Gelar juara tersebut diraih setelah RT 06 menaklukkan RT 03 pada partai final. Kemenangan ini sekaligus menjadi catatan istimewa karena selama puluhan tahun mengikuti turnamen tingkat RW, RT 06 belum pernah mencicipi gelar juara.

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Golkar, A Syafei, mengapresiasi keberhasilan tersebut. Menurutnya, prestasi RT 06 bukan sekadar kemenangan dalam pertandingan sepak bola, tetapi menjadi gambaran tentang semangat, kekompakan dan kegigihan warga dalam mengejar sebuah prestasi.

“Setelah 26 tahun akhirnya RT 06 bisa menjadi juara. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi seluruh warga. Mereka membuktikan bahwa selama ada kerja keras, kekompakan dan kemauan untuk terus berusaha, prestasi itu bisa diraih,” ujar A Syafei, Minggu (16/8/2026).

Ia juga menilai turnamen antar-RT memiliki nilai positif karena mampu menjadi sarana mempererat hubungan sosial masyarakat. Kompetisi olahraga, kata dia, tidak hanya menghasilkan pemenang, tetapi juga membangun sportivitas dan kebersamaan antarwarga.

Manager Tim Sepak Bola RT 06, Saiful Bahri, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan pemain, pengurus tim dan dukungan masyarakat.

Menurut Saiful, target menjadi juara memang menjadi motivasi sejak awal kompetisi. Namun, perjalanan menuju partai final tidak mudah karena tim harus menjaga konsistensi permainan sekaligus membangun mental para pemain.

“Yang paling penting adalah kekompakan. Kami tidak hanya mengandalkan kemampuan pemain, tetapi juga dukungan warga. Selama pertandingan, energi dari masyarakat RT 06 luar biasa dan itu menjadi motivasi bagi anak-anak untuk memberikan yang terbaik,” kata Saiful.

Ia menambahkan, keberhasilan meraih juara setelah penantian panjang menjadi momentum penting bagi tim RT 06 untuk terus berkembang. Prestasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada satu turnamen, tetapi menjadi awal untuk membangun pembinaan sepak bola di lingkungan RT 06.

Sementara itu, Ketua RT 06, Firmansyah, mengaku bangga dengan pencapaian tim sepak bola wilayahnya. Terlebih, dirinya baru sekitar satu tahun mengemban amanah sebagai Ketua RT 06, namun sudah mendapat kesempatan menyaksikan tim sepak bola setempat mencatat sejarah baru.

“Ini tentu menjadi kebanggaan bagi saya dan seluruh warga RT 06. Saya baru satu tahun menjabat sebagai Ketua RT, tetapi alhamdulillah pada tahun ini kita bisa memecahkan sejarah dan membawa pulang juara pertama,” ujar Firmansyah.

Firmansyah menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak hanya pemain dan pengurus tim, tetapi juga warga yang selama kompetisi memberikan dukungan secara langsung maupun moral.

Ia berharap kemenangan tersebut dapat menjadi pemicu munculnya lebih banyak kegiatan positif di lingkungan RT 06, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda.

“Kita ingin kemenangan ini menjadi awal yang baik. Bukan hanya soal mendapatkan piala, tetapi bagaimana olahraga bisa menyatukan warga dan memberikan ruang positif bagi anak-anak muda untuk berkembang,” pungkasnya.***

Kegiatan tersebut diikuti masyarakat yang didominasi kaum ibu. Dalam sosialisasi itu, Tanti menjelaskan bahwa penyusunan Raperda dilakukan sebagai respons terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat sekaligus untuk memperkuat upaya pencegahan melalui regulasi daerah.

Menurut Tanti, regulasi tersebut setidaknya memiliki beberapa tujuan utama, yakni menjaga martabat masyarakat, merespons perkembangan perilaku di tengah lingkungan sosial, membangun sistem pencegahan yang lebih terarah, serta memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah sesuai kewenangannya.

“Raperda ini hadir karena kita melihat ada risiko sosial yang perlu diantisipasi. Kita membutuhkan langkah pencegahan yang sistematis dan tentu harus memiliki dasar hukum yang jelas di tingkat daerah,” ujar Tanti kepada awak media.

Ia menilai keluarga memiliki posisi penting dalam upaya pencegahan. Para orang tua, khususnya ibu, diharapkan dapat membangun komunikasi yang terbuka dengan anak sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat diketahui dan ditangani sejak dini.

Tanti juga menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat serta organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait.

“Jangan sampai kita baru bergerak ketika persoalannya sudah terjadi. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian diperkuat oleh sekolah, masyarakat dan pemerintah,” katanya.

Selain mengatur langkah pencegahan dan penanggulangan, Tanti menyampaikan bahwa setelah Raperda nantinya disahkan, diperlukan perangkat pelaksana yang dapat mengawal implementasi regulasi tersebut di lapangan.

Salah satunya, kata dia, melalui pembentukan satuan tugas atau Satgas yang bertugas melakukan koordinasi, pemantauan serta mengantisipasi berbagai dinamika yang mungkin muncul setelah regulasi diberlakukan.

Menurut Tanti, keberadaan Satgas juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi penolakan maupun aksi penyampaian pendapat dari kelompok atau komunitas yang memiliki pandangan berbeda terhadap regulasi tersebut, termasuk komunitas dan pegiat LGBT di Kota Bekasi.

“Kalau nanti sudah disahkan, tentu harus ada kesiapan di lapangan. Satgas diperlukan untuk mengantisipasi dinamika masyarakat, termasuk apabila ada penolakan atau penyampaian aspirasi dari komunitas tertentu. Yang paling penting semuanya dilakukan sesuai aturan dan menjaga ketertiban,” jelasnya.

Ia menegaskan, keberadaan Satgas bukan dimaksudkan untuk melakukan tindakan secara sepihak, melainkan memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai ketentuan serta membuka ruang komunikasi ketika muncul perbedaan pandangan di masyarakat.

Tanti berharap proses pembahasan Raperda tetap melibatkan masyarakat sehingga aturan yang dihasilkan dapat dipahami dan diterima secara lebih luas.

“Raperda ini masih dalam proses. Karena itu, masukan masyarakat sangat penting. Kita ingin ketika nantinya menjadi Perda, aturan tersebut tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga bisa dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya.

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit pasien yang justru kebingungan ketika harus berhadapan dengan prosedur administrasi rumah sakit.

Salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah masih adanya anggapan bahwa pasien yang menolak tindakan medis otomatis dianggap sebagai pasien pulang Atas Permintaan Sendiri (APS).

Padahal, secara prinsip hukum dan etika pelayanan kesehatan, keduanya merupakan dua hal yang berbeda.

Seorang pasien memiliki hak penuh untuk menyetujui ataupun menolak suatu tindakan medis. Hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui prinsip informed consent.

Artinya, setelah dokter memberikan penjelasan yang lengkap mengenai diagnosis, manfaat tindakan, risiko, hingga alternatif terapi, keputusan akhir tetap berada di tangan pasien.

Menolak Operasi Bukan Berarti Menolak Seluruh Pelayanan Medis

Inilah titik yang sering kali tidak dipahami masyarakat.

Misalnya, seorang pasien didiagnosis mengalami radang usus buntu dan dokter menyarankan operasi. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, pasien memilih tidak menjalani operasi, tetapi tetap bersedia menerima pengobatan, observasi, antibiotik, maupun perawatan di rumah sakit.

Pun dalam hal tersebut, sang dokter bahkan telah mengizinkan atau membolehkan pasien untuk tidak melakukan operasi dengan tetap memberi imbauan untuk segera datang ke rumah sakit jika ada keluhan di kemudian hari.

Dalam kondisi seperti itu, sekali lagi ditegaskan bahwa pasien hanya menolak satu bentuk tindakan medis, bukan lantas meminta pulang dari rumah sakit.

Berbeda halnya dengan pasien APS. Istilah Atas Permintaan Sendiri digunakan ketika pasien yang memutuskan menghentikan perawatan dan meminta pulang meskipun dokter belum menyatakan kondisinya layak untuk dipulangkan. Konsekuensi administrasi maupun pembiayaan pada kondisi APS tentu berbeda. Dimana jika pasien berstatus APS, maka gugurlah hak akan penanggungan biaya kesehatan yang sudah dijalankan oleh BPJS.

Tak hanya itu, pasien APS juga akan dinon-aktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan-nya selama 30 hari sejak pasien menyatakan diri sebagai pasien APS. Yang artinya, ketika suatu hari ia membutuhkan layanan kesehatan, maka ia harus menanggung sendiri biaya berobat. Meski, setelah 30 hari kemudian, kepesertaannya sebagai penerima manfaat BPJS akan diaktivasi kembali.

Karena itu, secara logika pelayanan kesehatan, penolakan operasi tidak serta-merta dapat disamakan dengan APS.

Persoalan menjadi lebih serius apabila pasien merasa hanya diminta menandatangani surat penolakan tindakan operasi, tetapi kemudian mengetahui status administrasinya berubah menjadi APS.

Dampaknya bukan sekadar persoalan administratif, melainkan dapat berimbas pada pembiayaan yang sebelumnya dijamin BPJS Kesehatan menjadi dibebankan kepada pasien.

Apabila situasi seperti ini benar terjadi, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh mengenai proses administrasi yang dijalankan rumah sakit. Sebab, perubahan status pelayanan seharusnya dilakukan berdasarkan persetujuan yang jelas, dapat dipahami pasien, serta didukung dokumen yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Transparansi Merupakan Bagian dari Hak Pasien

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa pasien berhak memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan mudah dipahami mengenai pelayanan yang diterimanya. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan setiap penyelenggara layanan wajib memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan tidak menyesatkan masyarakat.

Artinya, apabila terdapat perbedaan antara kondisi faktual pasien dengan status administrasi yang dicatat, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut prosedur internal rumah sakit, tetapi juga menyangkut perlindungan hak pasien sebagai penerima layanan.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa BPJS Kesehatan tidak akan membiayai seluruh pelayanan tanpa syarat. Ada ketentuan yang mengatur pembiayaan berdasarkan indikasi medis dan prosedur pelayanan.

Namun demikian, setiap keputusan yang berpotensi memengaruhi hak peserta BPJS seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada pasien sebelum dokumen apa pun ditandatangani.

Jangan Pernah Menandatangani Surat yang Tidak Dipahami Isinya

Disinilah ketelitian dan kecermatan masyarakat atau pasien peserta BPJS harus ditingkatkan. Dalam prosesnya, mintalah petugas menjelaskan secara rinci setiap dokumen yang akan ditandatangani. Bacalah setiap kalimat dengan teliti. Apabila terdapat istilah seperti APS, pulang atas permintaan sendiri, keluar rumah sakit atas kemauan sendiri, atau pernyataan lain yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pasien maupun keluarga berhak meminta penjelasan bahkan menolak menandatanganinya sampai memperoleh kejelasan.

Di sisi lain, rumah sakit juga perlu terus meningkatkan kualitas komunikasi kepada pasien. Pelayanan kesehatan bukan hanya soal tindakan medis, tetapi juga soal membangun kepercayaan. Kesalahan komunikasi administratif yang tampak sederhana dapat menimbulkan kerugian finansial sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Kasus-kasus seperti ini seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar mencari siapa yang salah. Rumah sakit, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, maupun lembaga pengawas pelayanan publik perlu memastikan bahwa setiap peserta BPJS memperoleh pelayanan sesuai haknya, tanpa kebingungan akibat prosedur administrasi yang tidak dipahami.

Pada akhirnya, masyarakat juga harus menjadi pasien yang cerdas. Kenali hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS, pahami setiap dokumen sebelum ditandatangani, dan jangan ragu meminta penjelasan apabila terdapat informasi yang membingungkan.

Karena pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga memberikan kepastian hukum, transparansi, dan rasa keadilan bagi setiap pasien.***

Oleh: Mega Puspita (Journalist)

Selain menjaga kontinuitas pelayanan pelanggan, perusahaan juga mengintensifkan distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan melalui sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi, BPBD Kabupaten Bekasi, PMI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan berbagai unsur terkait lainnya.

Hingga saat ini, penyaluran bantuan air bersih telah melampaui 2,5 juta liter dan masih terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Distribusi dilakukan secara bertahap menggunakan armada mobil tangki berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Setiap mobil tangki yang diberangkatkan bukan hanya membawa air bersih, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran Perumda Tirta Bhagasasi dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar di tengah kondisi darurat kekeringan.

Di sisi lain, musim kemarau juga menghadirkan tantangan dalam proses produksi air bersih. Menurunnya debit air pada saluran air baku menyebabkan kualitas air mengalami penurunan, ditandai dengan meningkatnya tingkat kekeruhan akibat konsentrasi sedimen dan pencemar yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut mengharuskan proses pengolahan dilakukan secara lebih intensif agar kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan tetap memenuhi standar yang berlaku.

Fenomena ini umum terjadi pada sumber air permukaan yang mengalami penurunan debit selama musim kemarau, termasuk pada Saluran Tarum Barat (Kalimalang) yang menjadi salah satu sumber air baku bagi wilayah Bekasi.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Perumda Tirta Bhagasasi terus mengoptimalkan proses pengolahan air, meningkatkan pemantauan kualitas air baku, serta melakukan penyesuaian operasional di instalasi pengolahan air agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
 

Upaya peningkatan pelayanan juga diperkuat melalui penambahan satu unit mobil tangki air yang merupakan hibah dari Bank BJB Cabang Bekasi melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Armada baru tersebut akan memperkuat kapasitas distribusi air bersih, khususnya pada kondisi darurat seperti kekeringan, gangguan pelayanan, maupun ke butuhan sosial lainnya.

Perumda Tirta Bhagasasi menyampaikan apresiasi kepada Bank BJB Cabang Bekasi atas dukungan yang diberikan sebagai wujud kolaborasi dalam memperkuat pelayanan publik di Kabupaten Bekasi.
Air Perpipaan, Investasi Ketahanan Air Masyarakat
Pengalaman menghadapi musim kemarau menunjukkan bahwa akses terhadap air bersih yang andal menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Perumda Tirta Bhagasasi terus mendorong pengembangan jaringan pelayanan air perpipaan sebagai solusi jangka panjang dalam meningkatkan ketahanan air di Kabupaten Bekasi.

Melalui sistem pengolahan yang diawasi secara berkelanjutan dan jaringan distribusi yang terus dikembangkan, masyarakat memperoleh pasokan air bersih yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Berbeda dengan sumber air mandiri yang sangat bergantung pada kondisi musim dan lingkungan sekitar, layanan air perpipaan memberikan kepastian pelayanan yang lebih terukur.
Masyarakat yang telah berada dalam cakupan jaringan Perumda Tirta Bhagasasi diimbau untuk memanfaatkan layanan sambungan rumah sebagai investasi jangka panjang bagi kebutuhan air bersih keluarga.

Informasi mengenai pemasangan sambungan baru dapat diperoleh melalui kantor cabang maupun kanal layanan resmi Perumda Tirta Bhagasasi. (...)

Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 1/PL.01-Pu/3275/2026 yang memuat hasil verifikasi terhadap pemutakhiran data dan dokumen partai politik yang terdaftar di KPU Kota Bekasi.

Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa mengatakan, pemutakhiran data merupakan bagian dari mekanisme administrasi yang dilakukan secara berkala guna memastikan data kepengurusan partai politik tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terkini.

"Dari partai politik yang terdaftar di KPU Kota Bekasi, sebagian besar telah melakukan pemutakhiran data melalui SIPOL. Namun, masih terdapat satu partai yang belum menyampaikan pemutakhiran data pada Semester I Tahun 2026, yaitu Partai Gerindra," ujar Ali dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/7/2026).

Ali menyampaikan, pihaknya menyayangkan belum adanya pembaruan data dari Partai Gerindra tersebut. Mengingat, pemutakhiran administrasi merupakan bagian dari upaya menjaga validitas data partai politik secara berkelanjutan.

Meski demikian, KPU menegaskan bahwa proses pemutakhiran data melalui SIPOL merupakan agenda administrasi yang dilakukan secara periodik dan menjadi bagian dari persiapan kelembagaan menuju tahapan Pemilu berikutnya.

KPU Kota Bekasi juga berharap, seluruh partai politik dapat terus memperbarui data kepengurusan dan keanggotaan secara berkala agar informasi yang tercatat dalam SIPOL tetap sesuai dengan kondisi faktual.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari DPC Partai Gerindra Kota Bekasi terkait belum dilakukannya pemutakhiran data pada Semester I Tahun 2026.

Massa mendesak kepolisian segera memberikan kepastian hukum atas penanganan perkara yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Koordinator aksi, M.F. Akbar, mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban sekaligus mengingatkan agar kasus tersebut tidak berhenti di tengah jalan.

Menurutnya, keluarga korban masih menunggu kepastian hukum atas tragedi yang terjadi saat pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, di Pendopo Kabupaten Garut pada 18 Juli 2025.

"Kami ingin mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus tragedi Pesta Rakyat Garut yang menewaskan tiga orang. Sampai hari ini masyarakat, khususnya keluarga korban, masih menunggu kepastian hukum," ujar Akbar.

Sebelum menggelar aksi, AMPJM mengaku melakukan observasi selama sepekan di Garut dengan menemui keluarga korban meninggal maupun korban luka.

Dari hasil tersebut, kata Akbar, para korban berharap proses hukum terus berjalan hingga tuntas.

Dalam pernyataan sikapnya, AMPJM menilai penanganan perkara 
berjalan lambat meski telah dilimpahkan dari Polres Garut ke Polda Jawa Barat.

Aliansi itu menyebut hingga hampir satu tahun berlalu belum ada informasi mengenai peningkatan status perkara, padahal penyidik sebelumnya telah memeriksa sedikitnya 11 saksi dari berbagai pihak.

AMPJM juga menilai tragedi yang menewaskan tiga orang, salah satunya anggota polisi serta menyebabkan puluhan lainnya mengalami luka-luka diduga terjadi akibat kelalaian pihak penyelenggara.

Berdasarkan hasil observasi mereka, sejumlah korban luka disebut masih mengalami gangguan kesehatan, termasuk trauma psikologis pascakejadian.

Karena itu, mereka meminta penyidik mengusut secara tuntas seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab tanpa pandang bulu.

Menurut AMPJM, pemberian santunan kepada keluarga korban merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan, namun tidak menghapus proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami mendukung apabila penyidik masih mendalami perkara ini. Namun masyarakat berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penanganannya. Karena itu kami meminta Polda Jabar segera memberikan penjelasan resmi kepada publik," kata Akbar.

Dalam aksinya, AMPJM menyampaikan lima tuntutan, yakni meminta Polda Jabar melanjutkan penanganan hukum tragedi maut Pendopo Garut, meningkatkan perkara ke tahap penyidikan serta menetapkan tersangka apabila unsur pidana telah terpenuhi, mengusut dugaan lambannya penanganan perkara, memberikan kepastian hukum kepada para korban, serta menuntaskan pengusutan kasus tersebut tanpa pandang bulu.

Akbar menegaskan pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila belum ada perkembangan berarti dalam penanganan perkara tersebut.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa secara bergantian menyampaikan orasi dan membentangkan poster berisi tuntutan agar penanganan kasus segera dituntaskan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Dalam arahannya, Tri menegaskan bahwa penerapan sistem tersebut bukan semata-mata untuk mengawasi kehadiran pegawai, melainkan membangun kesadaran disiplin yang lahir dari rasa tanggung jawab setiap ASN.

"Disiplin tidak cukup hanya diukur dari absensi. Absensi hanyalah sebuah sistem. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana disiplin itu tertanam dalam diri setiap ASN sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan," ujar Tri.

Menurutnya, disiplin merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional sekaligus menciptakan tertib administrasi manajemen ASN.

Tri juga mengingatkan bahwa mengikuti apel merupakan kewajiban dasar setiap aparatur. Kehadiran dalam apel menjadi bentuk komitmen ASN sebelum berbicara mengenai target maupun capaian kinerja.

"Apel adalah kewajiban dasar ASN. Jangan sampai kita berbicara mengenai output pekerjaan, sementara kewajiban paling mendasar saja masih diabaikan," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Tri turut menyoroti masih adanya pelanggaran disiplin, khususnya di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan bahwa mekanisme sanksi telah diatur secara jelas, mulai dari sanksi disiplin ringan hingga pemberhentian bagi pegawai yang melakukan pelanggaran berat atau berulang.

"Kalau PPPK tidak masuk kerja melebihi ketentuan yang ditetapkan, ada mekanisme sanksinya. Tiga hari dapat dikenakan disiplin ringan, sedangkan tidak masuk kerja selama sepuluh hari berturut-turut dapat menjadi dasar pemberhentian sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Selain kedisiplinan pegawai, Tri juga meminta para pejabat struktural memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh staf di lingkungan kerjanya. Menurutnya, seorang pejabat tidak hanya bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya sendiri, tetapi juga memastikan bawahannya bekerja sesuai ketentuan.

"Saudara-saudara sudah disumpah ketika menjadi pejabat. Amanah itu bukan hanya menjalankan pekerjaan, tetapi juga memastikan seluruh staf bekerja sesuai aturan. Jangan sampai tidak ada pengawasan," katanya.

Tri menambahkan, setiap ASN, termasuk PPPK, telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang melekat berdasarkan analisis jabatan. Karena itu, seluruh pegawai diharapkan menjalankan tanggung jawabnya secara optimal sesuai tugas masing-masing.

Di akhir arahannya, Tri mengajak seluruh ASN membangun budaya kerja yang berlandaskan kejujuran, integritas, dan kesadaran, tanpa adanya praktik manipulasi kehadiran maupun upaya menutupi pelanggaran disiplin.

"Disiplin jangan dimanipulasi, jangan ditutupi. Yang kita bangun adalah kesadaran. Ketika kesadaran itu tumbuh, maka disiplin akan menjadi budaya kerja yang menguatkan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama adalah penguatan kurikulum muatan lokal berbasis nilai-nilai keagamaan di lingkungan pendidikan.

Ketua Umum MUI Kota Bekasi, KH Saifuddin Siroj mengatakan, pendidikan menjadi salah satu instrumen paling penting dalam upaya pencegahan perilaku penyimpangan seksual sejak usia dini.

Karena itu, MUI memandang perlu agar materi pendidikan karakter tidak hanya menitikberatkan pada aspek pengetahuan, tetapi juga diperkuat dengan nilai-nilai keagamaan.

"Kami mengusulkan agar kurikulum muatan lokal dalam Raperda ini diperkuat dengan pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai keagamaan. Pendidikan merupakan langkah preventif yang paling efektif untuk membentuk akhlak, moral, dan karakter generasi muda," ujar KH Saifuddin Siroj saat ditemui di Gedung MUI Kota Bekasi, Rabu (29/7/2026).

Dalam surat resminya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bekasi, terdapat 24 poin masukan yang disampaikan MUI. Namun, secara khusus, MUI menyoroti Bab IV Pasal 15 mengenai kurikulum.

“Kami mengusulkan agar ketentuan mengenai kurikulum tidak hanya memuat pendidikan karakter, tetapi juga secara tegas mencantumkan frasa ‘berbasis nilai-nilai keagamaan’. Kami juga mengusulkan penambahan peran ulama serta keterlibatan lembaga keagamaan dalam implementasi kebijakan tersebut,” tegas KH Siroj.

Menurutnya, pendidikan karakter berbasis agama harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Kota Bekasi agar mampu membentuk generasi yang memiliki ketahanan moral di tengah berbagai tantangan sosial.

Selain usulan terkait kurikulum, MUI Kota Bekasi juga memberikan sejumlah rekomendasi lain, di antaranya penguatan peran lembaga keagamaan dalam edukasi masyarakat, pembinaan keluarga, konseling keagamaan, penguatan pendidikan karakter, harmonisasi regulasi dengan peraturan perundang-undangan, hingga penyusunan mekanisme pelaksanaan melalui Peraturan Wali Kota.

“Kami dari MUI berharap, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual atau LGBT ini dapat menjadi regulasi yang komprehensif, memberikan kepastian hukum, sekaligus memperkuat peran pendidikan, keluarga, dan lembaga keagamaan dalam membangun karakter masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi lokasi pertama dari rangkaian pelatihan yang akan dilaksanakan di 10 kota di Indonesia sepanjang 2026. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp800 juta. Dari sekitar 160 pendaftar, sebanyak 36 pelaku UMKM terpilih mengikuti pelatihan, dengan mayoritas peserta berasal dari Kota Bekasi.

Ketua BAZNAS Kota Bekasi, Sudarsono mengatakan, pelatihan ini merupakan bentuk komitmen BAZNAS dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan pemasaran berbasis digital.

"BAZNAS Kota Bekasi ingin membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan di bidang pemasaran digital. Harapannya, mereka dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas," ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, keterampilan membuat konten dan memahami strategi pemasaran digital menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

Sementara, Direktur Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan CSR BAZNAS RI, Eka Budhi Sulistyo, mengajak seluruh peserta memanfaatkan pelatihan sebagai kesempatan untuk mengembangkan usaha.

"Manfaatkan pelatihan ini sebaik mungkin agar produk yang dimiliki semakin dikenal masyarakat dan mampu meningkatkan omzet usaha," kata Eka kepada awak media.

Ia menambahkan, program tersebut merupakan bagian dari pemanfaatan dana zakat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas pelaku UMKM di berbagai daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, mengingatkan pentingnya mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan agar dapat memberikan dampak nyata bagi perkembangan usaha.

"Ilmu yang didapat harus langsung dipraktikkan. Jangan berhenti pada teori, tetapi terapkan dalam strategi pemasaran agar usaha bisa berkembang," ujarnya.

Wiwiek juga mengajak para pelaku UMKM untuk bergabung dengan Dekranasda Kota Bekasi agar memiliki kesempatan mengikuti proses kurasi produk, promosi, hingga berbagai pameran yang diselenggarakan pemerintah.

"Pengembangan usaha tidak hanya melalui pemasaran digital, tetapi juga didukung promosi secara langsung melalui berbagai pameran dan kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Kota Bekasi," jelasnya.

Menutup sambutannya, Wiwiek berpesan agar para pelaku UMKM terus menjaga integritas dan tidak melupakan kewajiban berbagi kepada sesama ketika usahanya berkembang.

"Jadilah pengusaha yang sukses tanpa melupakan Sang Pencipta. Ketika usaha semakin maju, jangan lupa menunaikan zakat melalui BAZNAS," pungkasnya.

Sekretaris Camat Bekasi Timur, Rika Susanna, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun semangat nasionalisme sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

"Kami telah menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT RI ke-81. Kami berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi sehingga semangat kemerdekaan dapat dirasakan bersama," ujar Rika.

Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah gerakan Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) secara serentak yang merupakan program Pemerintah Kota Bekasi. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak bergotong royong membersihkan lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan wilayah.

Selain itu, Kecamatan Bekasi Timur juga akan menggelar Lomba Tumpeng tingkat kecamatan yang akan diikuti oleh empat kelurahan, yakni Kelurahan Bekasi Jaya, Aren Jaya, Duren Jaya, dan Margahayu. Perlombaan tersebut diharapkan menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya lokal.

Tak hanya itu, semarak peringatan HUT RI juga akan diisi dengan Lomba Bola Voli Putri tingkat kecamatan yang melibatkan perwakilan dari masing-masing kelurahan. Di penghujung rangkaian kegiatan, Kecamatan Bekasi Timur akan menggelar Pawai Semarak HUT RI yang akan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan Bulan Kemerdekaan, mulai 1 Agustus 2026 Kecamatan Bekasi Timur juga menginstruksikan seluruh masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih serta memasang umbul-umbul di lingkungan rumah, perkantoran, fasilitas umum, hingga tempat usaha.

Rika mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menyukseskan rangkaian kegiatan tersebut sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia sekaligus memperkuat semangat persatuan.

"Momentum Hari Kemerdekaan bukan hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan, gotong royong, dan kecintaan terhadap bangsa. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat Bekasi Timur untuk bersama-sama memeriahkan HUT RI ke-81 dengan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang telah disiapkan," pungkasnya.

Kajian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem representasi politik yang lebih proporsional dan sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk serta dinamika wilayah di Kota Bekasi.

Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa, mengatakan penataan dapil menjadi salah satu agenda yang akan dipersiapkan sejak dini. Menurutnya, penyusunan dapil nantinya juga akan melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan sistem perwakilan yang lebih adil.

"Menuju Pemilu 2029, KPU Kota Bekasi akan melakukan penyusunan dan penataan kembali daerah pemilihan agar sistem representasi masyarakat semakin berkeadilan, proporsional, integral, dan berkesinambungan," ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, hingga saat ini pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Bekasi masih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 yang digunakan pada Pemilu 2024. Berdasarkan regulasi tersebut, Kota Bekasi memiliki lima daerah pemilihan dengan total 50 kursi DPRD.

Namun demikian, perubahan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dapil untuk Pemilu 2029.

"Saat ini kita masih menggunakan ketentuan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2023, yaitu lima daerah pemilihan dengan alokasi 50 kursi DPRD Kota Bekasi," jelasnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Dapil 1 meliputi Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan dengan alokasi 10 kursi. Dapil 2 mencakup Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria dengan 10 kursi.

Sementara Dapil 3 meliputi Kecamatan Rawalumbu, Mustikajaya, dan Bantargebang dengan 11 kursi. Dapil 4 terdiri atas Kecamatan Jatiasih, Pondok Melati, dan Jatisampurna dengan alokasi 9 kursi. Adapun Dapil 5 mencakup Kecamatan Pondok Gede dan Bekasi Barat dengan 10 kursi.

Ali menegaskan, kajian yang sedang dilakukan berpotensi memengaruhi komposisi daerah pemilihan maupun distribusi kursi legislatif pada Pemilu 2029. Meski demikian, seluruh proses penyusunannya akan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan prinsip pemerataan representasi masyarakat.

Penataan ulang daerah pemilihan tersebut diharapkan mampu menghasilkan komposisi kursi yang lebih seimbang dan mencerminkan kondisi demografi Kota Bekasi pada pelaksanaan Pemilu 2029.

Kali ini, kegiatan berlangsung di SMAN 12 Kota Bekasi dengan diikuti ratusan siswa kelas XI yang antusias mengikuti jalannya penyuluhan.

Dalam kegiatan tersebut, tim dari Kejari Kota Bekasi memberikan pemahaman mengenai bahaya judi online dan perundungan (bullying), dua persoalan yang saat ini menjadi perhatian serius karena semakin banyak melibatkan kalangan remaja.

Para siswa tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai dampak hukum dan sosial dari kedua permasalahan tersebut, tetapi juga diajak memahami pentingnya membangun karakter, menjaga etika dalam pergaulan, serta bijak dalam memanfaatkan teknologi digital.

Suasana penyuluhan berlangsung interaktif. Para siswa kelas XI terlihat aktif mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari sanksi hukum bagi pelaku judi online, bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial, hingga langkah yang dapat dilakukan apabila menjadi korban ataupun mengetahui adanya tindak perundungan.

Tim Kejari Kota Bekasi menjelaskan bahwa judi online bukan sekadar permainan, melainkan aktivitas ilegal yang dapat menimbulkan dampak finansial, psikologis, hingga berpotensi menyeret pelakunya ke ranah pidana.

Sementara itu, bullying juga memiliki konsekuensi hukum apabila mengandung unsur kekerasan, intimidasi, maupun perbuatan yang merugikan orang lain.

Kepala SMAN 12 Kota Bekasi, Ade Syaful Bahri, mengapresiasi pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah yang dinilai memberikan edukasi hukum secara langsung kepada para siswa.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atas terselenggaranya program Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 12 Kota Bekasi. Materi mengenai judi online dan bullying sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat menambah wawasan hukum para siswa, membentuk karakter yang lebih baik, serta mendorong mereka untuk menjauhi berbagai perilaku yang melanggar hukum," ujar Ade.

Ia berharap sinergi antara dunia pendidikan dan aparat penegak hukum dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perilaku menyimpang.

Melalui program Jaksa Masuk Sekolah, Kejari Kota Bekasi berkomitmen terus memberikan edukasi hukum kepada generasi muda agar memiliki pemahaman yang baik tentang aturan hukum, mampu bersikap bijak dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan berintegritas.

Memasuki penyelenggaraan tahun kedua, program ini mendapat sambutan luar biasa dengan lebih dari 380 pendaftar dari berbagai daerah di Indonesia.

Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 43 anak terpilih dipercaya menjadi GM Cilik di unit Hotel Santika dan Hotel Santika Premiere yang tersebar di berbagai kota.

Selama satu hari penuh, para GM Cilik mengikuti berbagai aktivitas layaknya seorang General Manager hotel. Mereka mengikuti briefing pagi bersama seluruh tim hotel, berinteraksi dengan tamu, mengenal setiap departemen, hingga merasakan langsung berbagai aktivitas operasional, seperti live cooking, making bed, dan beragam pengalaman menarik lainnya yang telah disiapkan oleh masing-masing hotel.

Corporate Marcomm Manager Santika Indonesia Hotels & Resorts, Prita Gero, mengatakan bahwa GM For A Day 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga sarat nilai edukatif dan inspiratif bagi anak-anak.

"GM For A Day 2026 bukan sekadar memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk merasakan menjadi seorang General Manager hotel, tetapi juga menjadi pengalaman belajar yang membangun rasa percaya diri, kepemimpinan, komunikasi, serta tanggung jawab sejak usia dini. Kami percaya pengalaman nyata seperti ini dapat menjadi bekal berharga bagi mereka di masa depan. Harapan kami, Santika Indonesia akan selalu dikenang sebagai bagian dari perjalanan pencapaian mereka," ujar Prita dalam siaran persnya, Sabtu (25/7/2026).

Keberhasilan penyelenggaraan GM For A Day 2026 turut didukung oleh berbagai mitra yang memiliki kepedulian terhadap tumbuh kembang anak Indonesia.

Majalah Bobo hadir sebagai media partner, MyEraspace menyediakan hadiah istimewa bagi para peserta, CoolVita mendukung pemenuhan nutrisi anak, sementara Bluebird Group melalui layanan premium GoldenBird mendukung mobilitas para GM Cilik selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, seluruh peserta juga memperoleh berbagai merchandise eksklusif dari sponsor dan mitra pendukung. Khusus bagi GM Cilik di wilayah Jabodetabek, kegiatan semakin lengkap dengan kunjungan edukatif ke Animalium – BRIN untuk mengenal dunia satwa serta keanekaragaman hayati melalui pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan.

Melalui program ini, Santika Indonesia Hotels & Resorts kembali menegaskan komitmennya sebagai jaringan hotel yang ramah anak dan keluarga.

“Program GM For A Day diharapkan dapat terus menjadi wadah bagi anak-anak Indonesia untuk belajar, berani bermimpi, mengembangkan potensi diri, serta menumbuhkan karakter kepemimpinan melalui pengalaman nyata yang berkesan,” pungkas Prita.

Pada kesempatan itu, Koppas Kranggan menghadirkan ratusan hadiah menarik bagi seluruh nasabah dan anggota Koppas Kranggan dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 2026.

Ketua Umum KSP Koppas Kranggan, Anim Imamuddin mengatakan, hadiah yang dihadirkan pada momen tersebut merupakan wujud apresiasi terhadap para nasabah yang sudah sama-sama mengembangkan dan membesarkan Koppas Kranggan.

“Alhamdulillah, tahun ini kami sediakan hadiah mulai dari Tiket Umroh Gratis, 5 unit sepeda motor BBM dan listrik, LED TV, Handphone, dan masih banyak lagi. Kami juga memberikan modal usaha untuk para pedagang kaki lima (PKL) binaan Koppas Kranggan agar mereka punya tambahan modal untuk mengembangkan usahanya atau dagangannya,” ujar Anim kepada awak media.

Pada kesempatan itu, sebanyak 79 anak yatim piatu juga menerima santunan. Koppas Kranggan juga menyediakan bantuan beasiswa pendidikan sarjana bagi anak-anak anggota koperasi dengan cukup hanya mampu membaca Al-Quran.

Anim yang juga merupakan anggota DPRD Kota Bekasi itu juga mengungkapkan bahwa, koperasi telah menjadi salah satu penggerak ekonomi yang bersifat nyata dan sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat.

“Perjalanan Koppas Kranggan itu sudah dari tahun 1997 dan Alhamdulillah hingga tahun 2026 masih eksis bahkan terus berkembang. Bahkan tahun ini, Koppas Kranggan sudah memiliki omset hingga Rp1 miliar lebih,” papar Anim.

Ia berharap, keberadaan KSP Koppas Kranggan bisa semakin memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi para nasabah. Ia juga mengatakan, akan terus berinovasi untuk memudahkan layanan koperasi di era modernisasi dan digitalisasi.

Menurut H. Edi, anak merupakan aset bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan memiliki nilai-nilai moral, agama, serta budaya yang kuat. Karena itu, peran keluarga menjadi benteng utama dalam membentuk karakter anak sejak usia dini.

"Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam mendidik anak. Orangtua harus hadir, memberikan kasih sayang, perhatian, serta pendidikan akhlak agar anak tidak mudah terpengaruh oleh berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai agama, norma sosial, dan budaya bangsa," ujar H. Edi di Kota Bekasi, Kamis (23/7/2026).

Ia menilai, tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial. Arus informasi yang begitu cepat membuat anak rentan terpapar berbagai konten yang tidak sesuai dengan usia maupun nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia.

Karena itu, politisi asal Partai Golkar ini mengingatkan pentingnya pengawasan orangtua terhadap aktivitas digital anak, termasuk penggunaan gawai dan media sosial.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara orangtua dan anak menjadi kunci agar anak tidak mencari informasi dari sumber yang keliru.

"Pengawasan bukan berarti membatasi secara berlebihan, tetapi mendampingi mereka agar mampu memilih informasi yang baik dan memahami mana yang benar sesuai nilai agama, etika, dan budaya," tegasnya.

Selain keluarga, H. Edi juga menekankan pentingnya peran sekolah, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Edukasi mengenai karakter, moral, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dinilai harus dilakukan secara berkesinambungan.

Ia pun berharap, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bahwa seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama dalam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas.

"Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum memperkuat komitmen bersama untuk melindungi anak-anak Indonesia. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus tumbuh sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki masa depan yang lebih baik," pungkasnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi, A. Syafei, mengingatkan bahwa ditengah pesatnya pembangunan dan kemajuan teknologi, masih adanya anak terlantar merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian serius semua pihak.

Menurut Syafei, tema Hari Anak Nasional tahun ini, "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan", tidak akan memiliki makna apabila masih terdapat anak-anak yang hidup tanpa pengasuhan yang layak, putus sekolah, hidup di jalanan, atau tidak mendapatkan perlindungan dari negara.

"Kita hidup di era modernisasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Namun, jangan sampai masih ada anak-anak yang terlantar, kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang, pelayanan kesehatan, dan masa depan yang layak," ujar Syafei di Kota Bekasi, Kamis (23/7/2026).

Ia menilai, persoalan anak terlantar tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, kurangnya perhatian terhadap pola pengasuhan, hingga perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Karena itu, Syafei mengajak pemerintah, keluarga, sekolah, serta masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pemerintah daerah perlu terus memperkuat program perlindungan sosial, memperluas akses pendidikan, serta memastikan anak-anak dari keluarga rentan tetap memperoleh pelayanan dasar yang memadai.

"Tidak boleh ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, tidak boleh ada anak yang hidup tanpa perhatian, dan tidak boleh ada anak yang kehilangan masa depannya. Semua anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal," katanya.

Syafei juga menekankan bahwa, keluarga tetap menjadi benteng pertama dalam melindungi anak. Ia berharap, orangtua dapat memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berkarakter, dan memiliki bekal menghadapi tantangan zaman.

"Hari Anak Nasional harus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana kita mampu memastikan setiap anak tumbuh dengan aman, bahagia, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Jangan sampai masih ada anak terlantar di era modernisasi seperti sekarang," pungkas Syafei.

Menurut Yenni, tema Hari Anak Nasional tahun ini, yakni “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan", harus menjadi momentum bagi pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

"Hari Anak Nasional jangan hanya diperingati dengan kegiatan simbolis. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita benar-benar hadir melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun perundungan," ujar Yenni di Kota Bekasi, Kamis (23/7/2026).

Politisi partai bersimbol Gajah ini menyoroti bahwa masih maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang belakangan menjadi perhatian publik.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak, perundungan di lingkungan pendidikan, hingga kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban kembali mencuat di berbagai daerah, termasuk di wilayah Jawa Barat, bahkan di Kota Bekasi.

Kondisi tersebut pun, kata dia, menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih membutuhkan penguatan dari berbagai pihak.

Ia juga menilai, setiap kasus kekerasan terhadap anak harus menjadi bahan evaluasi bersama, bukan hanya menjadi perhatian sesaat ketika viral di media sosial.

"Satu kasus saja sudah terlalu banyak. Jangan sampai kita baru bergerak ketika sebuah peristiwa menjadi sorotan publik. Pencegahan harus menjadi prioritas melalui edukasi, pengawasan, dan keberanian melaporkan apabila ada indikasi kekerasan terhadap anak," tegasnya.

Lebih lanjut, Yenni juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik di lingkungan keluarga. Menurutnya, orangtua harus menjadi tempat paling aman bagi anak untuk bercerita sehingga potensi kekerasan dapat diketahui dan ditangani sejak dini.

Selain keluarga, ia mendorong sekolah untuk memperkuat sistem perlindungan anak melalui edukasi, pendampingan psikologis, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh peserta didik apabila mengalami kekerasan atau perundungan.

"Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, dan bebas dari kekerasan. Peringatan Hari Anak Nasional harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa melindungi anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat," pungkasnya.

Hasil survei tersebut dipublikasikan melalui akun resmi media sosial Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Penilaian dilakukan melalui sistem sisukma.bekasikota.go.id untuk periode 1 April hingga 30 Juni 2026, dengan melibatkan 39 responden.

Capaian tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan penerimaan tamu di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Penilaian ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam unggahannya diakun resmi media sosial Instagram-nya, Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan penilaian sekaligus masukan terhadap kualitas layanan.

"Terima kasih atas penilaian yang diberikan. Saran dan masukan sangat bermanfaat untuk peningkatan pelayanan penerimaan tamu DPRD Kota Bekasi," demikian disampaikan dalam keterangan resmi yang menyertai publikasi hasil survei, dikutip Rabu (22/7/2026).

Selain menyampaikan hasil survei, Sekretariat DPRD Kota Bekasi juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi memberikan penilaian melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat diakses secara daring. Masukan dari masyarakat diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional dengan menjunjung nilai-nilai BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sebagai budaya kerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Langkah strategis tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara Baznas dan BUMD untuk menggali potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang selama ini belum optimal.

Dalam pertemuan bersama jajaran Baznas Kota Bekasi, Direktur Utama PDAM Tirta Patriot Ali Imam Faryadi menegaskan komitmennya mendukung program pengelolaan zakat yang dijalankan Baznas.

Menurutnya, sinergi antara lembaga zakat dan perusahaan daerah memiliki nilai manfaat besar, baik bagi perusahaan maupun masyarakat penerima manfaat.

“Kami menyambut baik kolaborasi dan sinergi ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi PDAM Tirta Patriot dan masyarakat Kota Bekasi pada umumnya,” kata Ali Imam Faryadi. Selasa (21/7/2026).

Tak hanya mendukung pengaktifan UPZ, PDAM Tirta Patriot juga siap memfasilitasi program Rabu Bersedekah dengan menyediakan kotak infak di lingkungan kerja.

Untuk memastikan dana yang terkumpul dikelola secara transparan, setiap kotak infak akan menggunakan sistem dua kunci yang dipegang bersama oleh PDAM dan Baznas.

Dari sisi Baznas, dukungan tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam memperluas jaringan penghimpunan zakat di Kota Bekasi.

Wakil Ketua I Baznas Kota Bekasi Bidang Pengumpulan dan Sosialisasi menyebut keberadaan UPZ akan memudahkan sekitar 700 pegawai PDAM Tirta Patriot dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi.

Selain itu, dana yang terkumpul nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga bantuan kemanusiaan.

Baznas optimistis kerja sama ini mampu meningkatkan perolehan ZIS secara signifikan. Semakin besar dana yang terhimpun, semakin luas pula manfaat yang dapat dirasakan masyarakat kurang mampu di Kota Bekasi.

Kerja sama dengan PDAM Tirta Patriot juga menjadi langkah awal kepengurusan Baznas Kota Bekasi periode saat ini dalam membangun kemitraan strategis dengan seluruh BUMD milik Pemerintah Kota Bekasi.

Ke depan, Baznas berharap kolaborasi serupa dapat terjalin dengan perusahaan daerah lainnya sehingga potensi zakat Kota Bekasi dapat dihimpun secara maksimal dan berkelanjutan.

Dengan semangat “Bergerak dan Berdampak”, Baznas Kota Bekasi menargetkan pengelolaan zakat yang semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Camat Bekasi Selatan, Karya Sukmajaya, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun rangkaian kegiatan yang akan melibatkan masyarakat, aparatur pemerintah, hingga pelaku UMKM.

"Kami sudah melaksanakan rapat koordinasi persiapan HUT RI tingkat kecamatan. Seluruh rangkaian kegiatan disusun dengan berpedoman pada agenda HUT Kota Bekasi, sehingga pelaksanaannya selaras dan melibatkan seluruh elemen masyarakat," ujar Karya kepada awak media, Selasa (21/7/2026).

Sejumlah kegiatan telah dijadwalkan, di antaranya Turnamen Sepak Bola Camat Cup untuk kelompok usia 10–12 tahun sebagai ajang pembinaan atlet muda, Lomba Bank Sampah Terbaik tingkat kecamatan yang melibatkan 95 bank sampah dari 94 RW, serta Lomba Cerdas Cermat antaraparatur pemerintah.

Selain itu, Kecamatan Bekasi Selatan juga akan menggelar Festival Talenta Ketua RW, Bazaar UMKM binaan, Senam Sehat Bekasi Selatan, hingga pelayanan publik terpadu yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Agustus 2026.

Tak hanya itu, dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, seluruh kelurahan di Kecamatan Bekasi Selatan juga akan melaksanakan Kegiatan Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) secara serentak.

"Kami ingin momentum HUT RI tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan," kata Karya.

Ia berharap, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dengan dukungan seluruh elemen masyarakat sehingga peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini menjadi momentum mempererat persatuan dan semangat gotong royong di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bekasi, Perum Bulog, BUMN, dan Kecamatan Bekasi Selatan sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli sejumlah komoditas pokok dengan harga di bawah harga pasar, di antaranya Beras Premium Tugupadi 5 kilogram Rp74.000 per kemasan, Beras SPHP 5 kilogram Rp57.000 per kemasan, Minyak Goreng Jujur 1 liter Rp21.000 per kemasan, serta Gula Pasir Rosebrand 1 kilogram Rp17.500 per kemasan.

Selain menyediakan bahan pangan murah, kegiatan ini juga menjadi ruang promosi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Bekasi Selatan untuk memperkenalkan produk unggulan kepada masyarakat.

Analis Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, Eko Wijatmiko, mengatakan bahwa Pasar Murah Mandiri merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Melalui Pasar Murah Mandiri, kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi daerah," ujar Eko Wijatmiko kepada awak media.

Menurutnya, keterlibatan Bulog dan sejumlah mitra dalam penyediaan komoditas pangan diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok sekaligus memberikan alternatif belanja yang lebih hemat bagi masyarakat.

"Kami juga mengajak masyarakat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Selain berbelanja kebutuhan pokok, warga juga dapat mendukung produk-produk UMKM lokal yang turut meramaikan bazaar," tambahnya.

Pemerintah Kota Bekasi pun berharap, Pasar Murah Mandiri dapat menjadi salah satu instrumen pengendalian harga kebutuhan pokok sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku UMKM di tingkat kecamatan.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kemitraan strategis antara rumah sakit dan insan pers dalam menyampaikan informasi kesehatan yang akurat kepada masyarakat.

Media gathering tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Primaya Hospital Bekasi Timur, dr. Meizar Rizaldi, M.Ked.Klin., M.M., MBA., FISQua, bersama jajaran manajemen rumah sakit.

Dalam kesempatan itu, manajemen memaparkan berbagai capaian, pengembangan layanan, hingga komitmen Primaya Hospital Bekasi Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dr. Meizar mengatakan, media memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai layanan kesehatan yang edukatif dan terpercaya kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan ini kami ingin mempererat hubungan baik dengan rekan-rekan media sekaligus menyampaikan berbagai perkembangan layanan yang dimiliki Primaya Hospital Bekasi Timur agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan akurat," ujar dr. Meizar dalam keterangannya di Bekasi, dikutip Selasa (21/7/2026).

Dalam paparannya, Primaya Hospital Bekasi Timur memperkenalkan sejumlah layanan unggulan terbaru, di antaranya Brain and Spine Center serta Cardiovascular Center yang didukung fasilitas Cathlab dan Intensive Cardiac Care Unit (ICCU).

Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu memberikan penanganan yang lebih komprehensif bagi pasien dengan gangguan saraf, tulang belakang, maupun penyakit jantung.

Selain pengembangan fasilitas, Primaya Hospital Bekasi Timur juga menyampaikan salah satu pencapaian medis terbaru, yakni keberhasilan melakukan operasi Sacral Neuromodulation (SNM), yang menjadi prosedur pertama di Indonesia untuk penanganan gangguan fungsi kandung kemih dan usus tertentu.

"Kami terus berupaya menghadirkan inovasi layanan kesehatan melalui teknologi medis yang modern dan didukung tenaga medis yang kompeten, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari layanan serupa ke luar negeri," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, dr. Meizar juga mengungkapkan bahwa Primaya Hospital Bekasi Timur resmi ditunjuk sebagai Official Medical Partner oleh KONI Kota Bekasi dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Barat XV Tahun 2026.

Sebagai mitra resmi, Primaya Hospital Bekasi Timur akan memberikan dukungan layanan kesehatan bagi para atlet, mulai dari medical check-up (sport fit) sebelum bertanding hingga penanganan cedera olahraga dan sport therapy selama maupun setelah kompetisi berlangsung.

"Kepercayaan ini menjadi bentuk komitmen kami untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga di Kota Bekasi melalui pelayanan kesehatan yang profesional, cepat, dan berkualitas bagi seluruh atlet," tutup dr. Meizar.

Melalui kegiatan media gathering ini, Primaya Hospital Bekasi Timur berharap sinergi dengan insan pers dapat terus terjalin sehingga informasi mengenai inovasi layanan kesehatan dapat tersampaikan secara luas, akurat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Harris Bobihoe menyaksikan langsung kegiatan dan aksi kreatifitas yang ditampilkan para siswa.

Dalam sambutannya, Harris mengatakan bahwa giat MPLS menjadi momentum penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah sebelum memulai proses belajar mengajar secara penuh.

Ia juga menyoroti nilai-nilai karakter yang dibangun melalui MPLS. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, ajang ini menjadi ruang untuk mempererat persatuan antar peserta didik.

Ia pun berpesan agar para siswa dapat menghindari segala perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat maupun agama.

“Jaga diri anak-anak ku, jauhi perilaku yang tidak terpuji, perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat maupun agama, seperti hindari narkoba, pornografi, tawuran dan penyimpangan seperti LGBT. Jadilah siswa yang memiliki karakter, dan cerdas,” pesan Harris seperti dalam keterangannya, dikutip Selasa (21/7/2026). 

Ia pun kembali berharap, seluruh peserta dapat memiliki semangat juang tinggi untuk menggapai cita-cita namun tetap menjunjung tinggi kehormatan.

"Besar harapan saya, kreativitas dan bakat yang ditampilkan tahun ini mampu melahirkan prestasi terbaik yang mengharumkan nama Kota Bekasi di kancah yang lebih luas," pungkasnya.

Melalui kesepakatan tersebut, pengelolaan dua cabang layanan air bersih itu resmi dialihkan kepada Perumda Tirta Patriot, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Bekasi. Langkah ini menjadi bagian dari penataan kewenangan pengelolaan layanan air minum sesuai wilayah administrasi masing-masing daerah.

Penandatanganan BAST dihadiri Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, jajaran pemerintah daerah, Direksi Perumda Tirta Patriot, serta Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa pengalihan pengelolaan tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, meski pengelolaan dilakukan oleh dua perusahaan daerah yang berbeda, sinergi harus tetap terjaga, terutama bagi pelanggan di wilayah perbatasan.

"Ini bukan sekadar pemisahan wilayah, tetapi bagaimana memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan air bersih yang optimal," ujar Tri.

Sementara itu, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan proses serah terima telah melalui pembahasan yang matang antara kedua pemerintah daerah. Menurutnya, pengalihan ini merupakan bentuk kolaborasi untuk mewujudkan tata kelola BUMD yang lebih efektif, tertib, dan efisien.

Serah terima tersebut mencakup aset, jaringan infrastruktur, pelanggan, pegawai, serta seluruh cakupan wilayah layanan Cabang Poncol dan Cabang Pondok Ungu yang sebelumnya dikelola Perumda Tirta Bhagasasi.

Dengan beralihnya pengelolaan, seluruh operasional dan pelayanan pelanggan di kedua wilayah tersebut kini menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Patriot. Perusahaan memastikan proses transisi akan dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai BUMD milik Pemerintah Kota Bekasi yang bergerak di bidang penyediaan air minum, Perumda Tirta Patriot berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan, memperluas cakupan distribusi, serta memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bekasi.
 

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Bekasi itu melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, perangkat kelurahan binaan, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.

Sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara legal dan terhindar dari praktik perdagangan orang.

Pada kesempatan itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi menjelaskan sejumlah faktor yang masih mendorong masyarakat memilih jalur nonprosedural untuk bekerja di luar negeri.

Mulai dari minimnya informasi mengenai penempatan tenaga kerja, keinginan berangkat secara cepat, keterbatasan keterampilan, hingga persoalan biaya penempatan.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai berbagai risiko menjadi pekerja migran nonprosedural, seperti eksploitasi tenaga kerja, kehilangan perlindungan hukum, tindak kekerasan, hingga ancaman deportasi dari negara tujuan.

Selain itu, masyarakat diperkenalkan dengan aplikasi M-Paspor, layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi yang memudahkan proses pengajuan permohonan paspor secara lebih cepat, mudah, dan transparan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Anggi Wicaksono, menegaskan bahwa pencegahan TPPO dan TPPM tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Pencegahan perdagangan orang harus dimulai dari edukasi. Kami ingin masyarakat memahami bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui prosedur yang benar agar hak-haknya terlindungi. Jangan mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan yang tidak jelas karena risikonya sangat besar," ujar Anggi, Senin (20/7/2026).

Ia menambahkan, Kantor Imigrasi Bekasi akan terus memperluas kegiatan sosialisasi ke berbagai wilayah binaan sebagai langkah preventif dalam menekan angka pekerja migran nonprosedural.

"Melalui kegiatan seperti ini kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menggunakan jalur resmi ketika akan bekerja ke luar negeri. Di sisi lain, kami juga terus mendorong pemanfaatan layanan digital seperti M-Paspor agar pelayanan keimigrasian semakin mudah, cepat, dan akuntabel," tegasnya.

Menurut Anggi, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, perangkat kewilayahan, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun sistem perlindungan yang efektif bagi calon pekerja migran Indonesia.

Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi mengenai prosedur keimigrasian, perlindungan pekerja migran, hingga berbagai layanan yang disediakan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi.

Melalui sosialisasi ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO dan TPPM semakin meningkat, sekaligus mendorong semakin banyak warga yang memilih jalur resmi dan aman apabila ingin bekerja di luar negeri.

Kunjungan tersebut dipimpin jajaran pengurus DPD PSI Kabupaten Bekasi dan diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Ridho, beserta jajaran komisioner.

Selain mempererat hubungan kelembagaan, audiensi juga menjadi momentum bagi PSI untuk memperkenalkan kepengurusan baru sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD PSI Kabupaten Bekasi kepada KPU sebagai bagian dari administrasi organisasi.

Sekretaris DPD PSI Kabupaten Bekasi, M Rizki Muhsin menyampaikan bahwa komunikasi dengan penyelenggara pemilu merupakan langkah penting untuk membangun sinergi sekaligus memastikan seluruh proses kepartaian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Melalui pertemuan ini, PSI berkomitmen untuk terus mendukung penyelenggaraan demokrasi yang sehat, menjunjung tinggi aturan kepemiluan, serta membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Rizki kepada awak media.

Audiensi berlangsung dalam suasana akrab dan penuh dialog. Kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai pentingnya komunikasi yang konstruktif antara partai politik dan penyelenggara pemilu dalam mendukung terciptanya proses demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Bekasi.

Pertemuan pun ditutup dengan penyerahan SK kepengurusan DPD PSI Kabupaten Bekasi kepada KPU dan sesi foto bersama sebagai simbol terjalinnya hubungan kelembagaan yang baik menjelang berbagai agenda kepemiluan di masa mendatang.

“PSI optimis bisa berkontestasi di Pemilu 2029 dengan memperoleh kursi maksimal di parlemen DPRD Kabupaten Bekasi. PSI juga berkomitmen untuk jadi partai yang demokratis, kooperatif, dan tentunya bisa mewujudkan program-program berkelanjutan,” pungkas Rizki.

Rombongan DPD PSI diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Ridho, didampingi jajaran komisioner dan sekretariat KPU. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan partai politik.

Dalam kesempatan tersebut, DPD PSI memperkenalkan jajaran kepengurusan baru sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada KPU Kabupaten Bekasi sebagai bentuk administrasi dan penguatan hubungan kelembagaan.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Ridho, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dengan seluruh partai politik peserta pemilu.

“Kami menyambut baik kehadiran DPD PSI dengan jajaran kepengurusan yang baru. Semoga kelak PSI Bekasi bisa menjadi peserta Pemilu yang demokratis, turut andil dalam mensukseskan Pemilu 2029 nanti,” ujar Ali kepada awak media.

Ali menilai, koordinasi yang baik antara penyelenggara pemilu dan partai politik menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang transparan, profesional, dan berintegritas.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus terus membuka ruang koordinasi dalam setiap tahapan kepemiluan.

“Saya mengapresiasi jajaran DPD PSI yang didalamnya banyak anak-anak muda yang semangat berkontribusi untuk memajukan bangsa. Sudah pasti, KPU akan senantiasa terbuka terhadap partai-partai politik yang kelak akan berkontestasi di Pemilu mendatang,” pungkas Ali.

Tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun ini menjadi wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi, keselamatan, serta harapan akan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Daerah II Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Agus Harpa Senjaya yang mewakili Wali Kota Bekasi, Camat Jatisampurna Nata Wirya, para lurah se-Kecamatan Jatisampurna, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta warga Kampung Kranggan.

Prosesi Babaritan diawali dengan penyusunan berbagai hasil bumi, seperti padi, buah-buahan, umbi-umbian, jajanan tradisional, dan tumpeng di atas hamparan daun pisang sebagai simbol rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan.

Ritual adat pun dipimpin oleh sesepuh Kampung Kranggan, dilanjutkan dengan doa bersama untuk memohon keselamatan, keberkahan, serta kelestarian alam.

Selain menjadi tradisi tahunan, Babaritan juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antarwarga sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan.

Tradisi ini juga diharapkan mampu menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal di tengah arus modernisasi.

Camat Jatisampurna, Nata Wirya mengatakan bahwa, Babaritan memiliki makna yang jauh lebih dalam dibanding sekadar kegiatan seremonial.

"Tradisi Babaritan bukan sekadar seremonial budaya, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi. Di dalamnya terdapat rasa syukur kepada Allah SWT, penghormatan kepada para leluhur, semangat kebersamaan, gotong royong, serta kepedulian terhadap lingkungan. Nilai-nilai inilah yang harus terus diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang oleh perkembangan zaman," ujar Nata kepada awak media.

Menurut Nata, Kecamatan Jatisampurna berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat.

"Pelestarian budaya merupakan bagian penting dalam memperkuat karakter masyarakat. Tradisi seperti Babaritan menjadi bukti bahwa masyarakat Jatisampurna masih menjaga nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan kearifan lokal. Kami berharap kegiatan ini terus dilaksanakan setiap tahun dan menjadi salah satu daya tarik budaya Kota Bekasi," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta berkolaborasi membangun wilayah tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Adapun diketahui, Tradisi Babaritan merupakan bagian dari Gelar Budaya Tradisi Adat Kampung Kranggan Tahun 2026 yang mendapat dukungan Pemerintah Kota Bekasi sebagai upaya melestarikan warisan budaya daerah.

Selain menjaga identitas budaya masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat potensi pariwisata budaya Kota Bekasi melalui pengenalan tradisi khas Kampung Kranggan kepada masyarakat yang lebih luas.

“Melalui penyelenggaraan Babaritan, masyarakat Kampung Kranggan kembali menunjukkan bahwa nilai-nilai gotong royong, rasa syukur, dan kearifan lokal tetap hidup dan relevan sebagai fondasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah perkembangan zaman,” pungkas Nata.

Hal itu ia sampaikan saat menggelar Reses II Tahun Anggaran 2026 di RW 05, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Sabtu (11/7/2026).

Pada kesempatan itu, Wildan mengatakan bahwa perjuangannya sebagai wakil rakyat tidak hanya dilakukan saat masa reses, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata di berbagai sektor.

"Lima bidang yang menjadi fokus kami adalah pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, penguatan peran anak muda, dan pembangunan infrastruktur lingkungan. Ini yang terus kami perjuangkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Wildan.

Di sektor pendidikan, diriny mendorong pemerataan akses pendidikan dan perluasan program beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sementara di bidang kesehatan, ia berkomitmen mengawal peningkatan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas.

Pada sektor ekonomi, ia menilai, UMKM harus terus diperkuat sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Ia juga mendorong hadirnya lebih banyak ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur lingkungan seperti perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan umum, hingga penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum juga menjadi perhatian dalam setiap pembahasan program pembangunan.

Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi turut disampaikan, mulai dari usulan kenaikan BLT kompensasi sampah, perluasan beasiswa bagi pelajar MI dan MTs, hingga penyediaan ruang publik untuk masyarakat.

Wildan menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan diperjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan pemerintah.

"Setiap aspirasi akan kami kawal melalui jalur yang tepat. Bagi kami, kehadiran wakil rakyat harus dibuktikan melalui kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

Ia berharap, wilayah Bantargebang yang selama ini berkontribusi besar dalam pengelolaan sampah regional memperoleh perhatian yang seimbang melalui pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program-program kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Anim Imamuddin konsisten mendorong warga untuk menghidupkan dan menggerakkan program Koperasi.

“Koperasi ini banyak manfaatnya jika dijalankan dan digerakkan dengan baik. Karena lewat koperasi, semua aktifitas ekonomi bisa kita back up, misal, memudahkan warga untuk pembayaran tagihan PDAM, simpan-pinjam, modal usaha,”ungkap Anim.

Tak hanya itu, Anim juga siap mendorong perluasan area makam yang dinilai sudah sangat minim. Hal tersebut pun, turut menjadi keresahan warga lantaran warga asli Kranggan ingin dikebumikan di tanah kelahirannya.

“Untuk perluasan makam, tentu saja kita butuh pembebasan lahan yang mana itu menjadi ranah Pemerintah Kota. Jikapun saya dari DPRD opsinya bisa mendorong hibah dari sejumlah pelaku industri atau pabrik untuk membebaskan lahannya, misal dia ada pabrik 5 hektar, itu berapa persennya harus dihibahkan ke Pemerintah Kota. Nah, kalau itu saya berani dorong,” papar Anim.

Ia pun berharap, ada sinergi yang baik antara Pemerintah Kota dengan legislatif untuk dapat merealisasikan segala hal yang menjadi kebutuhan warga, terutama yang bersifat urgensi dan berkesinambungan.

“Jadi program prioritas saya itu sifatnya yang jangka panjang dan darurat. Koperasi, lahan makam, itu bisa dikatakan jangka panjang. Dan Alhamdulillah, untuk persoalan Jalan Dr Ratna yang menjadi PR panjang kami disini, sudah ada solusi dan siap direalisasikan sesuai harapan warga masyarakat,” pungkas Anim.

Pada kesempatan itu, Aminah mengungkapkan bahwa dirinya masih menampung aspirasi terkait infrastruktur berupa pengaspalan jalan, drainase, dan penerangan jalan.

Meski demikian, Aminah mengatakan bahwa di tahun 2026 ini, dirinya akan merealisasikan aspirasi yang sudah ia kantongi di tahun 2025 lalu, yakni sejumlah unit ambulance yang menjadi kebutuhan warga.

“Kalau aspirasi masih seputaran infrastruktur karna memang masih ada titik-titik yang belum mendapat kesempatan untuk dilakukan perbaikan, baik itu jalan ataupun drainase,” ujar Aminah kepada awak media.

“Tapi Insha Allah, tahun ini akan ada realisasi daripada aspirasi tahun lalu berupa tiga unit ambulance untuk tiga RW yang Alhamdulillah bisa kita realisasikan di tahun ini,” sambung Aminah.

Adapun dirinya yang juga tergabung dalam Komisi III, Aminah mengatakan bahwa dirinya tengah bersama-sama mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun 2026 untuk mencapai target.

“Mudah-mudahan PAD Kota Bekasi tahun 2026 ini bisa menyentuh target yang sudah sama-sama disepakati dan tengah diperjuangan di Komisi III bersama Bapenda Kota Bekasi,” pungkas Aminah.

Optimisme tersebut didasarkan pada mulai meningkatnya penerapan sistem digitalisasi serta komitmen sejumlah wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Hal itu disampaikan saat menggelar Jaring Aspirasi (Reses) II Tahun 2026 di wilayah RW 03, Kampung Bulak Macam, Harapan Jaya, Kota Bekasi, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, hingga pertengahan tahun 2026, capaian pendapatan daerah masih berada pada kisaran 30 persen. Namun angka tersebut dinilai masih dalam batas yang wajar mengingat proses pelaksanaan anggaran masih berjalan.

"Saat ini masih pertengahan tahun, sehingga belum bisa disimpulkan terjadi defisit. Kami di Komisi III terus melakukan monitoring terhadap perkembangan pendapatan daerah. Saya optimistis hingga akhir tahun realisasi PAD bisa mencapai sekitar 90 persen," tegas Arief kepada awak media.

Ia menjelaskan, salah satu faktor yang diyakini mampu mendongkrak penerimaan daerah adalah implementasi digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak daerah. Selain itu, Komisi III bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga terus melakukan pengawasan terhadap para wajib pajak, khususnya sektor perhotelan.

Menurutnya, hasil monitoring menunjukkan sejumlah hotel mulai menunjukkan komitmennya untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada Pemerintah Kota Bekasi.

"Kami bersama Bapenda telah melakukan monitoring ke sejumlah hotel. Beberapa di antaranya sudah berkomitmen untuk membayar pajak sesuai ketentuan. Ini menjadi sinyal positif bagi peningkatan pendapatan daerah," katanya.

Selain membahas pendapatan daerah, politisi asal PDI-Perjuangan itu juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses. Ia mengatakan, usulan yang paling banyak disampaikan warga masih berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan.

Beberapa aspirasi yang telah direalisasikan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD di antaranya pembangunan U-Ditch, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), serta pengecoran jalan lingkungan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah titik yang belum tersentuh pembangunan karena luasnya wilayah permukiman.

"Tahun ini beberapa usulan sudah terealisasi, seperti U-Ditch, penerangan jalan, dan pengecoran jalan. Namun masih ada beberapa titik yang belum terakomodasi dan akan kami perjuangkan pada penganggaran berikutnya," jelasnya.

Ia juga menyebutkan adanya usulan pengadaan ambulans dari pengurus DKM salah satu masjid di wilayah tersebut. Usulan itu telah diajukan sejak tahun lalu dan akan terus dikawal agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.

"Kami berkomitmen mengawal seluruh aspirasi masyarakat sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata," pungkasnya.

Pada kesempatan itu, H Edi menampung sejumlah aspirasi yang nantinya akan masuk dalam rencana kerja (renja) tahun anggaran 2027 mendatang.

Politisi yang duduk di Komisi III DPRD ini turut menyampaikan terkait rancangan Peraturan Daerah (Perda) LGBT yang dinilai tengah menjadi ancaman masyarakat.

“Untuk itu, saya mengajak para warga untuk kita sama-sama menjaga kekompakan, kebersamaan, saling menjaga satu sama lain, jaga wilayah daripada perilaku penyimpangan LGBT yang saat ini tengah menjadi ancaman,” tegas H Edi.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan terkait SPMB, baik SMP atau SMA yang saat ini tengah berlangsung. Menurutnya, para orangtua yang apabila anaknya tidak masuk ke sekolah negeri, tidak usah merasa khawatir apalagi takut anaknya tidak bisa sekolah.

“Karna program Wali Kota Bekasi sudah menetapkan sejumlah sekolah swasta yang nantinya akan digratiskan kepada para anak-anak Kota Bekasi. Jadi, jangan khawatir jika anak tidak masuk sekolah negeri, karna bisa sekolah di swasta dengan biaya gratis,” imbau H Edi.

Lebih lanjut, ia menekankan kepada stakeholder tingkat wilayah, khususnya pelayanan dasar di kelurahan untuk jangan sampai terkendala, apalagi terindikasi menyulitkan warga.

“Jangan sampai ada aduan warga soal pelayanan dasar, entah itu administrasi kependudukan seperti KTP, KK, itu susah! Pokoknya harus bantu warga, mudahkan warga, jikapun ada kendala, harus ada transparansi dan solusi,” pungkasnya.

Pria yang akrab disapa Syafei ini menampung sejumlah aspirasi yang disampaikan warga. Mulai dari perbaikan jalan, dukungan kinerja kader PPK, Posyandu, dan Bank Sampah, serta infrastruktur bangunan Posyandu dan aula warga.

Pada kesempatan itu, Syafei mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi yang dinilai belum merealisasikan aspirasi pembangunan jalan di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil)-nya.

“Aspirasi saya tahun lalu ada puluhan titik jalan yang butuh diperbaiki. Bulan lalu (Juni) sudah ada pengukuran jalan di 25 titik, tapi ternyata belum ada realisasi pembangunannya,” tegas Syafei kepada awak media.

Untuk itu, Syafei masih menunggu itikad baik DBMSMA untuk merealisasikan perbaikan jalan yang merupakan aspirasi daripada konstituennya di Dapil I, yang meliputi wilayah Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Selatan.

Lebih lanjut, Syafei menegaskan komitmennya untuk terbuka dan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan warga. Meski begitu, prioritas utama bagi dirinya adalah aspirasi berkaitan dengan program kepentingan rakyat.

Pria yang juga menjabat Sekretaris Komisi III tersebut menekankan, aspirasi terkait pembangunan jalan dan infrastruktur serta fasilitas Posyandu, akan menjadi prioritas utama baginya.

“Semua aspirasi saya terima, saya tampung. Tapi tetap kita lihat skala prioritasnya dan ini akan kita masukkan untuk anggaran di tahun 2027 mendatang,” pungkas Syafei.

Kepala Seksi Publikasi dan Nilai-nilai KAA, Christoforus Katon menjelaskan, Museum KAA lahir dari gagasan Menteri Luar Negeri RI saat itu, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Ide tersebut muncul setelah banyak pemimpin negara Asia dan Afrika yang ingin mengunjungi Gedung Merdeka, lokasi bersejarah penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika 1955.

“Gagasan pendirian museum muncul untuk mengabadikan sejarah serta semangat Konferensi Asia-Afrika. Usulan tersebut disampaikan pada peringatan 25 tahun KAA tahun 1980, mendapat dukungan Presiden Soeharto. Akhirnya Museum Konferensi Asia-Afrika diresmikan pada 24 April 1980 bertepatan dengan peringatan 25 tahun Konferensi Asia-Afrika,” kata Christoforus dalam keterangan resminya, dikutip Senin (6/7/2026).

Museum KAA sendiri, menyuguhkan beragam koleksi yang membawa pengunjung menelusuri perjalanan sejarah diplomasi dunia. Di antaranya, diorama Sidang Pembukaan Konferensi Asia-Afrika 1955, koleksi peralatan jurnalistik, arsip foto dan dokumen sejarah hingga film dokumenter yang mengisahkan jalannya konferensi serta dampaknya terhadap perkembangan dunia.

Selain menampilkan sejarah pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika, museum ini juga mengajak pengunjung mengenal perjalanan panjang Gedung Merdeka yang menjadi saksi lahirnya semangat perdamaian dan kerja sama antarbangsa.

Minat masyarakat untuk berkunjung ke Museum KAA pun terus meningkat. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, museum ini telah menerima lebih dari 35.000 pengunjung, didominasi wisatawan domestik dan rombongan pelajar. Sementara itu, wisatawan mancanegara yang datang pada periode yang sama mencapai lebih dari 3.500 orang.

Untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam, Museum KAA menyediakan layanan edukator atau pemandu wisata bagi rombongan yang telah melakukan reservasi. Layanan ini tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin, sehingga dapat melayani wisatawan dari berbagai negara.

Seluruh layanan kunjungan ke Museum KAA juga tidak dipungut biaya. Pengunjung individu maupun rombongan cukup melakukan reservasi melalui laman mkaa.kemlu.go.id/halaman/registrasi-simkuring. Khusus rombongan, reservasi dilakukan terlebih dahulu melalui admin museum sebelum mengisi formulir kunjungan.

Museum KAA membuka layanan setiap Rabu hingga Sabtu pukul 09.00–15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00–13.00 WIB. Khusus hari Jumat, jam layanan menyesuaikan waktu salat Jumat.

Selain itu, Museum KAA menerima kunjungan rombongan di sesi pagi pukul 09.00-12.00 WIB hanya menerima sebanyak 250 orang sedangkan pada sesi siang pukul 13.00-15.00 WIB menerima sebanyak 200 orang.

Menurut Christoforus, Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung pada 18–24 April 1955 di Gedung Merdeka diikuti oleh 29 negara Asia dan Afrika. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya semangat kerja sama negara-negara berkembang dalam memperjuangkan kemerdekaan, persamaan derajat, dan perdamaian dunia.

Ia berharap nilai-nilai yang lahir dari Konferensi Asia-Afrika terus diwariskan kepada generasi muda.

“Peristiwa Konferensi Asia-Afrika 1955 mengajarkan pentingnya solidaritas dan kerja sama antarindividu maupun antarbangsa dalam menjaga persatuan serta perdamaian dunia,” tuturnya.

Sebagai salah satu ikon sejarah dunia yang berada di jantung Kota Bandung, Museum Konferensi Asia-Afrika tidak hanya menjadi tempat menyimpan memori masa lalu, tetapi juga ruang belajar yang menginspirasi generasi masa kini untuk terus merawat semangat persaudaraan, diplomasi dan perdamaian global.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial ini berlangsung meriah dan diikuti ratusan peserta yang terdiri dari para lansia, PSM, relawan sosial, serta masyarakat umum. 

Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus memberikan apresiasi kepada para pekerja sosial yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan sosial di Kota Bekasi.

Suasana semakin semarak dengan adanya pembagian berbagai hadiah doorprize kepada peserta. Panitia menyediakan hadiah utama berupa empat unit sepeda serta berbagai hadiah menarik lainnya yang disambut antusias oleh para peserta.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pekerja Sosial Masyarakat yang selama puluhan tahun menjadi mitra pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang membutuhkan pendampingan sosial.

Menurutnya, keberadaan PSM memiliki peran penting dalam memperkuat pelayanan sosial hingga tingkat lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah dan para relawan sosial menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Atas nama Pemerintah Kota Bekasi, saya mengucapkan selamat HUT ke-51 kepada seluruh Pekerja Sosial Masyarakat. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan kepada masyarakat. Semoga semangat melayani dan kepedulian sosial terus menjadi inspirasi bagi kita semua,” ujar Tri Adhianto.

Tri juga mengajak para lansia untuk terus menjaga kesehatan dengan membiasakan pola hidup aktif melalui olahraga ringan dan kegiatan sosial. Menurutnya, usia lanjut bukan menjadi penghalang untuk tetap produktif, berbahagia, dan berkontribusi di tengah masyarakat.

“Kami ingin para lansia di Kota Bekasi tetap sehat, aktif, dan bahagia. Melalui kegiatan seperti jalan sehat dan senam bersama ini, kita membangun semangat hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan antargenerasi,” tambahnya.

Pemerintah Kota Bekasi, kata Tri, akan terus berkomitmen mendukung berbagai program pemberdayaan lansia dan penguatan pelayanan sosial melalui sinergi bersama Dinas Sosial, PSM, LLI, serta berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia berharap, momentum peringatan HUT PSM ke-51 ini semakin memperkuat semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kebersamaan dalam mewujudkan Kota Bekasi yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para lanjut usia.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

"Hari ini saya ingin melihat langsung progres penataan jalan dan perbaikan drainase di sepanjang Jalan Ir. Juanda. Saya ingin memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, memenuhi standar kualitas, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Sardi.

Menurutnya, keberhasilan proyek infrastruktur tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan secara administrasi, tetapi juga dari kualitas hasil yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengawasan harus dilakukan sejak proses pembangunan berlangsung agar potensi kendala dapat segera diatasi.

Usai meninjau proyek, Sardi melanjutkan agenda dengan menghadiri tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 media daring LiputanBhagasasi yang digelar di Kopi Arum, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Sardi menyampaikan apresiasi atas konsistensi LiputanBhagasasi.com dalam menyajikan informasi yang berimbang dan menjunjung tinggi etika jurnalistik.

"Selamat ulang tahun ke-3 untuk LiputanBhagasasi.com. Semoga terus berkembang menjadi media yang mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan yang positif, berimbang, dan tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik," katanya.

Ia menilai media memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar demokrasi yang tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

"Media adalah mitra strategis dalam membangun daerah. Melalui pemberitaan yang objektif dan konstruktif, media dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mengawal jalannya pemerintahan," tambahnya.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi LiputanBhagasasi.com, Bachtiar Irvanda, mengapresiasi kehadiran Ketua DPRD Kota Bekasi dalam momentum hari jadi media yang dipimpinnya.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi. Semoga sinergi yang telah terjalin dengan DPRD maupun Pemerintah Kota Bekasi terus diperkuat, khususnya dalam mendorong keterbukaan informasi publik," ujarnya.

Memasuki usia ketiga, LiputanBhagasasi.com berkomitmen memperkuat berbagai kanal pemberitaan, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, gaya hidup, hingga isu sosial. Saat ini media tersebut didukung sekitar 10 reporter yang melakukan peliputan di wilayah Bekasi Raya.

Selain itu, LiputanBhagasasi.com juga aktif membuka kesempatan bagi pelajar dan mahasiswa melalui program magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai upaya mencetak generasi muda yang memahami dunia jurnalistik dan industri media digital.

Penasihat LiputanBhagasasi.com, Weldy Javis Saleh, menilai media lokal perlu memiliki karakter yang kuat di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, fokus pada pemberitaan politik dan hukum dapat menjadi identitas yang membedakan LiputanBhagasasi.com dari media lainnya.

"Kita harus memiliki kekhasan. Jika kekuatan kita berada pada pemberitaan politik dan hukum, maka itu perlu terus diperkuat agar menjadi identitas LiputanBhagasasi.com," tuturnya.

Perayaan HUT ke-3 ini menjadi momentum bagi LiputanBhagasasi.com untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, insan pers, komunitas, dan masyarakat dalam menghadirkan informasi yang kredibel, edukatif, serta berkontribusi terhadap pembangunan Kota Bekasi dan Bekasi Raya.

Melalui Musyawarah Cabang (Muscab) VI yang digelar di Grand Arsyila Hotel, Minggu (5/7/2026), PAN menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh 12 kecamatan sebagai langkah awal memperkuat mesin partai menghadapi Pemilu mendatang.

Ketua DPD PAN Kota Bekasi, Achmad Rivai, mengatakan seluruh formatur dan ketua DPC telah ditetapkan. Tahap selanjutnya adalah menyusun struktur kepengurusan di masing-masing kecamatan sebelum dilakukan pelantikan secara resmi.

"Alhamdulillah ketua formatur sudah terbentuk semua. Dua belas kecamatan sudah rampung. Sekarang tinggal penguatan struktur dan konsolidasi ke depan," ujar Rivai.

Menurutnya, proses penyusunan kepengurusan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 10 hari hingga surat keputusan (SK) diterbitkan. Setelah itu, seluruh pengurus baru akan dilantik.

Rivai mengungkapkan, hampir seluruh DPC kini dipimpin wajah-wajah baru. Hanya DPC PAN Kecamatan Bekasi Utara yang masih mempertahankan ketua sebelumnya. Meski demikian, komposisi kepengurusan tetap memadukan kader senior dan kader baru agar regenerasi berjalan seimbang.

"Kurang lebih sekitar 10 hari untuk penyusunan pengurus. Untuk ketua DPC, hanya Kecamatan Bekasi Utara yang masih diisi wajah lama, sedangkan yang lainnya merupakan figur baru," katanya.

Usai pelantikan, seluruh DPC diwajibkan bergerak cepat membentuk kepengurusan ranting hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci memperkuat basis dukungan PAN di tengah masyarakat.

"Mereka harus konsolidasi dan menyusun kepengurusan ranting lagi. Suara itu ada di ranting, di akar rumput. Mereka harus turun mencari pengurus sampai tingkat RT dan RW," tegas Rivai.

Tak hanya melakukan konsolidasi organisasi, PAN Kota Bekasi juga memasang target politik yang ambisius. Di bawah kepemimpinan Achmad Rivai, partai berlambang matahari itu membidik perolehan delapan kursi di DPRD Kota Bekasi pada Pemilu mendatang.

"Target kursi kami di DPRD Kota Bekasi delapan kursi di kepemimpinan saya" ucap Rivai optimistis.

Rivai berharap, kepengurusan baru mampu menghadirkan semangat baru bagi PAN Kota Bekasi, sekaligus melahirkan kader-kader yang berintegritas, loyal terhadap partai, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Harapan saya, dengan DPC yang baru ini lahir pemimpin-pemimpin yang berintegritas, memiliki loyalitas, bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan memiliki semangat pengabdian kepada partai," tandasnya.

Mengusung konsep wisata edukasi, puluhan anak berusia 5 hingga 13 tahun bersama orang tua diajak menyusuri sejumlah situs bersejarah di Kota Bekasi.

Selama perjalanan, peserta tidak hanya berjalan kaki, tetapi juga memperoleh pengetahuan mengenai sejarah, budaya, dan keberagaman masyarakat Bekasi melalui metode storytelling yang disampaikan secara interaktif dan mudah dipahami.

Rute perjalanan dimulai dari Gedung Papak, kemudian berlanjut ke Klenteng Hok Lay Kiong, dan berakhir di Monumen Resolusi. Di setiap titik, peserta mendapatkan penjelasan mengenai sejarah bangunan, nilai budaya yang terkandung, serta perannya dalam perkembangan Kota Bekasi dari masa ke masa.

Kegiatan dipandu oleh para finalis dan alumni Putra Putri Bhagasasi, yang selama ini aktif mempromosikan budaya lokal, batik khas Bekasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Penyampaian materi yang komunikatif membuat anak-anak lebih mudah memahami cerita sejarah sekaligus menikmati pengalaman belajar di luar ruang kelas.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Bagi sebagian besar anak, walking tour ini menjadi pengalaman pertama mengunjungi langsung bangunan-bangunan bersejarah yang selama ini hanya mereka dengar atau lihat melalui media.

Salah satu momen yang paling berkesan terjadi saat rombongan mengunjungi Klenteng Hok Lay Kiong. Di lokasi tersebut, peserta diajak mengenal salah satu rumah ibadah tertua di Kota Bekasi sekaligus memahami pentingnya nilai toleransi dan keberagaman yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bekasi.

Selain menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat hubungan antar keluarga dan komunitas. Orang tua dan anak-anak dari berbagai wilayah di Kota Bekasi berkesempatan saling mengenal, berbagi pengalaman, serta membangun jejaring yang memiliki kepedulian terhadap sejarah dan budaya daerah.

Inisiator Bekasi Walking Tour Kids Edition, Aspira, mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menanamkan rasa cinta terhadap Kota Bekasi sejak usia dini.

"Walking tour ini bukan sekadar mengajak anak-anak berjalan mengelilingi kota. Kami ingin mereka mengenal sejarah, budaya, dan keberagaman Kota Bekasi dengan cara yang menyenangkan. Harapannya, generasi muda tumbuh dengan rasa bangga, memiliki, dan peduli terhadap kotanya sendiri," ujar pria yang akrab disapa Koh Aspi.

Ke depan, kata dia, Bekasi Walking Tour akan terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai komunitas, pegiat sejarah, pelaku budaya, hingga institusi pendidikan. Beragam tema perjalanan akan dihadirkan agar masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, semakin mengenal kekayaan sejarah, budaya, serta potensi yang dimiliki Kota Bekasi.

“Kami berharap, semangat melestarikan warisan sejarah, menjaga nilai keberagaman, dan memperkuat identitas lokal dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda sebagai bekal untuk membangun Kota Bekasi di masa depan,“ pungkasnya.

Bantuan tersebut diberikan kepada Ibu Romza, warga Jalan Kelud Kiri Atas, Kelurahan Jatibening Baru, serta Ibu Mardiyah, warga Jalan Amil Abas, Kelurahan Jaticempaka.

Peresmian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak huni.

Program Rutilahu merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah yang menyasar warga kurang mampu agar dapat menikmati tempat tinggal yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Tri Adhianto meninjau langsung kondisi rumah yang telah selesai dibangun sekaligus berdialog dengan para penerima manfaat.

Tri memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga dan dapat meningkatkan kenyamanan serta keamanan keluarga yang menempatinya.

Menurut Tri, rumah bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat tumbuhnya keluarga yang sehat, harmonis, dan produktif. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

“Program Rutilahu bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun harapan dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat. Kami ingin setiap warga Kota Bekasi memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman, dan sehat untuk keluarganya,” ujar Tri Adhianto dalam siaran pers, dikutip Minggu (5/6/2026).

Ia menambahkan bahwa, Pemerintah Kota Bekasi akan terus melakukan pendataan serta memperluas jangkauan program Rutilahu agar semakin banyak warga yang dapat merasakan manfaatnya.

Pelaksanaan program tersebut juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

Tri juga mengajak seluruh perangkat wilayah untuk terus aktif mengidentifikasi kondisi rumah warga yang membutuhkan perhatian pemerintah sehingga proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kami tidak ingin ada warga yang harus tinggal di rumah yang membahayakan keselamatan keluarganya. Karena itu, sinergi antara pemerintah, perangkat wilayah, dan masyarakat sangat penting agar setiap program bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata,” tambahnya.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

Tidak hanya membangun infrastruktur kota, tetapi juga memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk hidup di lingkungan yang layak, sehat, dan bermartabat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Bekasi yang semakin maju, nyaman, dan sejahtera.

[Redaktur: Mega Puspita]

Aturan ini disampaikan Disdik Jabar melalui surat nomor 31010/PK.08.02.01/SEKRE yang menjadi langkah tindak lanjut dari SE Gubernur Jabar No. 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya. Di aturan itu, Disdik Jabar memberikan penjelasan kewenangan untuk beberapa pihak.

Di antaranya, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, dan Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta se-Jabar (Kepala Sekolah). Dikutip dari aturan terkait, berikut ini rangkuman dari aturan larangan membawa kendaraan bermotor dan penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah, cek!

Adapun poin-poin penting yang perlu siswa ketahui dari aturan ini, yaitu:

1.Sekolah diminta melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada siswa, pendidik, tenaga kependidikan, hingga orang tua/wali soal bahaya penyalahgunaan narkoba, rokok/vape, dan risiko berkendara tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan.

2.Menetapkan dan menegakkan seluruh lingkungan sekolah adalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tidak hanya berlaku bagi siswa, tapi juga pendidik, tenaga kependidikan, hingga tamu.

3.Siswa yang belum memenuhi persyaratan berkendara sesuai perundang-undangan dilarang membawa dan/atau mengendarai kendaraan bermotor (motor/mobil) ke sekolah.

4.Larangan penyalahgunaan narkoba, penggunaan rokok/vape, dan larangan penggunaan kendaraan bermotor harus masuk dalam Tata Tertib sekolah.

5.Siswa dan orang tua/wali harus menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk komitmen.

6.Peran guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua/wali akan dioptimalkan.

7.Jika ada pelanggaran, sekolah harus melakukan pembinaan sesuai ketentuan.

8.Seluruh tahapan, dari sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan harus didokumentasikan dan dilaporkan ke Kepala Cabang Dinas melalui Pengawas Sekolah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan syarat berkendara yang aman, yakni:

Berusia 17 tahun ke atas.

-Mempunyai surat izin mengemudi (SIM) untuk kendaraan motor dan mobil

-Menggunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai dengan standar (sabuk pengaman, helm, dan sebagainya)

-Tidak berkegiatan lain saat berkendara

-Menaati peraturan rambu lalu lintas

-Mampu mengendalikan emosi

-Memeriksa kelayakan kendaraan dan mahir menggunakannya

[Redaktur: Mega Puspita]

Keputusan krusial dalam rangka menjaga identitas ini akhirnya mendapat respons paling konkret dari parlemen daerah setelah disepakati dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Ruang Komisi I, Bandung beberapa waktu lalu, setelah sempat meredup pada tahun 2013, 2015, dan 2020.

"Fraksi, Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP, menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya, untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Kalau Gerinda dan Nasdem tadi sudah menyampaikan ikut saja," ujar Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, dikutip Jumat (3/7/2026).

Rahmat menjelaskan, usulan perubahan nama provinsi ini sebenarnya telah dibahas dalam beberapa kali pertemuan. Namun, baru pada kesempatan ini seluruh perwakilan fraksi hadir secara lengkap dan resmi menyampaikan sikap politiknya.

"Jadi, tim pengusul menyampaikan ini, ini sudah ketiga kali. Tapi dihadiri lengkap utusan perwakilan fraksi-fraksi baru hari ini," katanya menambahkan.

Langkah strategis pasca-persetujuan ini akan bergantung pada penyempurnaan naskah akademik dan keputusan pimpinan dewan, apakah akan digodok melalui Panitia Khusus (Pansus) atau dikaji secara komisioner di internal Komisi I.

Rahmat juga mengingatkan bahwa regulasi penyesuaian nama ini nantinya wajib mengantongi persetujuan akhir dari pemerintah pusat.

"Tadi kan sudah disampaikan juga komentar dari Biro Pemotda (Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jabar) tahapan seperti apa, dari Biro Hukum seperti apa, karena ujungnya ini harus menjadi persetujuan pemerintah pusat," ucap Rahmat.

Menariknya, sorotan DPRD tidak hanya mandek pada nama provinsi. Legislatif juga mendorong penguatan identitas lokal pada penamaan kawasan perumahan, tempat wisata, gedung, hingga penomoran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) agar tidak sekadar menggunakan arah mata angin, melainkan menyerap nama khas lokal.

"Termasuk calon Daerah Otonomi Baru jangan Barat, Timur, Utara, Selatan. Kira-kira mencerminkan nama Sunda, jangan cuma Cirebon Barat, Indramayu Barat, Cirebon Timur, Sukabumi Utara, tapi ada nama khas lokal," tutur Rahmat, seraya menambahkan payung hukumnya bisa berupa Perda atau Peraturan Gubernur.

Di sisi lain, Guru Besar Universitas Padjadjaran sekaligus tim pengkaji pengusul, Ganjar Kurnia, menegaskan bahwa perubahan nama ke Tatar Sunda memiliki nilai historis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang mendalam untuk menyelamatkan identitas Sunda yang kian terpinggirkan oleh pendekatan administrasi.

Berdasarkan catatan sejarah, wilayah Tatar Sunda dahulu membentang luas mulai dari Banten, Jakarta, hingga Cipamali (daerah Tegal) di perbatasan Jawa Tengah.

"Dulu Jakarta itu masuk ke wilayah Sunda secara administratif. Banten juga itu adalah wilayah Sunda, dan sejarah menunjukkan bahwa Tatar Sunda itu mulai dari Banten sampai Cipamali bagian dari Jawa Tengah," kata Ganjar.

Ganjar menepis kekhawatiran mengenai kerumitan administrasi atau potensi daerah lain memisahkan diri. Ia mencontohkan kesuksesan perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar sebagai hal yang lumrah secara birokrasi.

"Ah itu kan turunannya. Urusan administrasi, kop surat, cap dan sebagainya itu mah biasa-biasa saja. Katanya tadi hampir semua fraksi mendukung. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya, termasuk pengkajian lagi," ujarnya.

Meski mengakui perubahan nama bukan jaminan instan bagi kesejahteraan ekonomi, Ganjar menekankan pentingnya pembentukan etos kerja baru melalui identitas tersebut.

"Hipotesis yang berubah nama menjadi Sunda itu tidak serta-merta juga menjadi sejahtera. Tapi kalau berubah menjadi nama Sunda itu kan ada etos, ada semangat, ada keinginan bahwa saya orang Sunda harus lebih baik dari yang lain," ucapnya.

Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan telah menerima, mengkaji, dan menelaah naskah akademik usulan pergantian nama ini berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, ekonomi, hingga yuridis.

Saat ini, Pemprov Jabar tengah menunggu arahan pimpinan daerah untuk menentukan langkah birokrasi selanjutnya sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Tentu tahapan tersebut tidak langsung dari pemerintahan, tapi ada lagi dari Komisi I tentunya, persetujuan dulu seperti halnya untuk pengusulan DOB," kata Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat Faisal di lokasi yang sama.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Komisi II DPRD Kota Bekasi Nomor 51/Kunker_Kom.II tanggal 29 Juni 2026 terkait pengawasan kesiapan lahan pembangunan proyek strategis daerah. 

Monitoring dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi II Latu Har Hary, Wakil Ketua Komisi II Yenny Kristianti, Sekretaris Komisi II Evi Mafriningsianti, Anggota Komisi II H. Anton dan Saifudaullah, serta Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan III Agus Rohadi dan Doddy Sukmawirawan.

Monitoring juga melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.

Dalam kesempatan tersebut, masing-masing perangkat daerah memaparkan perkembangan pematangan lahan, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga langkah-langkah teknis yang tengah dilakukan menjelang dimulainya pembangunan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi menegaskan bahwa DPRD berkomitmen mengawal seluruh proses pembangunan proyek strategis daerah agar berjalan sesuai perencanaan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"PSEL Sumurbatu merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan persoalan sampah di Kota Bekasi. Karena itu, kami ingin memastikan setiap tahapan persiapan, khususnya pematangan lahan, berjalan optimal dan sesuai target," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan koordinasi antarperangkat daerah berjalan efektif sehingga tidak ada hambatan yang dapat mengganggu proses pembangunan.

"Fungsi pengawasan DPRD adalah memastikan kesiapan seluruh aspek pendukung pembangunan, mulai dari kondisi lahan hingga kesiapan infrastruktur. Dengan koordinasi yang baik, kami berharap proses ground breaking dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan," katanya.

Melalui kegiatan monitoring tersebut, DPRD Kota Bekasi berharap seluruh tahapan persiapan pembangunan PSEL Sumurbatu dapat segera diselesaikan sehingga proyek dapat memasuki fase konstruksi sesuai target.

Kehadiran PSEL diharapkan menjadi solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan melalui konversi sampah menjadi energi listrik, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Bekasi yang lebih bersih, modern, dan berkelanjutan.***

Pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan jajaran Meta Indonesia menghasilkan kesepakatan pembentukan tim bersama untuk mempercepat penanganan modus baru tersebut.

“Hari ini kami bertemu dengan Meta dan menemukan kesepakatan yang menurut kami penting. Kami akan membentuk tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya modus terbaru berupa komentar-komentar spam yang meresahkan masyarakat,” ujar Meutya Hafid usai bertemu Meta di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Adapun dalam dua pekan terakhir, Komdigi mencatat terjadi lonjakan sekitar 128 persen spam promosi judi online dibandingkan rata-rata temuan Januari–Juni 2026.

Hasil analisis menunjukkan pelaku menggunakan jaringan bot secara terorganisasi untuk membanjiri kolom komentar pada akun-akun dengan jangkauan publik tinggi, seperti akun pemerintah, media, tokoh publik, dan influencer.

Berdasarkan pemantauan Komdigi, penyebaran terbanyak ditemukan di platform Instagram dan Facebook.

Terkait hal ini, Meutya menjelaskan bahwa penanganan spam di kolom komentar memiliki tantangan berbeda dengan penindakan terhadap situs maupun akun pelaku. Komdigi sendiri memiliki kewenangan melakukan langkah-langkah preventif, termasuk pemutusan akses terhadap akun atau konten yang melanggar hukum.

Namun, ketika promosi judi online disisipkan pada kolom komentar akun resmi pemerintah, media, atau tokoh publik, Komdigi tidak dapat memutus akses terhadap akun-akun resmi tersebut.

“Yang menjadi sasaran justru akun-akun resmi karena memiliki jangkauan luas. Sementara intervensi terhadap kolom komentar berada pada platform. Teknologinya ada di platform. Karena itu kami mengharapkan Meta memperkuat sistem moderasi, deteksi bot, dan penyaringan spam agar ruang digital Indonesia lebih terlindungi,” tegasnya.

Selain memperkuat langkah preventif, Komdigi pun terus berkoordinasi dengan Polri, OJK, PPATK, dan BSSN untuk memperkuat penegakan hukum, memutus aliran dana, serta membongkar jaringan kejahatan digital di balik promosi judi online.

Sementara Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Moestafa, menyatakan Meta siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.

“Pelaku terus mengubah cara mereka beroperasi dan selalu beradaptasi sehingga tantangan pencegahannya semakin kompleks. Karena itu Meta siap berkolaborasi dengan Komdigi dan membentuk tim bersama untuk memperkuat penanganan spam promosi judi online,” ujarnya.

Tim Bersama antara Komdigi dan Meta akan berfokus pada penguatan sistem moderasi, percepatan deteksi akun bot, peningkatan efektivitas penanganan komentar spam, serta penguatan koordinasi dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan digital.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari bagaimana sebuah perusahaan mampu berkembang dari industri tekstil menjadi kelompok usaha yang memiliki lini bisnis di sektor lingkungan.

Dari Mizuda kemudian lahir Wangneng Environment, perusahaan yang kini menjadi salah satu perusahaan pengolah sampah menjadi energi (waste to energy) terbesar di Tiongkok yang juga akan membangun PSEL di Bantargebang dalam waktu dekat ini.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pengalaman Mizuda memberikan pelajaran bahwa inovasi mampu melahirkan sektor usaha baru yang tetap memiliki keterkaitan dengan bisnis utamanya.

"Yang kami pelajari bukan hanya proses produksinya. Yang menarik adalah bagaimana Mizuda mampu terus berinovasi hingga melahirkan Wangneng sebagai perusahaan di bidang lingkungan hidup. Ini membuktikan bahwa inovasi dapat menciptakan nilai ekonomi baru sekaligus menjawab persoalan lingkungan,” ujar Tri dalam siaran persnya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurut Tri, pengalaman tersebut menjadi referensi penting bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menyiapkan transformasi kawasan Bantargebang kedepannya. 

Kehadiran PSEL pun nantinya, diharapkan menjadi titik awal tumbuhnya berbagai industri berbasis ekonomi sirkular yang saling terhubung dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Selain berdiskusi mengenai transformasi industri, Pemerintah Kota Bekasi juga menjajaki peluang kerja sama antara Mizuda Group dan Dekranasda Kota Bekasi untuk memperkuat industri kreatif khususnya fesyen.

Penjajakan tersebut meliputi pengembangan kapasitas desainer muda, peningkatan kualitas produk UMKM, pertukaran pengetahuan, hingga pembukaan akses pasar internasional.

"Kota Bekasi memiliki banyak talenta kreatif yang perlu didukung agar mampu bersaing di pasar global. Kami ingin kolaborasi ini menjadi ruang belajar bagi desainer dan pelaku UMKM, sekaligus membuka peluang lahirnya produk-produk fesyen asal Bekasi yang memiliki daya saing internasional." lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Tri juga mengundang Mizuda untuk membuka peluang bagi Mizuda berinvestasi di Kota Bekasi.

"Bahkan kami berharap ke depan mereka dapat mempertimbangkan Bantargebang sebagai lokasi pengembangan industri. Visi kami adalah mengubah kawasan ini menjadi pusat inovasi lingkungan dan kawasan ekonomi hijau," tuturnya

"Jadi, yang hadir di sana bukan hanya fasilitas pengolahan sampah, tetapi juga industri yang menciptakan lapangan kerja, menghadirkan transfer teknologi, dan menggerakkan perekonomian masyarakat." tambahnya.

Menurut Tri, transformasi Bantargebang harus dilakukan secara menyeluruh. PSEL menjadi fondasi, kemudian diperkuat dengan industri turunan seperti pemanfaatan fly ash dan bottom ash (FABA), investasi baru, pusat inovasi, hingga tumbuhnya sektor kreatif dan manufaktur yang mendukung ekonomi sirkular.

"Saya ingin lima sampai sepuluh tahun ke depan, ketika orang mendengar nama Bantargebang, yang terbayang bukan lagi gunungan sampah. Yang terbayang adalah kawasan yang berhasil bertransformasi menjadi pusat inovasi lingkungan, pusat pertumbuhan ekonomi hijau, dan tempat lahirnya peluang-peluang baru bagi masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan dua dekade Perumda Tirta Patriot, sekaligus launching aplikasi Tirta Patriot Mobile untuk mempermudah pelayanan terhadap pelanggan, dalam meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Apel Istimewa dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi, serta diikuti oleh jajaran Direksi, Dewan Pengawas, dan seluruh pegawai Perumda Tirta Patriot.

Pada kesempatan itu, Sekda Kota Bekasi, Junaedi, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Perumda Tirta Patriot selama 20 tahun dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bekasi. 

Ia menegaskan bahwa, pelayanan air minum merupakan salah satu layanan dasar yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

“Momentum HUT ke-20 ini diharapkan menjadi penguat semangat seluruh insan Perumda Tirta Patriot untuk terus berinovasi,” ujar Junaedi. 

Apalagi, kata Junaedi, saat ini Perumda Tirta Patriot juga meluncurkan aplikasi berbasis smartphone untuk pelanggan. Sehingga dapat meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang semakin prima, cepat, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Dengan mengusung tema "20 Tahun Mengalirkan Kehidupan, Menguatkan Pelayanan untuk Masa Depan", peringatan HUT tahun ini menjadi simbol komitmen Perumda Tirta Patriot untuk terus tumbuh sebagai perusahaan daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman, memanfaatkan inovasi dan teknologi, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas, berkelanjutan, dan akuntabel.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi, seluruh pelanggan, serta seluruh insan Perumda Tirta Patriot yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perusahaan selama dua dekade.

Ali juga menjelaskan mengenai aplikasi Tirta Patriot Mobile, bahwa pelanggan dapat mengakses informasi dan layanan Perumda Tirta Patriot dimana saja dan kapan saja. 

“Peluncuran aplikasi ini sebagai wujud nyata dan komitmen Perumda Tirta Patriot dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern dan berorientasi pada kepuasan pelanggan,” tutupnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Menurutnya, insiden tersebut merupakan bentuk kelalaian yang seharusnya tidak boleh kembali terjadi, terlebih kasus serupa pernah terjadi sebelumnya.

Wildan menegaskan bahwa, persoalan utama bukan terletak pada sistem pelayanan kesehatan, melainkan lemahnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pengawasan internal di lingkungan puskesmas.

"Secara normatif, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan dan seharusnya tidak boleh terjadi. Permasalahan ini berangkat dari kelalaian dalam menjalankan SOP yang sudah ditetapkan," ujar Wildan kepada awak media di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam pelayanan kefarmasian terdapat prosedur baku berupa stok opname atau pemeriksaan persediaan obat yang wajib dilakukan setiap akhir bulan.

Dengan mekanisme tersebut, obat yang telah memasuki masa kedaluwarsa seharusnya sudah teridentifikasi dan tidak lagi berada dalam rantai pelayanan kepada pasien.

"Kalau obat yang seharusnya sudah kedaluwarsa sejak Januari masih bisa diberikan kepada pasien pada bulan Juni, berarti ada proses pengawasan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Selain pemeriksaan stok, Wildan juga menyoroti tidak diterapkannya mekanisme double check sebelum obat diserahkan kepada pasien.

Menurutnya, petugas farmasi tidak cukup hanya mengandalkan data dalam sistem komputer, tetapi juga wajib memastikan secara fisik kondisi obat, termasuk tanggal kedaluwarsanya.

"Petugas harus memastikan data di komputer sesuai dengan kondisi fisik obat. Tanggal kedaluwarsa harus dicek kembali sebelum diberikan kepada pasien. Kalau itu dilakukan, kejadian seperti ini mestinya bisa dicegah," katanya.

Tak hanya itu, Wildan juga menilai kasus tersebut menunjukkan lemahnya manajemen dan fungsi supervisi di tingkat puskesmas. Apalagi, insiden serupa kembali terjadi dengan melibatkan puskesmas dan tenaga apoteker yang sama.

"Ini bukan hanya persoalan teknis. Ini sudah menyangkut manajemen. Artinya, pola supervisi kepala puskesmas tidak berjalan optimal. Kesalahan boleh terjadi, tetapi jangan kesalahan yang sama terulang kembali," tegasnya.***

Menurutnya, kejadian yang terulang menunjukkan lemahnya pengawasan internal serta tidak optimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP).

Adelia menegaskan bahwa kepala puskesmas sebagai pimpinan memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pelayanan. Ia menilai seorang pimpinan tidak dapat beralasan tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan bawahannya karena fungsi utama kepala puskesmas adalah melakukan pengawasan.

"Kalau anak buah melakukan kesalahan, yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah pimpinannya. Pengawasan tidak boleh lemah, apalagi ini menyangkut keselamatan pasien," tegas Adelia usai rapat dengan jajaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Senin (29/6/2026).

Menurut Adelia, persoalan tersebut seharusnya dapat dicegah apabila SOP dijalankan secara disiplin, mulai dari stok opname obat setiap bulan hingga pemeriksaan ulang (double check) sebelum obat diberikan kepada pasien.

Ia juga menilai seluruh obat yang diterima dari penyedia harus tetap diperiksa secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan informasi dari pihak ketiga. Menurutnya, setiap obat yang mendekati masa kedaluwarsa wajib teridentifikasi dengan baik agar tidak sampai diberikan kepada masyarakat.

Meski mengaku kecewa, Adel tetap menilai bahwa sistem pelayanan kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kota Bekasi sudah cukup baik. Hanya saja menurutnya, persoalan utama justru berada pada kedisiplinan sumber daya manusia dalam menjalankan sistem tersebut.

Komisi IV DPRD Kota Bekasi, lanjutnya, akan membahas rekomendasi resmi terkait evaluasi terhadap pimpinan Puskesmas Rawa Tembaga.

Adapun opsi yang mengemuka dalam pembahasan internal antara lain evaluasi menyeluruh hingga usulan nonaktif (non-job) terhadap pejabat yang bertanggung jawab, dengan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku melalui BKPSDM.

"Kami ingin memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jangan sampai baru bertindak ketika sudah menimbulkan korban," tegas Adelia.

Ia berharap, Dinas Kesehatan Kota Bekasi memperketat pengawasan, meningkatkan disiplin pelaksanaan SOP, serta memperbaiki sistem pengelolaan obat agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan lebih aman dan profesional.***

Madong menilai, insiden tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk kegagalan dan kebodohan dalam pengawasan dalam pelayanan kesehatan yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien.

Pasalnya, insiden ini bukan pertama kali terjadi, tapi sudah kali kedua terulang dan terjadi di Puskesmas yang sama dan dilakukan  oleh petugas yang sama.

Karena itu, ia merekomendasikan agar Kepala Puskesmas Rawa Tembaga, Sari Manurung dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

“Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab pelayanan harus bertanggung jawab secara moral maupun administratif. Jangan hanya berhenti pada pemberian sanksi kepada petugas di lapangan," tegas Madong kepada awak media, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan obat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Bekasi.

Madong menegaskan bahwa, setiap obat yang didistribusikan kepada pasien wajib melalui proses pemeriksaan yang ketat, termasuk masa berlaku obat, karena merupakan bagian dari standar pelayanan kesehatan yang tidak boleh diabaikan.

Madong menyebut, dugaan kelalaian tersebut dapat dikaitkan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menjamin mutu, keamanan, serta keselamatan pasien dalam setiap pelayanan kesehatan yang diberikan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada masyarakat sebagai konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang aman, bermutu, serta tidak membahayakan kesehatan maupun keselamatan.

"Apabila terbukti terjadi kelalaian dalam pendistribusian obat, maka pelanggaran tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif, etik, bahkan pidana apabila memenuhi unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Madong.

Madong pun berharap, Pemerintah Kota Bekasi tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif semata, melainkan melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan di Puskesmas Rawa Tembaga agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah dapat dipulihkan.

“Kita ingin masyarakat merasa aman ketika berobat ke fasilitas kesehatan pemerintah. Jangan sampai ada kali ketiga kejadian obat kedaluwarsa diberikan kepada pasien. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Kuliah Umum (Stadium General) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor dengan tema “Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas menuju Indonesia Emas 2045,”

Menurut Dedi, mengenyampingkan kelestarian alam dalam tata ruang hanya akan menimbulkan bencana. Kondisi itu pada akhirnya mengharuskan pemerintah menyiapkan anggaran yang besar untuk penanggulangan bencana alam. Tak hanya biaya yang besar, pemulihan alam juga membutuhkan waktu lama.

Melihat hal itu, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, meminta para praja IPDN mengedepankan kelestarian alam saat menjadi pemimpin masa depan.

"Ketika tata ruang salah, kita harus keluarkan biaya. Anggaran terbesar nanti untuk kewaspadaan bencana," kata Kang Dedi Mulyadi.

Ia menilai, pengelolaan daerah saat ini mengalami distorsi. Seharusnya, daerah dikelola berbasis energi lingkungan  

“Sehingga yang terjadi, orang yang menghuni sebuah daerah yang tidak memahami spirit leluhurnya, spirit lingkungannya,” ucapnya.

Ia pun menyayangkan kondisi alam yang telah berubah di beberapa daerah, seperti Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Sumedang. Dahulu, hamparan pohon terbentang luas di daerah-daerah tersebut. Kini, tak tampak lagi kondisi yang dulu.

[Redaktur: Mega Puspita]