, jangan sampai anggaran Rp100 juta itu kemudian digunakan untuk infrastruktur," tegasnya.

Politisi asal Fraksi PKS ini juga meminta kepada para pengurus RW agar memanfaatkan secara maksimal bantuan operasional dari pemkot secara masif, namun bijak.

"Kepada para RW pastikan anggaran itu harus terserap dengan maksimal, sehingga hal itu bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.[ADV/Setwan]

Salah satu langkah nyatanya yakni melalui penyelenggaraan kegiatan promosi dan misi dagang produk ekspor unggulan kabupaten/kota tahun anggaran 2025 yang digelar di Aula Nonon Sonthonie.

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe membuka secara resmi giat tersebut.

Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendukung untuk memperluas pasar produk unggulan Bekasi ke kancah nasional dan internasional.

“Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar mampu menembus pasar ekspor. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mencapai hal tersebut,” ujar Harris Bobihoe dalam siaran persnya, dikutip Kamis (13/11/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Akademi Pimpinan Perusahaan Kementerian Perindustrian, Abdul Rahman Arie Wicaksana. 

Abdul Rahman mengungkapkan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku industri menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas produk ekspor daerah.

“Produk unggulan daerah harus memiliki standar kualitas dan daya saing global. Pemerintah pusat dan daerah harus saling mendukung agar potensi ini bisa terus berkembang,” ungkapnya.

Selain itu, hadir pula Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai, Undani yang menyoroti pentingnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi ekspor.

Ia menjelaskan bahwa fasilitasi dan edukasi dari pihak Bea Cukai diharapkan dapat mempermudah proses ekspor produk lokal.

Acara ini juga diikuti oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi beserta seluruh jajaran, para pejabat struktural dan fungsional, serta pelaku usaha dari berbagai sektor.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha dapat memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas, serta memanfaatkan peluang ekspor yang semakin terbuka. 

Pemkot Bekasi juga berupaya menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat posisi daerah sebagai pusat produk unggulan yang berdaya saing di pasar global.[ADV/Diskominfo]

Pada kesempatan itu, Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan dan diikuti jajaran pimpinan DPRD, antara lain Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi, Wakil Ketua II Faisal, serta Wakil Ketua III Puspa Yani. Turut hadir jajaran eksekutif, yakni Wakil Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe.

Dalam rapat tersebut, pimpinan DPRD menyampaikan pidato pembukaan masa sidang Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kota Bekasi juga menyerahkan Nota Keuangan beserta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 untuk dibahas secara lebih mendalam.

DPRD kemudian menetapkan keputusan mengenai penugasan Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, menegaskan bahwa seluruh agenda dalam paripurna ini menjadi landasan awal dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah.

“Paripurna hari ini menutup tahap awal proses pembahasan APBD 2026. Seluruh dokumen resmi sudah kami terima, dan selanjutnya Banggar akan bekerja secara cermat untuk memastikan APBD tahun depan disusun secara akuntabel, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dengan berakhirnya rapat, pembahasan teknis APBD 2026 akan segera dilanjutkan di tingkat Banggar sebelum nantinya dibawa kembali ke Paripurna untuk proses penetapan.

Nuryadi juga mengingatkan agar nantinya, APDB Kota Bekasi 2026 bisa digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan warga Kota Bekasi.[ADV/Setwan]

Acara tasyakuran pun digelar di Gedung DPC PKB, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Rabu (11/11/2025) malam dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPC PKB se-Kota Bekasi.

Pada kesempatan itu, Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizki Topananda menyampaikan rasa syukurnya terkait penetapan dua sosok yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap PKB sebagai Pahlawan Nasional RI.

“Gusdur merupakan Presiden pertama dari PKB. Untuk itu, ini merupakan sejarah besar perjalanan PKB yang patut disyukuri karena pada akhirnya negara mengakui kontribusi yang diwariskan Gusdur kepada bangsa ini, khususnya PKB,” ujar Rizki kepada awak media.

Menurutnya, sosok Gusdur dimata PKB, banyak mewarisi dan menanamkan nilai-nilai perjuangan, kerakyatan, kebangsaan, dan kemanusiaan kepada rakyat, khususnya para kader PKB. Nilai besar itulah yang kemudian menjadi tonggak utama PKB sebagai partai politik yang hingga saat ini mampu menjaga eksistensi dan ektabilitasi di tanah air.

Sementara, Sekretaris DPC PKB Kota Bekasi, Alit Jamaludin menambahkan, sosok Syaikhona Muhammad Kholil atau yang akrab disapa Mbah Kholil Bangkalan Madura tidak kalah penting dan besar pengaruhnya terhadap perjalanan PKB di Indonesia.

“Mbah Kholil juga banyak menanamkan dan mewariskan nilai-nilai luruh terhadap perjalanan PKB, baik di lingkup kader maupun partai. Untuk itu, sangat patut kita syukuri penetapan dua sosok berpengaruh besar untuk PKB sebagai Pahlawan Nasional,” pungkas Alit.

Pada kesempatan Reses ke III kali ini, Hera menyambangi sejumlah lingkungan, di antaranya wilayah RT 03, RW 05 dan RW 08 Bekasi Jaya serta RT 08 Aren Jaya.

Sepanjang giat reses, Hera mengantongi sejumlah aspirasi dan keluhan dan sejumlah masyarakat. Salah satunya berkenaan dengan bidang pendidikan. Dimana warga mengaku masih kesulitan menyekolahkan anaknya di SD dan SMP Negeri, sehingga terpaksa di swasta dengan biaya yang cukup mahal.

Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan terkait layanan kesehatan, khususnya pengguna atau peseta BPJS yang masih terindikasi tebang pilih dan dipersulit.

“Seperti janji saya saat kampanye dulu, saya terbuka untuk seluruh warga Kota Bekasi yang membutuhkan dan saya akan mendorong agar warga mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang semakin baik,” ujar Hera dalam siaran persnya, Kamis (12/11/2025).

Hera yang saat ini duduk di Komisi IV DPRD Kota Bekasi mengaku, akan terus memperjuangkan kebutuhan warga di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

“Sebagai anggota Komisi 4 yang membidangi tiga hal tersebut, saya akan mengawal kebijakan Pemkot Bekasi agar selalu mendahulukan kebutuhan warganya,” ujar Hera.

Adapun tiap di acara reses tersebut, Hera turut membagikan paket sembako kepada warga sebagai wujud terima kasih atas gaji yang ia peroleh dari hasil pajak warga.

“Saya ingin mengembalikan uang masyarakat yang saya terima dalam bentuk gaji, walaupun terbatas selama reses,” pungkasnya.

Kunjungan tersebut dilaksanakan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan operasi katarak gratis yang bertujuan membantu masyarakat, terutama lansia, yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak.

Pada kesempatan itu, Wawali menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama Dinas Kesehatan, dalam hal ini RSUD Bantargebang, yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan operasi katarak tersebut dapat berlangsung dengan lancar.

Menurutnya, kolaborasi serta sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilakukan pemangku kepentingan merupakan hal yang harus terus ditingkatkan.

Ia juga mengatakan, pemerintah daerah terus meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang rentan dalam hal kesehatan dan ekonomi, agar dapat diberikan bantuan dan diberdayakan secara optimal.

Saat mengunjugi para penerima manfaat, Wawali berpesan kepada untuk terus menjaga kesehatan dan mengikuti arahan tenaga medis, terutama saat proses penyembuhan, sehingga dapat kembali sehat dan melaksanakan aktivitas seperti biasa.

Tak hanya meninjau secara langsung, Wawali Harris Bobihoe juga memberikan cindera mata kepada para penerima manfaat sebagai buah tangan pasca operasi.[ADV/Diskominfo]

Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur aparatur kecamatan, kelurahan, serta perwakilan masyarakat setempat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai fungsi layanan 112 sebagai sarana cepat tanggap dalam menghadapi berbagai situasi darurat, seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, bencana alam, hingga kondisi medis mendesak.

Layanan 112 sendiri dapat diakses gratis selama 24 jam tanpa pulsa atau gratis melalui jaringan telepon seluler maupun telepon rumah.

Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi yang diwakili oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Fitrianti menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Kegawatdaruratan. Aturan tersebut menjadi dasar penguatan sistem respon cepat di seluruh wilayah Kota Bekasi.

“Melalui layanan 112, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan penanganan cepat dan terkoordinasi ketika menghadapi keadaan darurat. Karena itu, edukasi seperti ini penting agar warga memahami cara menggunakan layanan 112 dengan tepat,” ujar Fitrianti.

Sementara itu, Camat Jatisampurna, Nata Wirya, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi ini. Ia menegaskan bahwa Pemkot Bekasi memberikan perhatian serius terhadap peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam situasi darurat.

“Pemerintah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama layanan kegawatdaruratan. Kami ingin memastikan setiap warga Jatisampurna dapat merasakan kehadiran pemerintah ketika membutuhkan pertolongan cepat,” pungkas Nata Wirya.[ADV/Diskominfo]

Adapun komoditas yang dijual di OPM tersebut meliputi bahan pokok seperti beras, tepung, minyak goreng, gula, daging ayam, daging sapi, serta kebutuhan pendukung lainnya.

“Tujuan utama diadakannya pasar murah ini sebagai salah satu program untuk menjaga daya beli masyarakat. Tentunya dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bulog, retail modern serta penyedia minyak goreng rakyat. Harganya jelas lebih murah dari pasar umum,” ujar Wakil Wali (Wawali) Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe saat meninjau Operasi Pasar Murah di Halaman Kantor Kecamatan Bekasi Barat, Selasa (11/11/2025).

Dalam pelaksanaan OPM kali ini, Disperindag Kota Bekasi bekerjasama dengan Bulog, serta retail modern untuk menyediakan bahan-bahan pokok yang dijual.

“Kami pastikan ketersediaan bahan pokok terus terjaga. Inflasi di Kota Bekasi sejauh ini masih relatif terkendali berkat upaya bersama. Harapan kami, masyarakat terbantu dan daya beli tetap terjaga. Jadi ini memang program rutin yang sering kami laksanakan,” tegas Wawali.[ADV/Diskominfo]

Pada kesempatan itu, Evi memaparkan sejumlah aspirasi yang telah terealisasi di wilayah Bekasi Timur yang masuk dalam daerah pemilihan (Dapil) I. Di antaranya terkait infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

Tak hanya menyerap aspirasi, Evi turut mensosialisasikan terkait keberadaan kabel udara yang dalam target empat tahun ke depan, Kota Bekasi sudah tidak ada lagi kabel yang berada di udara, apalagi dalam kondisi semrawut.

“Pemkot Bekasi komitmen untuk tidak lagi ada kabel-kabel di udara, seperti kabel listrik, kabel provider dan lain sebagainya yang biasanya banyak ditemukan dalam kondisi semrawut. Hal ini juga bersifat linier daripada instruksi Kang Dedi Mulyadi,” ujar Evi.

Evi menjelaskan, keberadaan kabel di udara dinilai sangat merusak estetika kota dan harus sudah berada di dalam tanah. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk turut aktif kritis dalam pengawasan kabel udara di lingkungan.

“Jika masyarakat menemukan adanya pihak-pihak seperti pihak pengembang atau pengusaha yang kemudian memasang kabel-kabel di udara, segera adukan kepada pemerintah setempat agar dilakukan tindakan,” tegas Evi.

Terakhir, Evi menampung sejumlah aspirasi warga yang kemudian akan langsung ia realisasikan, seperti pemangkasan pohon di musim penghujan dan pembersihan sampah di sejumlah titik saluran dengan berkoordinasi dengan dinas terkait.

“Aspirasi yang sifatnya urgensi insya Allah akan saya usahakan langsung dengan dinas terkait. Selebihnya yang bersifat pembangunan, akan saya perjuangkan di rencana anggaran tahun 2027 mendatang,” pungkas Evi.