Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Komisi II DPRD Kota Bekasi Nomor 51/Kunker_Kom.II tanggal 29 Juni 2026 terkait pengawasan kesiapan lahan pembangunan proyek strategis daerah. 

Monitoring dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi II Latu Har Hary, Wakil Ketua Komisi II Yenny Kristianti, Sekretaris Komisi II Evi Mafriningsianti, Anggota Komisi II H. Anton dan Saifudaullah, serta Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan III Agus Rohadi dan Doddy Sukmawirawan.

Monitoring juga melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.

Dalam kesempatan tersebut, masing-masing perangkat daerah memaparkan perkembangan pematangan lahan, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga langkah-langkah teknis yang tengah dilakukan menjelang dimulainya pembangunan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi menegaskan bahwa DPRD berkomitmen mengawal seluruh proses pembangunan proyek strategis daerah agar berjalan sesuai perencanaan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"PSEL Sumurbatu merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan persoalan sampah di Kota Bekasi. Karena itu, kami ingin memastikan setiap tahapan persiapan, khususnya pematangan lahan, berjalan optimal dan sesuai target," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan koordinasi antarperangkat daerah berjalan efektif sehingga tidak ada hambatan yang dapat mengganggu proses pembangunan.

"Fungsi pengawasan DPRD adalah memastikan kesiapan seluruh aspek pendukung pembangunan, mulai dari kondisi lahan hingga kesiapan infrastruktur. Dengan koordinasi yang baik, kami berharap proses ground breaking dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan," katanya.

Melalui kegiatan monitoring tersebut, DPRD Kota Bekasi berharap seluruh tahapan persiapan pembangunan PSEL Sumurbatu dapat segera diselesaikan sehingga proyek dapat memasuki fase konstruksi sesuai target.

Kehadiran PSEL diharapkan menjadi solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan melalui konversi sampah menjadi energi listrik, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Bekasi yang lebih bersih, modern, dan berkelanjutan.***

Pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan jajaran Meta Indonesia menghasilkan kesepakatan pembentukan tim bersama untuk mempercepat penanganan modus baru tersebut.

“Hari ini kami bertemu dengan Meta dan menemukan kesepakatan yang menurut kami penting. Kami akan membentuk tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya modus terbaru berupa komentar-komentar spam yang meresahkan masyarakat,” ujar Meutya Hafid usai bertemu Meta di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Adapun dalam dua pekan terakhir, Komdigi mencatat terjadi lonjakan sekitar 128 persen spam promosi judi online dibandingkan rata-rata temuan Januari–Juni 2026.

Hasil analisis menunjukkan pelaku menggunakan jaringan bot secara terorganisasi untuk membanjiri kolom komentar pada akun-akun dengan jangkauan publik tinggi, seperti akun pemerintah, media, tokoh publik, dan influencer.

Berdasarkan pemantauan Komdigi, penyebaran terbanyak ditemukan di platform Instagram dan Facebook.

Terkait hal ini, Meutya menjelaskan bahwa penanganan spam di kolom komentar memiliki tantangan berbeda dengan penindakan terhadap situs maupun akun pelaku. Komdigi sendiri memiliki kewenangan melakukan langkah-langkah preventif, termasuk pemutusan akses terhadap akun atau konten yang melanggar hukum.

Namun, ketika promosi judi online disisipkan pada kolom komentar akun resmi pemerintah, media, atau tokoh publik, Komdigi tidak dapat memutus akses terhadap akun-akun resmi tersebut.

“Yang menjadi sasaran justru akun-akun resmi karena memiliki jangkauan luas. Sementara intervensi terhadap kolom komentar berada pada platform. Teknologinya ada di platform. Karena itu kami mengharapkan Meta memperkuat sistem moderasi, deteksi bot, dan penyaringan spam agar ruang digital Indonesia lebih terlindungi,” tegasnya.

Selain memperkuat langkah preventif, Komdigi pun terus berkoordinasi dengan Polri, OJK, PPATK, dan BSSN untuk memperkuat penegakan hukum, memutus aliran dana, serta membongkar jaringan kejahatan digital di balik promosi judi online.

Sementara Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Moestafa, menyatakan Meta siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.

“Pelaku terus mengubah cara mereka beroperasi dan selalu beradaptasi sehingga tantangan pencegahannya semakin kompleks. Karena itu Meta siap berkolaborasi dengan Komdigi dan membentuk tim bersama untuk memperkuat penanganan spam promosi judi online,” ujarnya.

Tim Bersama antara Komdigi dan Meta akan berfokus pada penguatan sistem moderasi, percepatan deteksi akun bot, peningkatan efektivitas penanganan komentar spam, serta penguatan koordinasi dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan digital.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari bagaimana sebuah perusahaan mampu berkembang dari industri tekstil menjadi kelompok usaha yang memiliki lini bisnis di sektor lingkungan.

Dari Mizuda kemudian lahir Wangneng Environment, perusahaan yang kini menjadi salah satu perusahaan pengolah sampah menjadi energi (waste to energy) terbesar di Tiongkok yang juga akan membangun PSEL di Bantargebang dalam waktu dekat ini.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pengalaman Mizuda memberikan pelajaran bahwa inovasi mampu melahirkan sektor usaha baru yang tetap memiliki keterkaitan dengan bisnis utamanya.

"Yang kami pelajari bukan hanya proses produksinya. Yang menarik adalah bagaimana Mizuda mampu terus berinovasi hingga melahirkan Wangneng sebagai perusahaan di bidang lingkungan hidup. Ini membuktikan bahwa inovasi dapat menciptakan nilai ekonomi baru sekaligus menjawab persoalan lingkungan,” ujar Tri dalam siaran persnya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurut Tri, pengalaman tersebut menjadi referensi penting bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menyiapkan transformasi kawasan Bantargebang kedepannya. 

Kehadiran PSEL pun nantinya, diharapkan menjadi titik awal tumbuhnya berbagai industri berbasis ekonomi sirkular yang saling terhubung dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Selain berdiskusi mengenai transformasi industri, Pemerintah Kota Bekasi juga menjajaki peluang kerja sama antara Mizuda Group dan Dekranasda Kota Bekasi untuk memperkuat industri kreatif khususnya fesyen.

Penjajakan tersebut meliputi pengembangan kapasitas desainer muda, peningkatan kualitas produk UMKM, pertukaran pengetahuan, hingga pembukaan akses pasar internasional.

"Kota Bekasi memiliki banyak talenta kreatif yang perlu didukung agar mampu bersaing di pasar global. Kami ingin kolaborasi ini menjadi ruang belajar bagi desainer dan pelaku UMKM, sekaligus membuka peluang lahirnya produk-produk fesyen asal Bekasi yang memiliki daya saing internasional." lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Tri juga mengundang Mizuda untuk membuka peluang bagi Mizuda berinvestasi di Kota Bekasi.

"Bahkan kami berharap ke depan mereka dapat mempertimbangkan Bantargebang sebagai lokasi pengembangan industri. Visi kami adalah mengubah kawasan ini menjadi pusat inovasi lingkungan dan kawasan ekonomi hijau," tuturnya

"Jadi, yang hadir di sana bukan hanya fasilitas pengolahan sampah, tetapi juga industri yang menciptakan lapangan kerja, menghadirkan transfer teknologi, dan menggerakkan perekonomian masyarakat." tambahnya.

Menurut Tri, transformasi Bantargebang harus dilakukan secara menyeluruh. PSEL menjadi fondasi, kemudian diperkuat dengan industri turunan seperti pemanfaatan fly ash dan bottom ash (FABA), investasi baru, pusat inovasi, hingga tumbuhnya sektor kreatif dan manufaktur yang mendukung ekonomi sirkular.

"Saya ingin lima sampai sepuluh tahun ke depan, ketika orang mendengar nama Bantargebang, yang terbayang bukan lagi gunungan sampah. Yang terbayang adalah kawasan yang berhasil bertransformasi menjadi pusat inovasi lingkungan, pusat pertumbuhan ekonomi hijau, dan tempat lahirnya peluang-peluang baru bagi masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan dua dekade Perumda Tirta Patriot, sekaligus launching aplikasi Tirta Patriot Mobile untuk mempermudah pelayanan terhadap pelanggan, dalam meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Apel Istimewa dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi, serta diikuti oleh jajaran Direksi, Dewan Pengawas, dan seluruh pegawai Perumda Tirta Patriot.

Pada kesempatan itu, Sekda Kota Bekasi, Junaedi, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Perumda Tirta Patriot selama 20 tahun dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bekasi. 

Ia menegaskan bahwa, pelayanan air minum merupakan salah satu layanan dasar yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

“Momentum HUT ke-20 ini diharapkan menjadi penguat semangat seluruh insan Perumda Tirta Patriot untuk terus berinovasi,” ujar Junaedi. 

Apalagi, kata Junaedi, saat ini Perumda Tirta Patriot juga meluncurkan aplikasi berbasis smartphone untuk pelanggan. Sehingga dapat meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang semakin prima, cepat, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Dengan mengusung tema "20 Tahun Mengalirkan Kehidupan, Menguatkan Pelayanan untuk Masa Depan", peringatan HUT tahun ini menjadi simbol komitmen Perumda Tirta Patriot untuk terus tumbuh sebagai perusahaan daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman, memanfaatkan inovasi dan teknologi, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas, berkelanjutan, dan akuntabel.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi, seluruh pelanggan, serta seluruh insan Perumda Tirta Patriot yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perusahaan selama dua dekade.

Ali juga menjelaskan mengenai aplikasi Tirta Patriot Mobile, bahwa pelanggan dapat mengakses informasi dan layanan Perumda Tirta Patriot dimana saja dan kapan saja. 

“Peluncuran aplikasi ini sebagai wujud nyata dan komitmen Perumda Tirta Patriot dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern dan berorientasi pada kepuasan pelanggan,” tutupnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Menurutnya, insiden tersebut merupakan bentuk kelalaian yang seharusnya tidak boleh kembali terjadi, terlebih kasus serupa pernah terjadi sebelumnya.

Wildan menegaskan bahwa, persoalan utama bukan terletak pada sistem pelayanan kesehatan, melainkan lemahnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pengawasan internal di lingkungan puskesmas.

"Secara normatif, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan dan seharusnya tidak boleh terjadi. Permasalahan ini berangkat dari kelalaian dalam menjalankan SOP yang sudah ditetapkan," ujar Wildan kepada awak media di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam pelayanan kefarmasian terdapat prosedur baku berupa stok opname atau pemeriksaan persediaan obat yang wajib dilakukan setiap akhir bulan.

Dengan mekanisme tersebut, obat yang telah memasuki masa kedaluwarsa seharusnya sudah teridentifikasi dan tidak lagi berada dalam rantai pelayanan kepada pasien.

"Kalau obat yang seharusnya sudah kedaluwarsa sejak Januari masih bisa diberikan kepada pasien pada bulan Juni, berarti ada proses pengawasan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Selain pemeriksaan stok, Wildan juga menyoroti tidak diterapkannya mekanisme double check sebelum obat diserahkan kepada pasien.

Menurutnya, petugas farmasi tidak cukup hanya mengandalkan data dalam sistem komputer, tetapi juga wajib memastikan secara fisik kondisi obat, termasuk tanggal kedaluwarsanya.

"Petugas harus memastikan data di komputer sesuai dengan kondisi fisik obat. Tanggal kedaluwarsa harus dicek kembali sebelum diberikan kepada pasien. Kalau itu dilakukan, kejadian seperti ini mestinya bisa dicegah," katanya.

Tak hanya itu, Wildan juga menilai kasus tersebut menunjukkan lemahnya manajemen dan fungsi supervisi di tingkat puskesmas. Apalagi, insiden serupa kembali terjadi dengan melibatkan puskesmas dan tenaga apoteker yang sama.

"Ini bukan hanya persoalan teknis. Ini sudah menyangkut manajemen. Artinya, pola supervisi kepala puskesmas tidak berjalan optimal. Kesalahan boleh terjadi, tetapi jangan kesalahan yang sama terulang kembali," tegasnya.***

Menurutnya, kejadian yang terulang menunjukkan lemahnya pengawasan internal serta tidak optimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP).

Adelia menegaskan bahwa kepala puskesmas sebagai pimpinan memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pelayanan. Ia menilai seorang pimpinan tidak dapat beralasan tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan bawahannya karena fungsi utama kepala puskesmas adalah melakukan pengawasan.

"Kalau anak buah melakukan kesalahan, yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah pimpinannya. Pengawasan tidak boleh lemah, apalagi ini menyangkut keselamatan pasien," tegas Adelia usai rapat dengan jajaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Senin (29/6/2026).

Menurut Adelia, persoalan tersebut seharusnya dapat dicegah apabila SOP dijalankan secara disiplin, mulai dari stok opname obat setiap bulan hingga pemeriksaan ulang (double check) sebelum obat diberikan kepada pasien.

Ia juga menilai seluruh obat yang diterima dari penyedia harus tetap diperiksa secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan informasi dari pihak ketiga. Menurutnya, setiap obat yang mendekati masa kedaluwarsa wajib teridentifikasi dengan baik agar tidak sampai diberikan kepada masyarakat.

Meski mengaku kecewa, Adel tetap menilai bahwa sistem pelayanan kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kota Bekasi sudah cukup baik. Hanya saja menurutnya, persoalan utama justru berada pada kedisiplinan sumber daya manusia dalam menjalankan sistem tersebut.

Komisi IV DPRD Kota Bekasi, lanjutnya, akan membahas rekomendasi resmi terkait evaluasi terhadap pimpinan Puskesmas Rawa Tembaga.

Adapun opsi yang mengemuka dalam pembahasan internal antara lain evaluasi menyeluruh hingga usulan nonaktif (non-job) terhadap pejabat yang bertanggung jawab, dengan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku melalui BKPSDM.

"Kami ingin memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jangan sampai baru bertindak ketika sudah menimbulkan korban," tegas Adelia.

Ia berharap, Dinas Kesehatan Kota Bekasi memperketat pengawasan, meningkatkan disiplin pelaksanaan SOP, serta memperbaiki sistem pengelolaan obat agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan lebih aman dan profesional.***

Madong menilai, insiden tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk kegagalan dan kebodohan dalam pengawasan dalam pelayanan kesehatan yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien.

Pasalnya, insiden ini bukan pertama kali terjadi, tapi sudah kali kedua terulang dan terjadi di Puskesmas yang sama dan dilakukan  oleh petugas yang sama.

Karena itu, ia merekomendasikan agar Kepala Puskesmas Rawa Tembaga, Sari Manurung dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

“Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab pelayanan harus bertanggung jawab secara moral maupun administratif. Jangan hanya berhenti pada pemberian sanksi kepada petugas di lapangan," tegas Madong kepada awak media, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan obat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Bekasi.

Madong menegaskan bahwa, setiap obat yang didistribusikan kepada pasien wajib melalui proses pemeriksaan yang ketat, termasuk masa berlaku obat, karena merupakan bagian dari standar pelayanan kesehatan yang tidak boleh diabaikan.

Madong menyebut, dugaan kelalaian tersebut dapat dikaitkan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menjamin mutu, keamanan, serta keselamatan pasien dalam setiap pelayanan kesehatan yang diberikan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada masyarakat sebagai konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang aman, bermutu, serta tidak membahayakan kesehatan maupun keselamatan.

"Apabila terbukti terjadi kelalaian dalam pendistribusian obat, maka pelanggaran tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif, etik, bahkan pidana apabila memenuhi unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Madong.

Madong pun berharap, Pemerintah Kota Bekasi tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif semata, melainkan melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan di Puskesmas Rawa Tembaga agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah dapat dipulihkan.

“Kita ingin masyarakat merasa aman ketika berobat ke fasilitas kesehatan pemerintah. Jangan sampai ada kali ketiga kejadian obat kedaluwarsa diberikan kepada pasien. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Kuliah Umum (Stadium General) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor dengan tema “Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas menuju Indonesia Emas 2045,”

Menurut Dedi, mengenyampingkan kelestarian alam dalam tata ruang hanya akan menimbulkan bencana. Kondisi itu pada akhirnya mengharuskan pemerintah menyiapkan anggaran yang besar untuk penanggulangan bencana alam. Tak hanya biaya yang besar, pemulihan alam juga membutuhkan waktu lama.

Melihat hal itu, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, meminta para praja IPDN mengedepankan kelestarian alam saat menjadi pemimpin masa depan.

"Ketika tata ruang salah, kita harus keluarkan biaya. Anggaran terbesar nanti untuk kewaspadaan bencana," kata Kang Dedi Mulyadi.

Ia menilai, pengelolaan daerah saat ini mengalami distorsi. Seharusnya, daerah dikelola berbasis energi lingkungan  

“Sehingga yang terjadi, orang yang menghuni sebuah daerah yang tidak memahami spirit leluhurnya, spirit lingkungannya,” ucapnya.

Ia pun menyayangkan kondisi alam yang telah berubah di beberapa daerah, seperti Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Sumedang. Dahulu, hamparan pohon terbentang luas di daerah-daerah tersebut. Kini, tak tampak lagi kondisi yang dulu.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, hingga saat ini lima tersangka telah berhasil diamankan. Sementara, dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Kelima tersangka yang telah diamankan berinisial KF, RNAF, TH, FF, dan RF. Sedangkan dua pelaku lainnya yang masih kami buru berinisial ZQ dan FD," ujar Kusumo kepada awak media, Jumat (26/6/2026).

Akibat aksi tawuran tersebut, dua korban berinisial DORJ dan FBP meninggal dunia. Sementara dua korban lainnya, yakni MTA dan ZR mengalami luka bacok akibat serangan senjata tajam.

Kapolres mengungkapkan, dua dari lima tersangka yang telah diamankan merupakan residivis. Tersangka KFA diketahui pernah terjerat perkara pembegalan, sedangkan RNAF merupakan mantan narapidana kasus tawuran yang sebelumnya telah menjalani hukuman penjara selama enam bulan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, insiden bermula ketika dua kelompok remaja, yakni Kelompok Timur Everybody dan Kelompok Gasruk Mentality, saling membuat janji melalui media sosial untuk melakukan aksi tawuran di wilayah Mutiara Gading Timur, Mustikajaya.

Namun, saat kedua kelompok akan bertemu, kelompok Gasruk Mentality memilih mundur karena kalah jumlah. Situasi tersebut memicu kelompok lawan melakukan pengejaran hingga ke depan kawasan Columbus Waterpark.

Di lokasi itu, kendaraan yang ditumpangi anggota kelompok Gasruk Mentality berhasil dihentikan. Para korban kemudian diserang menggunakan senjata tajam. Selain melakukan penganiayaan, para pelaku juga diduga membawa kabur sepeda motor milik salah satu korban yang terjatuh.

Aksi pengejaran tidak berhenti di situ. Para pelaku kembali mengejar korban hingga ke Jalan Raya Mustikajaya. Tiga korban yang berusaha melarikan diri mengalami kecelakaan setelah kendaraan yang mereka tumpangi kehilangan kendali dan masuk ke dalam selokan.

"Saat para korban sudah berada di dalam selokan dan dalam kondisi tidak berdaya, para pelaku kembali melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam serta kayu," jelas Kusumo.

Akibat serangan brutal tersebut, dua korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan seorang korban lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 365 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Hingga saat ini, Polres Metro Bekasi Kota pun masih terus melakukan pengejaran terhadap dua tersangka yang berstatus DPO sekaligus mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran maut tersebut.

[Redaktur: Mega Puspita]

Seorang pria berinisial AR diamankan setelah diduga menjalankan modus membangun kepercayaan korban melalui transaksi kecil sebelum membawa kabur barang tanpa melakukan pembayaran.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha.

"Kasus ini berhasil kami ungkap setelah menerima laporan dari korban. Kami akan terus mendalami perkara ini, termasuk kemungkinan adanya korban lain yang mengalami modus serupa," ujar Kombes Kusumo dalam giat konferensi pers, Jumat (26/6/2026).

Peristiwa itu terjadi pada 18 April 2026 di kawasan Koperpu Saptataruna, Kota Bekasi. Korban berinisial HA, yang merupakan pemasok sarung, diduga menjadi sasaran pelaku melalui modus transaksi bertahap.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku awalnya membeli sarung dalam jumlah kecil dan selalu melakukan pembayaran secara lunas. Cara tersebut diduga dilakukan untuk memperoleh kepercayaan korban.

Setelah hubungan bisnis terjalin, pelaku kembali melakukan pemesanan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Namun kali ini, barang dibawa tanpa melakukan pembayaran.

Adapun barang yang dipesan terdiri dari 3 kodi sarung senilai Rp4.600.000 dan 16 kodi sarung cendana senilai Rp38.400.000, sehingga total kerugian yang dialami korban mencapai sekitar Rp43 juta.

Hasil penyidikan juga mengungkap bahwa, sarung yang diduga diperoleh dari tindak pidana tersebut kemudian dijual kembali oleh pelaku dengan harga di bawah nilai pasar untuk memperoleh keuntungan secara cepat.

Adapun dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku pernah melakukan aksi serupa terhadap sejumlah korban lainnya. 

Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman guna mengidentifikasi para korban serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penjualan barang hasil kejahatan.

"Kami masih melakukan pengembangan untuk mengidentifikasi korban lain maupun kemungkinan adanya jaringan yang membantu pelaku menjual barang hasil kejahatan," jelas Kombes Kusumo.

Kapolres pun mengimbau masyarakat yang merasa pernah menjadi korban dengan modus serupa agar segera melapor ke Polres Metro Bekasi Kota maupun kantor kepolisian terdekat.

"Laporan masyarakat sangat kami perlukan untuk mempercepat pengungkapan perkara ini secara menyeluruh sekaligus memastikan seluruh korban memperoleh perlindungan hukum," tegasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 492 dan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun.

Hingga kini, penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban tambahan serta alur distribusi barang hasil dugaan penipuan.

Polres Metro Bekasi Kota menegaskan akan menindak tegas setiap bentuk tindak pidana penipuan yang merugikan masyarakat maupun pelaku usaha.

[Redaktur: Mega Puspita]

Dalah satu korban berinisial S mengaku kepada sejumlah pihak, bahwa dirinya telah menerima pesan singkat, panggilan telepon, hingga video call secara berulang sejak Oktober 2025.

Menurut pengakuannya, komunikasi tersebut dilakukan di luar kepentingan pekerjaan dan dinilai sangat mengganggu aktivitas serta kehidupan pribadinya.

"Chat dan telepon itu sering sekali, pagi, siang, sore bahkan malam hari. Berkali-kali dilakukan. Saya juga pernah diajak bertemu di Kota Wisata, tetapi saya menolak," ujar korban saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (25/6/2026).

Korban mengaku, sebagian percakapan dan riwayat panggilan masih tersimpan sebagai bukti. Ia menyebut, beberapa kali menerima panggilan telepon dan video call yang menurutnya tidak berkaitan dengan tugas kedinasan.

Tidak hanya itu, korban juga mengaku pernah menerima tekanan ketika tidak merespons panggilan maupun pesan yang dikirimkan.

"Ketika saya tidak mengangkat telepon, ada kalimat yang bernada ancaman terkait mutasi dan posisi pekerjaan saya. Hal itu membuat saya merasa tidak nyaman dan tertekan," ungkapnya.

Meski begitu, korban S mengaku tidak pernah mengalami kontak fisik secara langsung. Namun, korban menilai tindakan yang diterimanya telah masuk dalam kategori pelecehan verbal.

Dalam pernyataannya, korban S juga mengungkapkan bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang mengaku mengalami perlakuan serupa. Ia menyebut, sedikitnya terdapat empat orang yang telah menyampaikan pengalaman dan keluhan yang sama.

"Saya meminta keadilan dan berharap kasus ini diproses sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan begitu saja tanpa tindak lanjut," pungkasnya.

Disisi lain, menanggapi hal tersebut, Komisi I DPRD Kota Bekasi mengimbau kepada para korban dugaan pelecehan seksual oleh Kasatpol PP, Nesan Sudjana agar turut aktif melapor, manakala merasa dirugikan sebagai korban.

Hal tersebut disampaikan usai jajaran Komisi I memanggil sejumlah OPD, dalam hal ini Satpol-PP,  BKPSDM dan Inspektorat terkait Pemotongan TPP Pegawai PPPK dan Indikasi Dugaan Pelecehan Seksual.

Diketahui, adapun jumlah korban yang dipanggil dalam kegiatan rapat tersebut berjumlah empat orang.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Murfati Lisdianto mengatakan, bahwa pihaknya baru saja melakukan pemanggilan dan turut memintai keterangan dari Kepala Satpol-PP dan para korban terkait.

"Rapat hari ini, kami baru memintai keterangan dan klarifikasi dari masing masing pihak terlibat. Memang ada bantahan dari satu sama lain, maupun dugaan tidak adanya pelecehan verbal. Jadi memang belum ada bukti," ujar Murfati kepada awak media.

Adapun soal indikasi dugaan pelecehan seksual berdasarkan pengakuan sejumlah korban, pihaknya meminta kepada para korban untuk segera menyurati kepada BKPSDM terkait aduan apa saja yang kemudian bisa dilakukan proses investigasi lebih lanjut.

"Jadi semua (apabila ada yang merasa turut menjadi korban) jangan takut. Komisi I juga siap membantu. Jadi mereka itu tidak boleh takut melaporkan. Dan kami sebagai Komisi I akan melindungi. Kalau ada intervensi, segera laporkan kepada kami," tegas Murfati.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto, Wakil Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wuri Handayani, serta Kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi, Ridwan.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Ketua PKK tingkat kecamatan, Ketua PKK tingkat kelurahan, serta seluruh pengurus TP PKK Kota Bekasi.

Kehadiran para peserta dari berbagai tingkatan ini menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat koordinasi antar wilayah dalam menjalankan program-program PKK.

Pelatihan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan komunikasi para kader PKK, khususnya para ketua PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan. 

Kemampuan berbicara di depan umum dinilai sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program-program PKK di wilayah masing-masing, baik dalam kegiatan pembinaan masyarakat, sosialisasi program, maupun penyampaian informasi kepada warga.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat meng-upgrade kemampuan public speaking sehingga mampu menjadi komunikator yang lebih percaya diri, efektif, dan inspiratif di lingkungan kecamatan maupun kelurahan.

Selain itu, kesempatan ini juga dimanfaatkan peserta untuk belajar langsung dari narasumber serta mempraktikkan materi yang diberikan agar dapat diterapkan dalam kegiatan di lapangan.

Suasana pelatihan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme. Para peserta tampak aktif mengikuti setiap sesi pembelajaran yang diberikan.

Materi diawali dengan pelatihan dasar mengenai teknik berbicara di depan umum, cara mengatur intonasi suara, membangun rasa percaya diri, memainkan gesture tubuh, hingga teknik berdiri dan menyampaikan pesan dengan baik di hadapan audiens.

Peserta juga mendapatkan pembelajaran mengenai penggunaan gestur tangan dan bahasa tubuh yang tepat saat berbicara di depan umum sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih efektif oleh pendengar.

Setelah sesi materi dan latihan, para peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikkan langsung kemampuan public speaking mereka. Perwakilan dari tingkat kelurahan maupun kecamatan tampil satu per satu untuk menyampaikan materi di depan peserta lainnya.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan bagi para peserta yang akan mengikuti Lomba Anugerah Gapura Sri Baduga Tahun 2026.

Diharapkan, melalui pelatihan ini para kader PKK Kota Bekasi semakin siap, percaya diri, dan mampu menjadi representasi terbaik wilayahnya dalam berbagai kegiatan, program, maupun perlombaan di tingkat yang lebih tinggi.

[Redaktur: Mega Puspita]

Dalam arahannya, Tri tegaskan bahwa dirinya tidak ingin hanya melihat angka ketidakhadiran semata, melainkan ingin mengetahui secara langsung berbagai kendala yang dialami pegawai sehingga tidak tercatat hadir dalam sistem presensi mobile.

“Saya ingin tahu apa saja kendalanya. Apakah karena tugas dinas luar, ada persoalan pada sistem, atau faktor lainnya. Jangan sampai ada pegawai yang sebenarnya menjalankan tugas tetapi tercatat tidak hadir karena kendala administrasi atau teknis,” ujar Tri.

Menurutnya, apel pagi hanya dilaksanakan satu kali dalam sepekan sehingga diharapkan seluruh pegawai dapat hadir apabila tidak memiliki tugas kedinasan di luar atau kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tri mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi sementara, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan pegawai tidak tercatat hadir.

Diantaranya kendala akses aplikasi presensi mobile, kesalahan saat melakukan klik presensi yang berujung pada status izin, tidak membawa telepon genggam, hingga kondisi darurat seperti merawat anak, istri, atau anggota keluarga yang sedang sakit.

“Ada juga yang memang sedang menjaga keluarga yang sakit sehingga tidak sempat melakukan presensi. Bahkan ada yang murni human error saat menggunakan aplikasi. Hal-hal seperti ini yang perlu kita klarifikasi bersama,” katanya.

Meski demikian, Tri tetap menekankan pentingnya disiplin aparatur sipil negara dalam menjalankan kewajiban, termasuk mengikuti apel pagi sebagai bagian dari budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Ia juga memberikan toleransi bagi pegawai yang memiliki alasan jelas, seperti sedang menjalankan tugas dinas luar atau menghadapi kondisi keluarga yang mendesak. Namun, menurutnya sistem presensi tidak selalu dapat mengakomodasi seluruh kondisi tersebut secara otomatis.

“Sistem tidak bisa langsung menoleransi semua kondisi. Karena itu diperlukan laporan dan klarifikasi kepada pimpinan agar kondisi sebenarnya dapat diketahui,” tegasnya.

Melalui evaluasi ini, Tri berharap tingkat disiplin pegawai dapat terus meningkat sekaligus mendorong perbaikan sistem presensi agar lebih akurat dan mampu mengakomodasi kondisi riil di lapangan.

“Harapannya ke depan disiplin pegawai semakin baik. Jika memang ada kendala, sampaikan kepada pimpinan untuk diklarifikasi sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penilaian kehadiran,” tutupnya.

[Redaktur: Mega tPuspita]

Keluhan warga tersebut banyak disampaikan melalui pesan langsung (direct message) di media sosial milik Wali Kota Bekasi. Masyarakat mengadukan sering terjadinya pemadaman listrik yang berdampak pada aktivitas sehari-hari maupun pelayanan di beberapa lokasi.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi bergerak cepat dengan memastikan seluruh instansi pelayanan publik menyiagakan fasilitas generator set (genset) sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan pasokan listrik yang dapat menyebabkan sistem pelayanan mengalami shutdown, khususnya pada jam-jam pelayanan utama.

“Warga tidak perlu khawatir, kami telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan unit pelayanan publik untuk menyiapkan langkah antisipasi, termasuk penggunaan genset agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Tri Adhianto dalam siaran pers, Senin (22/6/2026).

Selain itu, Wali Kota Bekasi juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan hemat dalam penggunaan energi listrik di tengah kondisi yang terjadi saat ini. Menurutnya, upaya penghematan energi juga telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan pola kerja Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Dalam pelaksanaannya, berbagai rapat dan koordinasi dilakukan secara daring sehingga mengurangi mobilitas pegawai.

“Kami juga telah menerapkan kebijakan WFH setiap hari Jumat. Pertemuan dilakukan secara daring sehingga pegawai tidak perlu banyak melakukan perjalanan dinas maupun mobilitas yang tidak diperlukan. Selain mendukung efisiensi energi, langkah ini juga cukup efektif dalam menekan biaya operasional,” pungkasnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Ia mengatakan bahwa, Jalan Juanda sebagai salah satu jantung Kota Bekasi membutuhkan pembenahan secara menyeluruh agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Sejak saya bertugas di Bekasi sekitar 26 tahun lalu, kondisi kawasan ini kurang lebih masih sama. Karena itu pemerintah hadir untuk melakukan perubahan dan penataan secara bertahap agar kawasan ini menjadi lebih baik,” ujar Tri Adhianto.

Fokus utama penataan dilakukan pada area Pasar Baru Bekasi dan sepanjang Jalan Juanda yang selama ini dipadati aktivitas pedagang di trotoar maupun badan jalan.

Pemerintah Kota Bekasi telah memfasilitasi para pedagang untuk menempati lokasi yang tersedia di dalam area pasar sehingga aktivitas perdagangan tetap dapat berjalan tanpa mengganggu fungsi jalan dan ruang publik.

Relokasi dilakukan melalui proses pendataan dan pendaftaran secara terbuka. Para pedagang yang sebelumnya berjualan di luar pasar diberikan kesempatan untuk menempati los maupun lapak yang telah disediakan di dalam gedung pasar.

Menurut Tri Adhianto, langkah tersebut dilakukan bukan untuk menghilangkan mata pencaharian pedagang, melainkan memberikan tempat usaha yang lebih layak dan tertata. Pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan pengelola pasar dan para pedagang guna memastikan proses relokasi berjalan baik.

“Kami tidak mengurangi hak pedagang untuk berusaha. Justru pemerintah menyiapkan fasilitas di dalam pasar agar aktivitas perdagangan menjadi lebih nyaman bagi pedagang maupun masyarakat yang datang berbelanja,” katanya.

Selain penataan pedagang, Pemerintah Kota Bekasi juga melakukan berbagai perbaikan infrastruktur di kawasan Jalan Juanda. Sejumlah pekerjaan yang tengah dilakukan meliputi pemasangan lampu penerangan, perbaikan emplasemen pasar, normalisasi saluran air yang tersumbat, hingga pembangunan sistem drainase menggunakan u-ditch untuk memperlancar aliran air menuju Kali Baru.

Trotoar di sepanjang kawasan pasar juga akan ditata dan diperlebar agar dapat kembali digunakan oleh pejalan kaki. Pemerintah berharap keberadaan trotoar yang lebih nyaman dapat meningkatkan kualitas ruang publik sekaligus memberikan akses yang lebih aman bagi masyarakat.

Tak hanya itu, penataan kawasan Jalan Juanda juga terintegrasi dengan rencana revitalisasi Lapangan Margahayu yang berada tidak jauh dari lokasi pasar.

Pemerintah Kota Bekasi sendiri telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk meningkatkan kualitas fasilitas lapangan tersebut sehingga dapat menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Tri Adhianto menilai, penataan kawasan ini akan memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi lokal.

Dengan lingkungan yang lebih tertata, nyaman, dan aman, masyarakat diharapkan semakin banyak berkunjung sehingga aktivitas perdagangan dan UMKM dapat tumbuh lebih baik.

“Kalau ruang publiknya nyaman, masyarakat akan datang. Ketika aktivitas meningkat, ekonomi akan bergerak, UMKM hidup, pedagang berkembang, dan masyarakat juga merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Terkait kemungkinan adanya pedagang yang kembali berjualan di trotoar atau badan jalan setelah relokasi dilakukan, Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pengawasan secara berkelanjutan.

Namun pendekatan yang dikedepankan tetap melalui edukasi dan pembangunan kesadaran bersama bahwa penataan dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dengan berbagai pembenahan yang sedang berjalan, Pemerintah Kota Bekasi optimistis wajah baru Jalan Juanda dan kawasan Pasar Baru akan mulai terlihat dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Penataan ini diharapkan menjadi awal transformasi kawasan perdagangan yang lebih tertib, modern, dan nyaman, sekaligus mengembalikan fungsi Jalan Juanda sebagai salah satu koridor utama dan bersejarah di Kota Bekasi.

[Redaktur: Mega Puspita]

Imbauan tersebut disampaikan melalui program layanan perekaman KTP-el yang dapat dilakukan langsung di kantor kelurahan sesuai domisili masing-masing warga.

Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufiq R Hidayat menilai, masa libur sekolah menjadi waktu yang tepat bagi para pelajar untuk mengurus identitas kependudukan tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Dalam layanan tersebut, pelajar hanya perlu membawa Kartu Keluarga (KK) sebagai persyaratan utama dan wajib hadir secara langsung untuk melakukan proses perekaman biometrik, seperti pengambilan foto, sidik jari, serta tanda tangan elektronik.

"Kami mengajak seluruh pelajar yang telah memenuhi syarat usia untuk segera melakukan perekaman KTP-el. Semakin cepat melakukan perekaman, semakin cepat pula memiliki identitas resmi sebagai warga negara," ujar Taufiq dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Guna mendapat layanan tersebut, Taufiq mengajak warga masyarakat untuk mendatangi kantor kelurahan sesuai wilayah domisili masing-masing guna mempermudah proses pelayanan administrasi kependudukan.

Adapun ia menekankan bahwa program perekaman KTP-el ini diberikan secara gratis, dengan pelayanan yang mudah dan cepat. Pemerintah berharap seluruh warga yang telah memenuhi syarat usia kepemilikan KTP dapat segera memiliki dokumen identitas resmi untuk menunjang berbagai kebutuhan administrasi di masa mendatang.

“Lewat program ini, Disdukcapil Kota Bekasi ingin mendorong terciptanya tertib administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya memiliki identitas resmi sejak dini,” tegas Taufiq.

Dilansir dari Antara, gol ketiga Undav datang setelah ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman melawan Pantai Gading dengan skor 2-1 pada laga kedua Grup E di Stadion Toronto.

Masuk pada menit ke-60, Undav memberikan dampak signifikan atas permainan Jerman melalui dua golnya pada menit ke-68 dan ke-90+4, yang membawa pasukan Julian Nagelsman membalikkan keadaan setelah tertinggal gol di babak pertama dari Frank Kessie pada menit ke-30.

Tiga gol Undav pun membuatnya memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan tiga gol, sama dengan jumlah gol yang dicetak Messi dan David yang mencetak total golnya ini dengan catatan hattrick.

Selain tiga gol, penampilan gemilang Undav dalam dua laga pertama Piala Dunia 2026 juga diakhiri dengan dua assist dalam kemenangan 7-1 atas Curacao.

Ini merupakan gol kesembilannya dan assist keempatnya dalam 11 penampilannya untuk Jerman sejak debutnya pada Maret 2024 di usia 27 tahun delapan bulan empat hari.

Sementara itu, pada laga lainnya, tiga penggawa Belanda yaitu Brian Brobbey, Cody Gakpo, dan Crycensio Summerville ikut meramaikan daftar pencetak gol setelah mereka mencetak dua gol sejauh ini.

Dua gol Brobbey dan Gakpo tercipta dalam kemenangan 5-1 atas Swedia di Stadion Houston, Minggu, sementara satu gol Summerville menambah koleksi golnya setelah gol pertamanya datang pada laga perdana melawan Jepang yang berakhir 2-2.

Selain tiga pemain Oranye, catatan dua gol juga diukir oleh dua pemain Jepang, Daichi Kamada dan Ayase Ueda, yang baru saja membintangi kemenangan Samurai Biru dengan skor 4-0 atas Tunisia di Stadion Monterrey, Minggu.

Pada laga ini, Kamada mencetak gol pembuka, yang menambah koleksi golnya dari laga perdana saat Jepang bermain imbang 2-2 dengan Belanda.

Bagi Ueda, dua golnya diborong dalam kemenangan melawan Tunisia, dengan penyerang asal Feyenoord itu di laga ini juga mencetak satu assist pada gol yang dicetak Junya Ito.

Adapun daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 setelah laga Tunisia vs Jepang:

3 gol: Denis Undav (Jerman), Jonathan David (Kanada), Lionel Messi (Argentina).

2 gol: Cody Gakpo (Belanda), Brian Brobbey (Belanda), Crycensio Summerville (Belanda), Daichi Kamada (Jepang), Ayase Ueda (Jepang), Ismael Saibari (Maroko), Cyle Larin (Kanada), Matheus Cunha (Brasil), Vinicius Junior (Brasil), Johan Manzambi (Swiss), Folarin Balogun (Amerika Serikat), Yasin Ayari (Swedia), Kai Havertz (Jerman), Elijah Just (Selandia Baru), Erling Haaland (Norwegia), Kylian Mbappe (Prancis), Harry Kane (Inggris).

[Redaktur: Mega Puspita]

Pada momentum tersebut, Ridho juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin serta membesarkan PSI di Kabupaten Bekasi.

Menurut Ridho, Joko Widodo merupakan sosok pemimpin yang telah memberikan teladan melalui kesederhanaan, kerja nyata, dan keberpihakan kepada masyarakat. Berbagai program pembangunan yang dijalankan selama masa kepemimpinannya dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia.

“Selamat ulang tahun ke-65 kepada Bapak Ir. H. Joko Widodo. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian kepada bangsa dan negara. Terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Bekasi,” ujar Ridho dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).

Ia menegaskan bahwa, amanah sebagai Ketua DPD PSI Kabupaten Bekasi merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, loyalitas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

“Kepercayaan adalah amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kami berkomitmen membesarkan PSI Kabupaten Bekasi melalui kerja nyata, penguatan kaderisasi, serta menghadirkan politik yang dekat dengan rakyat,” katanya.

Ridho menambahkan, semangat kepemimpinan Joko Widodo menjadi inspirasi bagi kader PSI untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Karena itu, PSI Kabupaten Bekasi akan terus memperkuat organisasi dan mencetak kader-kader yang berintegritas, memiliki kapasitas kepemimpinan, serta mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat.

Ia berharap, momentum ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 RI tersebut dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat persatuan, optimisme, dan pengabdian dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

“Semoga di usia ke-65 tahun ini, Bapak Joko Widodo senantiasa diberikan kesehatan dan terus menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa dalam menjaga persatuan, membangun negeri, serta mengutamakan kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Jika kamu termasuk tipe orang yang mendapatkan energi dari bertemu banyak orang, berikut lima cara seru untuk mengusir kebosanan di malam Minggu.

1. Nongkrong di Tempat yang Ramai

Bagi ekstrovert, suasana ramai sering kali menjadi sumber energi positif. Kamu bisa mengunjungi kafe, taman kota, pusat kuliner, atau ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat.

Tak harus selalu bersama teman dekat, terkadang bertemu orang baru dan mengobrol ringan justru bisa membuat suasana malam menjadi lebih menyenangkan.

2. Ikut Komunitas atau Event Lokal

Saat ini banyak komunitas yang rutin mengadakan kegiatan di akhir pekan, mulai dari komunitas olahraga, fotografi, musik, hingga pecinta hewan.

Selain menambah teman, mengikuti kegiatan komunitas juga bisa membuka peluang relasi baru yang bermanfaat untuk kehidupan sosial maupun karier.

3. Ajak Teman Keliling Kota Tanpa Tujuan

Terkadang aktivitas paling menyenangkan justru tidak membutuhkan rencana yang rumit. Cukup mengajak beberapa teman berkeliling kota, mencari kuliner baru, atau menikmati suasana malam sambil berbincang santai.

Aktivitas spontan seperti ini sering kali menghasilkan pengalaman yang lebih berkesan dibanding agenda yang terlalu terjadwal.

4. Coba Tantangan Baru yang Belum Pernah Dilakukan

Kaum ekstrovert umumnya menyukai pengalaman baru. Manfaatkan malam Minggu untuk mencoba aktivitas yang belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti karaoke, bowling, bermain biliar, mengikuti kelas dance, atau menghadiri pertunjukan seni.

Pengalaman baru dapat memicu semangat sekaligus menghilangkan rasa jenuh yang muncul akibat rutinitas.

5. Jadi Relawan atau Ikut Kegiatan Sosial

Jika ingin malam Minggu yang lebih bermakna, kamu bisa bergabung dengan kegiatan sosial atau menjadi relawan dalam berbagai program kemanusiaan dan lingkungan.

Selain memperluas jaringan pertemanan, kegiatan sosial juga memberikan kepuasan batin karena dapat membantu orang lain.***

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menghadiri kegiatan Apresiasi Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Bale Gede Pakuan, Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov Jabar menyerahkan manfaat kepada 1.515 peserta dengan total nilai manfaat mencapai Rp49,3 miliar.

KDM, sapaan akrab Kang Dedi Mulyadi, mengatakan program BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan kerja, contohnya pekerja bangunan yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Seluruh biaya pengobatan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dan keluarganya menerima santunan sebesar Rp42 juta.

"Saya ketemu lagi sama Bapak yang mengalami kecelakaan dilindas kontainer, biaya rumah sakitnya Rp442 juta dibayar semuanya oleh BPJS Ketenagakerjaan plus jaminan setelah dia selesai dari rumah sakit kan tidak bekerja, Rp1 juta per bulan," ujar KDM dalam siaran pers Pemprov Jabar, dikutip Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, kisah-kisah tersebut menjadi bukti bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga pekerja saat menghadapi risiko kerja.

Pemprov Jabar akan terus menambah jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan daerah. Upaya tersebut akan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

"Misalnya tahun ini kita satu juta, mudah-mudahan ke depan bisa dua juta atau tiga juta. Ya nuhun-nuhun bisa 10 juta," katanya.

KDM juga meyakini bahwa perlindungan yang semakin luas bagi pekerja rentan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.

"Nah kalau seluruh rakyat Jawa Barat yang bukan TNI, polisi, karyawan BUMN, ASN, karyawan perusahaan yang tidak terlindungi oleh asuransi ketenagakerjaan semuanya dilindungi, maka tidak akan ada lagi kemiskinan di Jawa Barat," katanya.

Ia menegaskan perluasan kepesertaan akan difokuskan pada sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kalau BPJS Kesehatan sudah menjadi kewajiban Undang-undang. Yang belum menjadi kewajiban undang-undang kan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami akan garap yang belum menjadi kewajiban undang-undang," tegas KDM.

Sementara itu, Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto mengapresiasi langkah Pemprov Jabar dalam memperluas Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Menurutnya, program yang dijalankan Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan bagi pekerja rentan dan pekerja informal, termasuk melalui dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.

"Kami terus berkolaborasi dan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan di daerah untuk memperluas perlindungan pekerja, termasuk melalui subsidi dari pemerintah daerah," katanya.

Harjono optimistis praktik baik yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dapat direplikasi di berbagai daerah sehingga semakin banyak pekerja Indonesia yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Grapiks, Daniel Ramadhan dalam diskusi bertajuk “Peran LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV di Kota Bekasi”, Rabu (18/6/2026).

Dalam pemaparannya, Daniel menyebut bahwa, kasus HIV di Kota Bekasi masih terus ditemukan setiap tahun, sementara kelompok rentan masih menghadapi stigma dan diskriminasi sehingga diperlukan kolaborasi multipihak untuk mencapai target eliminasi AIDS.

“LSM memiliki peran penting dalam aspek pencegahan melalui edukasi dan promosi kesehatan, mulai dari penyuluhan HIV/AIDS, kampanye perubahan perilaku, hingga distribusi media informasi kepada masyarakat,” ungkap Daniel.

Selain itu, menurutnya, LSM juga berperan aktif dalam pencegahan berbasis komunitas melalui promosi penggunaan kondom, edukasi mengenai PrEP dan PEP, serta penjangkauan populasi kunci yang berisiko terpapar HIV.

“Dalam upaya penemuan kasus, LSM turut melakukan penjangkauan lapangan (outreach), skrining risiko HIV, pendampingan tes HIV, hingga penyelenggaraan layanan Mobile Voluntary Counseling and Testing (VCT) dan tes HIV berbasis komunitas. Peran ini dinilai membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan deteksi dini kasus HIV,” papar Daniel.

Tidak hanya itu, lanjutnya, LSM juga berperan dalam pendampingan Orang Dengan HIV (ODHIV), mulai dari membantu akses layanan kesehatan, memberikan dukungan psikososial, edukasi kepatuhan terapi antiretroviral (ARV), hingga melakukan kunjungan rumah dan tindak lanjut bagi pasien.

Dalam aspek sosial, LSM berupaya mengurangi stigma dan diskriminasi melalui edukasi masyarakat, pelatihan tenaga kesehatan, kampanye anti-diskriminasi, serta advokasi hak-hak ODHIV.

Selain itu, LSM turut mendorong kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk keterlibatan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) HIV, pengawalan implementasi regulasi daerah, hingga mendorong dukungan pendanaan melalui APBD.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan pendanaan, tingginya stigma masyarakat, mobilitas populasi sasaran yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya dukungan anggaran daerah.

“Kami berharap, disini ada perhatian atau intervensi dari Pemerintah Daerah untuk bersama-sama menekan angka HIV dengan peran LSM yang sudah berjalan ini. Jangan sampai, keberadaan LSM yang sudah berupaya untuk terus melakukan screning HIV dan merangkul teman-teman ODHIV selesai begitu saja,” pungkas Daniel.

Per hari ini, Rabu (17/6/2026), Tri Adhianto menegaskan hanya akan menggunakan satu kendaraan dinas bersama para stafnya. Sebelumnya, terdapat tiga rangkaian kendaraan yang biasa mengiringi perjalanan dinas Wali Kota.

“Saya mulai hari ini menggunakan satu kendaraan saja bersama staf. Yang sebelumnya ada tiga rangkaian kendaraan yang mengiringi, sekarang cukup satu kendaraan,” ujar Tri.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk efisiensi yang perlu diterapkan dalam lingkungan kerja pemerintahan. Ia menegaskan bahwa penggunaan kendaraan secara berlebihan dan iring-iringan yang tidak diperlukan perlu dikurangi.

“Efisiensi seperti inilah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Tidak perlu banyak iring-iringan kendaraan,” katanya.

Tri menjelaskan, untuk hari Senin sampai Kamis, dirinya akan menggunakan kendaraan dinas jenis Hiace bersama para staf untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Sementara pada Jumat hingga Minggu, ia tetap menggunakan kendaraan pribadi karena lebih banyak melakukan kegiatan langsung di tengah masyarakat.

“Pada akhir pekan saya tetap menggunakan kendaraan sendiri karena biasanya langsung bertemu masyarakat, menghadiri undangan warga maupun kegiatan lainnya. Ini juga untuk mengantisipasi akses jalan menuju lingkungan permukiman warga yang tidak selalu memungkinkan menggunakan kendaraan besar,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa, kebijakan tersebut bukan semata-mata untuk menghemat biaya bahan bakar minyak (BBM), melainkan sebagai upaya mengurangi jumlah kendaraan yang beriringan dalam setiap kegiatan kedinasan.

“Bukan persoalan biaya BBM-nya, tetapi bagaimana kita mengurangi kendaraan yang beriringan terlalu banyak di jalan. Dengan satu kendaraan bersama, pekerjaan tetap berjalan efektif dan lebih sederhana,” tegas Tri.

Selain itu, ia juga mengimbau para camat yang ada di Kota Bekasi untuk menerapkan pola yang sama saat menghadiri rapat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

“Kalau ada rapat di kantor Pemkot, saya sarankan Camat menggunakan satu kendaraan bersama para lurahnya. Jadi berangkat dan pulang bersama dalam satu mobil,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Bekasi juga menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat sebagai bagian dari langkah efisiensi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi konsumsi listrik di perkantoran serta menekan penggunaan kendaraan bermotor.

“Dengan penerapan WFH setiap Jumat, kita bisa melakukan efisiensi penggunaan listrik di kantor sekaligus mengurangi mobilitas kendaraan dinas yang tidak diperlukan,” pungkasnya.

Didampingi sejumlah anggota dewan dari berbagai komisi, Sardi memilih duduk sejajar dan membaur bersama mahasiswa sebagai bentuk keterbukaan DPRD dalam menerima kritik dan aspirasi masyarakat.

Dalam dialog yang berlangsung terbuka, mahasiswa menyampaikan sedikitnya 13 tuntutan yang mencakup berbagai isu strategis, mulai dari dwi fungsi TNI-Polri, pengangguran, kemiskinan, persoalan TPST Bantar Gebang, perlindungan perempuan dan anak, hingga isu ketenagakerjaan di Kota Bekasi.

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Sardi Efendi menegaskan bahwa DPRD Kota Bekasi pada prinsipnya sejalan dengan semangat mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak seluruh tuntutan berada dalam kewenangan pemerintah daerah maupun DPRD Kota Bekasi.

“Pada dasarnya kami sepakat dengan apa yang disuarakan kawan-kawan dari Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi. Aspirasi ini adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan Kota Bekasi dan tentu harus dihargai.

Namun, terhadap persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, DPRD Kota Bekasi tidak memiliki ruang pengawasan maupun kewenangan untuk menindaklanjutinya secara langsung,” tegas Sardi di hadapan peserta aksi.

Meski demikian, politisi yang dikenal dekat dengan berbagai elemen masyarakat tersebut memastikan DPRD Kota Bekasi tidak akan berhenti pada sekadar menerima aspirasi. Ia menegaskan seluruh tuntutan yang menjadi kewenangan daerah akan segera dibahas dan dikawal melalui alat kelengkapan dewan sesuai bidang masing-masing.

Menurut Sardi, persoalan pengangguran, minimnya kesempatan kerja, serta meningkatnya kebutuhan lapangan pekerjaan bagi generasi muda Kota Bekasi merupakan isu yang harus mendapat perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

“Persoalan pengangguran tidak bisa dianggap sepele. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dicarikan solusi. DPRD akan mendorong pemerintah daerah agar program-program ketenagakerjaan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja telah memiliki sejumlah program pelatihan kerja, peningkatan kompetensi, hingga magang yang perlu diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi warga Kota Bekasi.

Selain itu, Sardi juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan terciptanya kehidupan sosial yang sehat, aman, dan kondusif bagi seluruh warga.

Terkait tindak lanjut aspirasi mahasiswa, Sardi mempersilakan setiap kelompok mahasiswa untuk berdiskusi secara lebih teknis dengan komisi-komisi terkait agar solusi yang dihasilkan dapat lebih konkret dan terukur.

“Kami akan menindaklanjuti dan mem-follow up seluruh aspirasi yang menjadi kewenangan daerah. Untuk persoalan pemerintahan dapat didiskusikan bersama Komisi I, bidang pembangunan bersama Komisi II, ekonomi dan pendapatan daerah bersama Komisi III, sedangkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan dapat dibahas lebih lanjut bersama Komisi IV DPRD Kota Bekasi,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi, Ahmad Dani, yang juga Ketua BEM Universitas Pertiwi, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah.

Menurut Ahmad Dani, salah satu tuntutan utama yang menjadi perhatian mahasiswa adalah potensi kembalinya praktik dwi fungsi TNI dan Polri yang dinilai dapat memengaruhi ruang demokrasi dan hak-hak sipil masyarakat.

“Hari ini tuntutan kami sangat kompleks karena ada 13 tuntutan yang kami bawa. Namun yang paling kami waspadai adalah persoalan dwi fungsi TNI dan Polri. Kami sebagai masyarakat sipil tentu memiliki kekhawatiran terhadap dampaknya bagi kehidupan demokrasi,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, belum tuntasnya persoalan TPST Bantar Gebang, perlindungan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, serta tingginya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Bekasi.

“Mereka menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi yang kami sampaikan. Namun kami akan terus mengawal prosesnya. Jika tidak ada langkah nyata, maka kami siap melakukan aksi lanjutan,” tegas Ahmad Dani.

Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara mahasiswa dan DPRD Kota Bekasi. Bagi Sardi Efendi, kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan energi positif yang harus dijadikan bahan evaluasi dalam memperkuat fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Bekasi.

“Mahasiswa adalah mitra kritis pemerintah dan DPRD. Apa yang mereka sampaikan hari ini adalah bentuk kecintaan terhadap Kota Bekasi. Tugas kami adalah memastikan setiap aspirasi yang menjadi kewenangan daerah dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sardi.

Pada kesempatan itu, Erwan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan WIITEX 2026, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, mitra, pelaku usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan yang telah menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurut Erwan, WIITEX bukan sekadar ajang pameran, melainkan ruang strategis yang mempertemukan potensi unggulan daerah dengan peluang pasar yang lebih luas.

"WIITEX 2026 mengusung tema 'The Golden Belt of Java: Coffee, Tea and Cocoa for the Future.' Tema ini sangat relevan dengan arah pengembangan ekonomi Jawa Barat karena perdagangan masa depan tidak hanya bertumpu pada volume, tetapi juga kualitas, keberlanjutan, dan nilai tambah komoditas unggulan," ujar Wagub Erwan, dikutip Senin (15/6/2026).

Erwan Setiawan menegaskan bahwa, kopi, teh, dan kakao merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengembangannya perlu terus didorong melalui inovasi, hilirisasi, penguatan merek, serta perluasan akses pasar.

Erwan juga mengapresiasi berbagai rangkaian kegiatan yang digelar selama WIITEX 2026, mulai dari workshop pengolahan kakao bean-to-bar lelang komoditas unggulan, hingga gelar wicara mengenai perdagangan berkelanjutan.

"Ini menunjukkan bahwa WIITEX 2026 tidak hanya berbicara tentang promosi, tetapi juga edukasi, jejaring, dan masa depan perdagangan yang lebih cerdas serta berdaya saing," katanya.

Di tengah dinamika ekonomi global, Erwan menilai Jawa Barat harus terus tampil sebagai daerah yang tangguh, adaptif, dan inovatif. Menurutnya, kegiatan seperti WIITEX menjadi salah satu sarana untuk memperkuat ekspor, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk unggulan Jawa Barat di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, Erwan mendorong pengembangan komoditas kakao di Jawa Barat agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor yang masih digunakan sejumlah industri pengolahan cokelat.

"Jawa Barat memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk pengembangan kakao. Saya berharap ke depan kita mampu memproduksi bahan baku sendiri sehingga tidak terlalu bergantung pada impor, terlebih saat nilai tukar berfluktuasi," ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan kakao dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan-lahan potensial, termasuk lahan milik Perhutani dan lahan tidur milik masyarakat yang selama ini belum produktif.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nining Yuliastiani melaporkan bahwa selama tiga hari penyelenggaraan WIITEX 2026, transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp25,09 miliar atau setara 1,4 juta dolar Amerika Serikat.

Nilai tersebut berasal dari transaksi ekspor, business matching, serta lelang komoditas unggulan yang digelar selama pameran berlangsung.

"Total transaksi yang berhasil dicatat selama tiga hari penyelenggaraan mencapai Rp25,09 miliar atau sekitar 1,4 juta USD. Ini merupakan gabungan dari kegiatan ekspor, business matching, dan lelang komoditas," kata Nining.

Menurutnya, salah satu komoditas yang paling diminati dalam lelang adalah teh premium Jawa Barat yang memiliki kualitas tinggi dan banyak digunakan sebagai bahan blending maupun produk hilir bernilai tambah.

"Teh premium Jawa Barat mendapat respons yang sangat baik. Tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga diminati pasar ekspor dari berbagai negara," ujarnya.

Nining menjelaskan, minat pembeli internasional terhadap komoditas unggulan Jawa Barat juga terus meningkat. Awalnya terdapat perwakilan dari 11 negara yang terdaftar mengikuti business matching, namun jumlah tersebut bertambah menjadi 14 negara selama pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, sekitar 80 pembeli dan penjual turut berpartisipasi secara hybrid, baik secara daring maupun luring.

Menurut Nining, WIITEX berhasil menjadi wadah yang efektif untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli, penjual, dan eksportir dari berbagai negara.

"Mereka dapat menemukan berbagai komoditas unggulan yang telah melalui proses kurasi kualitas dan kuantitas sehingga memberikan keyakinan untuk melanjutkan kerja sama bisnis," katanya.

Ia optimistis penyelenggaraan WIITEX akan semakin memperkuat ekspansi pasar produk unggulan Jawa Barat sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya standar mutu, keberlanjutan, serta preferensi pasar global yang kini semakin mengedepankan aspek kesehatan dan keberlanjutan.

Dengan berakhirnya WIITEX 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap jejaring bisnis yang terbangun, peluang perdagangan yang tercipta, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan industri, perdagangan, dan perekonomian Jawa Barat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Berdasarkan pantauan di SPBU 34.171.29 yang terletak di Jalan Baru, Bekasi Timur Kota Bekasi pada Rabu (10/6/2026), kondisi antrian SPBU masih mengekor dijalur Pertalite (RON 90), namun, terjadi antrian minim dijalur Pertamax.

Salah seorang warga pengguna kendaraan motor yang mengisi BBM jenis Pertamax, Budi (51) mengaku tidak terkejut dengan adanya kenaikan BBM non-subsidi tersebut.

“Ah! Udah gak kaget lah (red:harga BBM naik). Suka-suka yang disana saja (red:Pemerintah). Lagian saya gak isi Pertamax setiap hari. Ini ngisi Pertamax karna males antri dijalur Pertalite,” ujar Budi.

Masih di lokasi yang sama, Septian (39) pengendara roda empat yang turut mengisi kendaraannya dengan BBM jenis Pertamax mengungkapkan hal serupa.

“Pasrah ajalah! Selama masih kebeli Pertamax. Kan dari awal emang udah tau kalo ini (red:Pertamax) non-subsidi. Ini masih hari pertama juga. Gak tau juga sih kalo kedepannya gimana. Mudah-mudahan masih terus dikasih rejeki yang cukup,” ungkap Septian.

Sebagai informasi, berdasarkan keterangan pers Pertamina yang dirilis pada Selasa (9/6/2026), mulai 10 Juni 2026 harga BBM non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Dalam penyerahan tersebut, Kota Bekasi kembali berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada kesempatan itu, Sardi mengapresiasi atas capaian yang diraih oleh jajaran eksekutif. Menurutnya, opini WTP ini menjadi bukti nyata bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi telah dikelola secara sehat, efektif, dan akuntabel.

"Alhamdulillah kita kembali mendapat WTP. Ini menandakan tata kelola keuangan daerah semakin membaik dan pengguna anggaran daerah sudah dipandang baik oleh BPK, sejalan dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi," ujar Sardi usai menerima laporan di kantor BPK Jabar.

Meski demikian, Sardi menegaskan bahwa fungsi pengawasan (monitoring) dari pihak legislatif tidak akan mengendur. DPRD Kota Bekasi bersama jajaran Sekretariat DPRD berkomitmen untuk terus memantau secara ketat setiap aliran dana daerah agar tetap berada di jalur yang benar.

"DPRD akan terus mengawasi penggunaan APBD agar tepat sasaran dan benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Selain mempertahankan opini WTP, Kota Bekasi juga menorehkan prestasi gemilang lainnya dalam tata kelola keuangan di tingkat provinsi:
1. Masuk Peringkat 5 Besar: Kota Bekasi berhasil menembus peringkat lima besar terbaik dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
2. Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Tinggi: Persentase tindak lanjut rekomendasi dari BPK oleh Kota Bekasi mencapai angka impresif, yaitu 90,8 persen.

Sebagai informasi, opini WTP merupakan indikator tertinggi dari BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penyerahan LKPD ini juga dilakukan serentak bagi sejumlah daerah lain di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung dan Kabupaten Karawang.[MG]

Tercatat sebanyak 2.021 calon siswa mendaftar untuk memperebutkan 384 kursi yang tersedia pada tahun ajaran 2026/2027.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 1 Kota Bekasi, Sukiman menjelaskan bahwa, jumlah tersebut menjadi yang tertinggi di antara sekolah Maung yang ada di Jawa Barat.

Para pendaftar tidak hanya berasal dari Kota Bekasi, tetapi juga dari berbagai daerah lain di Jawa Barat seperti Kabupaten Bekasi dan Bogor.

“Jumlah pendaftar mencapai 2.021 orang dan menjadi yang tertinggi di Jawa Barat untuk kategori Sekolah Maung. Namun kuota yang tersedia hanya 384 siswa,” ujar Sukiman, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, seluruh proses penerimaan dilakukan melalui sistem yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan basis seleksi prestasi.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih menerapkan sistem zonasi, pada tahun ini penerimaan sepenuhnya mengedepankan capaian akademik maupun non-akademik siswa.

Dalam pelaksanaannya, kuota penerimaan dibagi ke dalam beberapa jalur, yakni jalur cerdas istimewa dan bakat istimewa sebesar 10 persen, prestasi nilai rapor 50 persen, prestasi akademik kejuaraan 20 persen, serta prestasi non-akademik 20 persen.

Menariknya, sejumlah kuota pada jalur tertentu tidak terisi penuh karena keterbatasan peserta yang memenuhi syarat verifikasi.

Sesuai sistem yang berlaku, sisa kuota tersebut secara otomatis dialihkan ke jalur prestasi nilai rapor sehingga menambah peluang peserta pada jalur tersebut.

“Yang dialihkan bukan siswanya, tetapi kuotanya. Semua dilakukan otomatis oleh sistem sehingga proses seleksi berlangsung objektif dan transparan,” jelasnya.

Saat ini proses seleksi telah selesai dan hasil penerimaan telah diumumkan melalui sistem SPMB Jawa Barat. Para peserta yang dinyatakan lolos tengah menjalani tahapan daftar ulang sebagai syarat resmi menjadi siswa baru SMAN 1 Kota Bekasi.

Sekretaris Camat (Sekcam) Bekasi Timur, Rika Susanna mengatakan, giat program Selasa Ceria merupakan pengalihan dari program Jumat Berkah yang merupakan program urunan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto-Harris Bobihoe.

“Alhamdulillah, hari ini kita sebar 20 porsi makan siang yang kita bagikan ke warga, mulai dari ojol, tukang becak, tukang parkir yang ada disekitar kantor kecamatan,” ujar Rika kepada awak media.

Rika menegaskan, program Selasa Ceria ini merupakan program continue yang selalu dilakukan setiap minggu. Ia berharap, dengan adanya program ini bisa sedikit meringankan warga sekitar.

“Kami berharap dengan adanya program rutin ini bisa sedikit meringankan warga yang mungkin belum sempat makan siang, atau membantu warga sedikit menghemat pengeluaran untuk makan,” tutup Rika.

Program yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini memberi kesempatan kepada peserta untuk memeroleh sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan,sertifikasi kompetensi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dimiliki peserta telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja.

"Melalui sertifikasi kompetensi, peserta memperoleh pengakuan resmi atas kemampuan yang telah mereka bangun selama mengikuti program MagangHub. Sertifikat kompetensi menjadi bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja," kata Darmawansyah dalam keterangannya, dikutip Senin (8/6/2026).

Menurutnya, dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga mampu menunjukkan kompetensi yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu, sertifikat kompetensi dapat menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan dunia industri terhadap kemampuan calon tenaga kerja.

Untuk mengikuti sertifikasi, peserta terlebih dahulu melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, antara lain foto, bukti persyaratan dasar, portofolio magang, serta dokumen pendukung lainnya apabila tersedia.

Setelah itu, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), skema sertifikasi, Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan jadwal asesmen. Pendaftaran yang telah masuk akan melalui proses validasi sebelum peserta mengikuti asesmen kompetensi yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni hingga 22 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh LSP sesuai skema sertifikasi yang diikuti.

Sertifikat tersebut dapat diunduh secara elektronik melalui sistem yang telah terintegrasi paling lambat 10 hari setelah keputusan sertifikasi ditetapkan.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi peserta Magang Nasional Tahap 2 dapat diakses melalui platform resmi MagangHub Kemnaker di https://maganghub.kemnaker.go.id.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kehadiran Ketua DPRD Kota Bekasi dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam sambutannya, Dr. Sardi Efendi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa Kelas VI yang telah berhasil menyelesaikan proses pembelajaran selama enam tahun di SD Islam Baabut Taubah. 

Menurutnya, momen purnawiyata bukan hanya menjadi penanda berakhirnya masa belajar di sekolah dasar, tetapi juga awal perjalanan baru untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh siswa Kelas VI Angkatan XVII SD Islam Baabut Taubah yang hari ini mengikuti purnawiyata. Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh, hormati orang tua dan guru, serta jadilah generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Masa depan Kota Bekasi dan bangsa ini ada di tangan kalian,” ujar Sardi Efendi.

Ia juga mengapresiasi peran para guru dan orang tua yang telah mendampingi proses pendidikan para siswa hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dasar.

“Keberhasilan anak-anak hari ini tentu tidak lepas dari kerja keras para guru yang mendidik dengan penuh dedikasi serta dukungan orang tua yang selalu mendampingi. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk membangun generasi yang unggul dan berkarakter,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Sardi turut memperkenalkan pentingnya membangun karakter sejak dini melalui nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama sebagai bekal menghadapi tantangan di masa depan.

Di akhir kegiatan, Sardi bersama jajaran sekolah, para siswa, dan orang tua mengikuti sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan kenangan atas keberhasilan siswa menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

SD Islam Baabut Taubah yang berada di bawah naungan Yayasan Baabut Taubah Al Insani terus berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang memadukan keunggulan akademik, pembentukan karakter, serta nilai-nilai keislaman dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan berdaya saing.

“Selamat menempuh jenjang pendidikan berikutnya. Teruslah bermimpi besar, belajar tanpa henti, dan jadilah kebanggaan keluarga, sekolah, Kota Bekasi, serta Indonesia,” tutup Sardi Efendi.

[Redaktur: Mega Puspita]

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui kanal resmi Pemprov Jabar, dikutip Sabtu (6/6/2026) menegaskan bahwa tidak ada pemotongan atau pengurangan skor secara sepihak. Perubahan angka yang terjadi di web SPMB Maung merupakan bagian dari proses sinkronisasi dan update (pemutakhiran) data riil agar seluruh penilaian mutlak berbasis pada aturan hukum yang berlaku.

Aturan hukum tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 27274/HK.02.03/SEKRE tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Manusia Unggul pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2026/2027 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2026.

Perlu dipahami bahwa status nilai yang tercantum pada website saat ini masih bersifat "sementara". Sistem secara otomatis terus melakukan verifikasi ulang guna mencocokkan input pendaftaran awal dengan dokumen sertifikat fisik, khususnya untuk mendeteksi kesesuaian klasifikasi bobot prestasi berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut.

Sebagai bentuk keterbukaan, kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyampaikan beberapa hasil analisis dan temuan kasus penyesuaian data yang saat ini terjadi di lapangan.

Kasus pertama terjadi pada kategori prestasi Taekwondo. Calon murid baru dengan prestasi Juara Beregu Harapan Nasional di luar Kementerian, pada awalnya mendapatkan skor input sebesar 310 yang merupakan bobot untuk juara beregu harapan nasional di dalam kementerian dengan perhitungan bobot 60% menjadi 186 sehingga memunculkan skor tampil sementara sebesar 373,6. Saat ini, sistem telah meng-update data tersebut ke skor yang seharusnya sesuai aturan Keputusan Gubernur, yaitu sebesar 275 untuk kategori Tunggal Juara 1 Nasional di luar Kementerian dengan perhitungan bobot 60% menjadi 165. Sehingga, skor akhir yang tampil berubah menjadi 302,6. Perubahan ini murni merupakan penyesuaian ke hak skor yang sebenarnya, bukan pemotongan nilai.

Kasus kedua ditemukan pada kategori prestasi Pramuka Garuda. Skor awal yang terbaca oleh sistem adalah sebesar 310 yang mengacu pada nilai juara beregu harapan nasional dengan perhitungan bobot 60% sebesar 186. Setelah dilakukan verifikasi dokumen pendukung, panitia melakukan penyesuaian agar nilai tersebut sinkron dengan ketentuan Keputusan Gubernur, dimana prestasi Pramuka Garuda tersebut seharusnya mendapatkan skor sebesar 275 sebagai Juara 1 Nasional kategori tunggal dengan perhitungan bobot 60% menjadi 165.

Kasus ketiga kategori kepengurusan Ketua OSIS. Pada awalnya, sistem membaca skor pendaftar sebesar 305 dengan bobot 60% menghasilkan nilai 183 sehingga memunculkan total skor sementara sebesar 377,6. Setelah dilakukan verifikasi, skor disesuaikan menjadi 220 berdasarkan aturan Keputusan Gubernur untuk kategori Juara 1 Provinsi di luar Kementerian dengan bobot 60% menghasilkan nilai 132 sehingga total skor akhir berubah menjadi 326,24.

Perubahan peringkat atau ranking yang terjadi pada papan skor sementara saat ini merupakan dampak dari pengembalian hak skor para pendaftar ke angka yang sah dan valid sesuai regulasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wajib melakukan koreksi ini demi menegakkan rasa keadilan bagi seluruh pendaftar lain. Sehingga, tidak ada satu pun calon murid yang dirugikan oleh kesalahan pembacaan sistem ataupun kekeliruan input di awal pendaftaran.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat timbul selama proses sinkronisasi sistem ini berjalan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh calon murid baru beserta orang tua atau wali murid agar tetap tenang dan terus memantau pemutakhiran data resmi secara berkala melalui saluran informasi resmi. Penentuan kelulusan menjadi kewenangan sekolah yang ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan guru sesuai Juklak SPMB Manusia Unggul.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkomitmen menyelenggarakan proses seleksi yang bersih, jujur, transparan, serta patuh pada payung hukum Keputusan Gubernur.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kadeudeuh diserahkan oleh Gubernur KDM diterima langsung oleh perwakilan pemain Persib Bandung Ahmad Jufrianto di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar, Rabu (3/6/2026). Penyerahan disaksikan Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat Glenn Timothy Sugita dan bek Persib Kakang Rudianto.

KDM, sapaan akrab gubernur, menegaskan jika uang kadeudeuh berasal dari uang pribadi, bukan APBD Jabar.

"Ini dari uang pribadi, dari penjualan sapi saya. Kalau tahun depan menang lagi akan ditambah Rp2 miliar," ujar KDM dalam siaran pers Pemprov Jabar, dikutip Jumat (5/6/2026).

Kadeudeuh itu seluruhnya akan diberikan dan dibagikan kepada para pemain, seperti ditegaskan oleh Manager Persib Umuh Muchtar yang juga hadir.

Sementara itu, Glenn Timothy Sugita berterima kasih atas dukungan maksimal gubernur terhadap Persib Bandung. Kadeudeuh ini diharapkan menjadi penyemangat bagi para pemain yang kini tengah bersiap menyambut musim baru 2026/2027.

"Ini diserahkan untuk teman-teman semua, untuk para pemain, untuk bisa lebih bagus lagi, dan tahun depan bisa semaksimal mungkin," ucap Glenn.

Ahmad Jufrianto menambahkan kadeudeuh tentu menjadi penyemangat bagi Persib.

"Kedepannya ini menjadi tantangan buat kita lagi untuk kita bisa lebih baik prestasi setiap tahun," tutup Jupe. 

[Redaktur: Mega Puspita]

Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi jajaran LPM Kota Bekasi di ruang Ketua DPRD Kota Bekasi, Kamis (4/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan LPM sebagai mitra strategis pembangunan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di tingkat wilayah.

Ketua LPM Kota Bekasi, Wahyu BK, menjelaskan bahwa audiensi tersebut selain menjadi ajang silaturahmi juga bertujuan mempertegas posisi dan peran LPM dalam mendukung pembangunan yang partisipatif dan transparan.

"Kunjungan ini selain untuk silaturahmi, juga dalam rangka pemantapan fungsi dan peran LPM di Kota Bekasi. Kami berharap ada penguatan regulasi dan prosedur yang dapat diterapkan hingga ke tingkat bawah," ujar Wahyu.

Dalam pertemuan tersebut, LPM menyampaikan sejumlah masukan terkait perlunya penguatan regulasi yang mengatur keberadaan dan kewenangan LPM.

Menurut Wahyu, saat ini pengaturan mengenai LPM masih mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwal), sementara pada regulasi sebelumnya yang berbentuk Peraturan Daerah (Perda), peran LPM dinilai lebih kuat dan memiliki ruang yang lebih jelas dalam proses pembangunan.

Ia berharap ke depan terdapat penguatan regulasi yang dapat mengembalikan peran strategis LPM, khususnya dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kelurahan hingga kecamatan.

"Dulu dalam Perda, fungsi dan peran LPM lebih jelas. Kami berharap ada perubahan sehingga peran tersebut bisa dikembalikan dan diperkuat," ungkapnya.

Wahyu menambahkan, LPM memiliki posisi penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, keterlibatan LPM dinilai perlu diperkuat sejak tahap perencanaan program hingga proses pengawasan pelaksanaannya di lapangan.

"Minimal dalam proses perencanaan pembangunan yang berasal dari tingkat RW maupun kelurahan, LPM dapat dilibatkan dan mengetahui seluruh proses pengajuan. Begitu juga dalam fungsi pengawasan, kami berharap LPM terlibat aktif dan tercantum dalam berita acara pengawasan kegiatan," jelasnya.

Menurutnya, keterlibatan tersebut akan memperkuat akuntabilitas pembangunan sekaligus memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyampaikan apresiasinya terhadap peran LPM yang selama ini aktif mengawal pembangunan di lingkungan masyarakat. Ia menilai LPM merupakan salah satu elemen penting yang memahami secara langsung kebutuhan dan persoalan warga di tingkat wilayah.

Sardi menegaskan DPRD Kota Bekasi siap menerima dan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan LPM, termasuk mendorong lahirnya regulasi yang dapat memperkuat peran kelembagaan tersebut.

"Kami akan menampung aspirasi dari LPM Kota Bekasi. Silakan dirumuskan hal-hal yang diperlukan untuk memperkuat fungsi dan peran LPM agar dapat didorong menjadi peraturan daerah," ujar Sardi.

Menurutnya, keberadaan LPM sangat strategis karena berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan di tingkat lingkungan.

"LPM memiliki peran penting dalam proses pembangunan di wilayah. Karena itu LPM harus memiliki peran yang kuat dalam merumuskan kebutuhan masyarakat, baik dari sisi perencanaan maupun pengawasan pembangunan," tegasnya.

Lebih lanjut, Sardi berharap kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan LPM dapat terus diperkuat guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Audiensi tersebut pun menjadi langkah awal untuk membangun sinergi yang lebih erat antara DPRD Kota Bekasi dan LPM Kota Bekasi. Dengan keterlibatan yang lebih luas dalam proses pembangunan, LPM diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kunjungan tersebut berlangsung dengan hangat, komunikasi yang terjalin dengan baik, saling berdialog dan koordinasi antar lembaga.

Dalam kunjungan tersebut, Plh Wali Kota Harris Bobihoe didampingi oleh beberapa Dinas yang berkaitan.

Kehadiran perangkat daerah ini menegaskan keseriusan pemerintah kota dalam mendukung peningkatan PAD di daerah masing-masing.

Selanjutnya, pertemuan difokuskan pada pembahasan agenda kunjungan kerja DPRD Kota Banjarbaru.

Pembahasan tersebut mencakup pariwisata dan raperda pajak daerah dan retribusi Kota sebagai bagian dari penguatan pendapatan daerah.

Selain itu, rombongan juga berupaya mengumpulkan data dan informasi yang akurat. Informasi ini mencakup perkembangan, tantangan, serta potensi daerah.

Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik kunjungan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah. Kolaborasi ini dinilai penting dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Lebih lanjut, hasil dari kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perumusan kebijakan ke depan. Dengan demikian, program pembinaan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kegiatan ini dihadiri oleh para siswa, guru, orang tua, serta tamu undangan sebagai bentuk apresiasi atas kelulusan dan perjuangan siswa selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut.  

Dalam sambutannya, Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah berhasil lulus.

Apa yang hari ini kalian raih adalah buah dari kerja keras dan semangat belajar selama 3 tahun. Semoga pengalaman di SMPN 35 Kota Bekasi menjadi bekal berharga untuk jenjang pendidikan selanjutnya.

Ia juga mengapresiasi jajaran civitas akademika SMPN 35 Kota Bekasi atas dedikasinya dalam mendidik generasi muda serta peran orang tua dalam mendukung kesuksesan anak-anak mereka.  

Ia juga berpesan agar para siswa tidak berhenti belajar dan memilih jenjang pendidikan lanjutan sesuai minat. Teruslah belajar dan diskusikan dengan orang tua serta guru untuk menentukan pilihan terbaik, baik SMA, MA, maupun SMK.

Dirinya sangat berharap momen ini tidak hanya seremonial, tetapi juga menjadi refleksi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Momentum ini, sebagai semangat untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kalian adalah penerus tongkat estafet kepemimpinan dimasa depan. Doa kami menyertai kalian anak-anak ku,” tutup Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi momentum penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, hadir pula para kepala instansi vertikal, pimpinan organisasi kemasyarakatan, unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, rektor perguruan tinggi, perwakilan BUMN dan BUMD, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta para Kepala Kejaksaan Negeri dari berbagai daerah.

Acara berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan lembaga tersebut mencerminkan eratnya sinergi yang selama ini terjalin dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum di wilayah Jawa Barat.

"Atas nama Pemerintah Kota Bekasi, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum di Jawa Barat." Ujar Plh. Wali Kota Bekasi

Selanjutnya, Dr. Hermon Dekristo dipercaya mengemban amanah baru sebagai Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pergantian jabatan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi dalam rangka memperkuat kinerja institusi kejaksaan di tingkat nasional.

"Harapannya tentu dengan kepemimpinan baru dapat meneruskan berbagai program dan capaian yang telah dirintis sebelumnya serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah." Lanjutnya

Kehadiran Plh. Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe dalam acara tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum dan seluruh unsur pemerintahan.

Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal, serta iklim pembangunan yang kondusif.

Lebih lanjut, momentum pisah sambut ini juga menjadi simbol keberlanjutan kerja sama antara pemerintah daerah dan institusi kejaksaan. Sinergi yang terjalin selama ini diharapkan terus diperkuat guna mendukung berbagai program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan khidmat dan penuh keakraban. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pihak menegaskan komitmen bersama untuk terus menjaga hubungan yang harmonis, produktif, dan konstruktif demi mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Jawa Barat di masa mendatang.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara, serta jajaran Pemerintah Kota Bekasi.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan tertib. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh rasa hormat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan peran strategis Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia sekaligus menjadi inspirasi dalam mewujudkan perdamaian global.

Dalam amanatnya, Plh Wali Kota Bekasi menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. 

Menurutnya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi panduan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

“Pancasila adalah kekuatan pemersatu bangsa yang telah terbukti mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.” Ujar Plh. Wali Kota Bekasi

Ia juga mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semangat gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan dapat terus terjaga.

"Momentum Hari Lahir Pancasila dinilai menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Di tengah perkembangan global yang semakin dinamis, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai landasan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat karakter bangsa." Ujarnya.

Upacara tersebut juga menjadi simbol komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung penguatan ideologi Pancasila. Melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bekasi berupaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan.

Dengan terselenggaranya peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Pemerintah Kota Bekasi berharap semangat nasionalisme dan cinta tanah air terus tumbuh di kalangan masyarakat.

Tidak hanya sebagai peringatan seremonial, momentum ini diharapkan mampu memperkuat tekad bersama dalam menjaga persatuan bangsa serta mewujudkan Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera.

[Redaktur: Mega Puspita]

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga oknum ASN tersebut disinyalir bekerja di wilayah Kecamatan Bekasi Utara dan dlsempat diamankan aparat kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun diduga tiga oknum tersebut berinisial (Dig) dan (Ren) yang bertugas di Kelurahan Telukpucung, serta (Ag) dari Kelurahan Kaliabang Tengah.

“Saya dengan tegas meminta kepada Wali Kota Bekasi dan BKPSDM untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengambil sikap terhadap oknum-oknum ASN yang berpotensi mencederai marwah Kota Bekasi,” tegas Nawal, Senin (25/6/2026).

Ketua DPC PPP Kota Bekasi itu menekankan, jika terbukti oknum ASN di lingkup Pemkot Bekasi, maka harus ada tindak tegas dari yang berwenang, dalam hal ini, BKPSDM untuk memberhentikan oknum tersebut sebagai efek jera.

“Agar nantinya, tidak ada lagi oknum ASN yang terlibat atau ikut-ikutan, apalagi dengan sengaja menggunakan barang haram! Bagaimana Kota Bekasi bisa lebih baik dan lebih maju jika aparaturnya tidak mencontohkan hal baik?!,” papar Nawal.

Untuk itu, Nawal berharap agar BKPSDM Kota Bekasi bisa segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengambil tindak tegas jika oknum ASN yang diduga terlibat narkoba tersebut benar terbukti.

Sekedar diketahui, ASN yang terlibat kasus narkotika dapat menghadapi proses hukum pidana hingga sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta aturan disiplin pegawai negeri sipil.

Dalam proses penanganannya, aparat kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penahanan terhadap tersangka kasus narkoba untuk kepentingan pemeriksaan.

Namun, apabila hasil asesmen menunjukkan pelaku merupakan korban penyalahgunaan atau pecandu, maka rehabilitasi dapat menjadi opsi penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[Redaktur: Mega Puspita]

Momen penting ini Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi menghadirkan 3 narasumber kompeten dalam kegiatan ini yakni Irjen Pol. Asep Guntur Rahayu (Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK RI), Prof. Dr. Akhsanul Khaq., M.B.A., CA., CSFA (Anggota III BPK RI) dan Irjen Pol. (Purn) Drs. Sang Made Mahendra Jaya., M.H (Inspektur Jenderal Kemendagri).

"Tantangan menjaga integritas birokrasi di era digitalisasi ini tentu saja sangat berat. Kami harus membekali para calon ASN ini dengan fondasi moral dan knowledge tentang tata kelola pemerintahan yang bersih sedini mungkin, sehingga nantinya setelah lulus dari IPDN mereka akan tumbuh menjadi aparatur yang berintegritas, adaptif, tangguh, memiliki daya saing dan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan transparan dan akuntabel,” ucap Halilul.

Irjen Pol. Asep Guntur Rahayu menegaskan, agar para praja IPDN berhati-hati dan menjauhi tindak korupsi ketika nanti sudah terjun ke masyarakat sebagai ASN.

"Dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2026 saja, ada 544 kasus korupsi yang menjerat Kementerian/Lembaga. 220 kasus terjadi di tingkat Pemerintahan Provinsi, 669 di tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, 205 kasus di BUMN/BUMD, 28 kasus di Komisi, dan 90 kasus di DPR RI. Ini harus menjadi pengingat kalian untuk berhati-hati dalam menjalani birokrasi," beber Irjen Pol. Asep.

Irjen Asep menambahkan, setidaknya ada 3 jenis korupsi yang sering menjerat Kepala Daerah yakni gratifikasi, suap dan pemerasan.

Dalam menghadapi tindak korupsi ini, KPK memiliki strategi pemberantasan korupsi yang disebut TRISULA: Pendidikan, Pencegahan dan Penindakan. Sula pendidikan berkaitan dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi, sula pencegahan yakni dengan perbaikan sistem dan sula penindakan yakni efek jera. Serta yang paling penting adalah partisipasi publik sebagai social control bahwa tindak korupsi akan diketahui dengan bantuan berupa laporan dari masyarakat.

"Jadi, untuk para praja yang nantinya menjadi calon birokrat, saya tegaskan untuk memahami aturan yang ada dalam pemerintahan, dan lakukan aturan tersebut sesuai koridornya, sehingga nanti tidak terjerat kasus korupsi", ujar Irjen Pol Asep.

Sementara itu, Irjen Pol. (Purn) Drs. Sang Made Mahendra Jaya., M.H memberikan insight terkait masalah-masalah tata kelola yang akan dihadapi praja IPDN di lapangan.

"Korupsi yang sistematik, fragmentasi sistem dan digital tanpa transformasi merupakan masalah tata kelola pemerintahan di Indonesia. Korupsi yang sistematik terjadi karena sistem yang lemah diantaranya celah prosedur, pengendalian internal yang lemah, praktik menyimpang yang dianggap biasa dan budaya permisif. Hal ini menyebabkan individu yang baik dapat terjebak karena sistem yang ada tidak mencegah, lingkungan tidak menolak dan pengawasan tidak efektif," bebernya.

Ia juga menjelaskan bahwa banyak sistem dan aplikasi pemerintahan yang data nya tidak sinkron, terjadi manipulasi data dan duplikasi input data. Hal ini nyatanya membuat individu kesulitan dalam mengambil keputusan berbasis data, sehingga kebijakan menjadi tidak tepat sasaran dan pengawasan menjadi tidak optimal.

"Kondisi digitalisasi tanpa transformasi juga membuat birokrasi tetap berjalan panjang, penyimpangan tetap terjadi hanya caranya saja yang berbeda," ujarnya.

Irjen Pol (purn) Sang Made Mahendra mengingatkan para praja untuk memiliki integritas sebagai fondasi utama bertindak benar meski tanpa pengawasan, memiliki kompetensi yakni kecerdasan adaptif terhadap perubahan teknologi dan keberanian moral yakni keberanian untuk menolak intervensi yang tidak sesuai aturan.

Pada kesempatan ini, anggota III BPK RI, Prof. Akhsanul, menyoroti tentang dinamika dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas atau yang dikenal dengan istilah VUCA.

"Pemerintah menerapkan strategi SUPER (Sinergi, Unggul, Profesional, Empati dan Rampak). Strategi ini ini menjadi fondasi bagi aparatur negara untuk tetap relevan dan efektif. Integrasi teknologi melalui instrumen digitalisasi dipandang sebagai solusi utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di lapangan," tuturnya.

Namun, kata dia, era digitalisasi ini tidak terlepas hambatan. Dikatakan Akhsanul, Pemerintah mengidentifikasi lima tantangan besar, yaitu ketimpangan antar wilayah, kualitas data, keamanan siber & perlindungan data, adaptasi _Artificial Intelligence_ (AI), serta aspek integritas sumber daya manusia.

"Untuk dapat bertahan dan terlepas dari hambatan ini, kalian praja IPDN calon aparatur sipil negara atau birokrat harus menguasai 4 pilar literasi digital yakni digital skills, digital ethics, digital culture dan digital safety,” ujarnya.

Pada kesempatan ini pula IPDN dengan bangga memberikan penganugerahan Alumni Kehormatan kepada ketiga narasumber hari ini.

"Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi IPDN atas kontribusi, dukungan dan pengabdian ketiga narasumber yang memiliki prestasi di bidang pemerintahan juga berjasa dalam bidang pendidikan di IPDN," ujar Rektor IPDN.

Menurut Rektor, Prof. Akhsanul telah memberikan kontribusi strategis dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sebagai bagian dari pembinaan kader pemerintahan di lingkungan IPDN.

Rektor juga menilai, Irjen Pol. Asep memberikan dukungan penuh terhadap penguatan pendidikan antikorupsi dan pembangunan budaya integritas bagi kader pemerintahan di lingkungan IPDN.

"Begitupun dengan Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra, beliau berkontribusi dan berkomitmen penuh dalam penguatan pengawasan serta pendampingan pada pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja selama 3 tahun kebelakang," tandas Rektor IPDN.

[Redaktur: Mega Puspita]

Melalui beragam pilihan layanan, wajib pajak kini dapat menyesuaikan lokasi pembayaran sesuai kebutuhan tanpa harus mengantre panjang.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas jangkauan kepada masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi.

Pemerintah menghadirkan fasilitas layanan yang bersifat tetap maupun bergerak (mobile) agar lebih mudah diakses.

Adapun layanan yang tersedia meliputi Samsat Induk, Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samsat di Mal Pelayanan Publik (MPP), serta sejumlah outlet yang tersebar di beberapa titik, seperti Babelan, Cibarusah, Tambun, dan AEON Deltamas.

Dengan banyaknya pilihan tersebut, masyarakat kini memiliki alternatif yang lebih fleksibel dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Kehadiran layanan mobile juga dinilai efektif menjangkau wilayah yang jauh dari pusat pelayanan utama.

Pihak Samsat Kabupaten Bekasi mengimbau seluruh wajib pajak untuk tetap disiplin dalam membayar pajak tepat waktu guna menghindari denda keterlambatan.

Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia agar proses pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien.

Melalui inovasi layanan ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat serta turut mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

[Redaktur: Mega Puspita]

Pempinan BRI BO Bekasi Siliwangi, Iqbal Perdana, menyampaikan bahwa bantuan Ramadhan tahun 2026 ini ditujukan bagi para petugas kebersihan serta petugas keamanan yang bekerja di area sekitar kantor.

“BRI BO Bekasi Siliwangi tidak hanya menghadirkan produk perbankan unggulan, tetapi juga berkomitmen memberikan pelayanan dan perhatian kepada masyarakat,” ujar Iqbal, Rabu (11/3/2026).

Sebanyak 105 paket Ramadhan berhasil disalurkan kepada para penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, 50 paket diberikan kepada petugas kebersihan dan satpam di kawasan Kemang Pratama. Sementara itu, 55 paket lainnya diserahkan kepada juru parkir serta kaum duafa di sekitar lokasi.

Iqbal berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi para penerima.
“Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat bagi yang menerimanya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sosial tidak hanya dilakukan saat Ramadan. BRI BO Bekasi Siliwangi secara rutin menjalankan berbagai program di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, kesehatan, dan sektor lainnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata kepedulian BRI BO Bekasi Siliwangi terhadap masyarakat sekitar sekaligus upaya memperkuat pelayanan kepada lingkungan di sekitar kantor.

[Redaktur: Hend Raseukiy]

Lewat “Mozaik Ramadhan”, Hotel Santika Mega City menawarkan pengalaman kuliner khas nusantara yang memadukan kehangatan kebersamaan, cita rasa autentik, dan suasana Ramadhan yang penuh makna.

Adapun harga yang ditawarkan untuk paket berbuka puasa mulai dari Rp155.000, dengan pilihan menu istimewa dan beragam varian stall dan live cooking yang beraneka ragam dengan nuansa nusantara yang akan menjadikan buka puasa semakin berkesan.

Selain itu, ada juga promo bagi tamu Hotel Santika Mega City – Bekasi berupa Top Spender dengan kesempatan memenangkan voucher menginap di kamar Premiere dan Deluxe, dan Lucky Spender dengan memenangkan tiga Voucher Iftar setiap minggunya selama periode Ramadhan.

Tidak hanya paket buka puasa, Hotel Santika Mega City Bekasi juga menghadirkan promo kamar mulai dari Rp735.000 dengan fasilitas lengkap dan keuntungan luar biasa, di antaranya gratis takjil selama menginap, gratis buka puasa untuk 1 orang, sarapan atau sahur untuk 2 orang, gratis check-in awal/check-out terlambat.

Sebagai informasi, Hotel Santika Mega City Bekasi yang berletak di Rooftop lantai 5 Hypermall Mega Bekasi, dinilai sebagai lokasi strategis di pusat kota yang memiliki berbagai fasilitas yang dapat menunjang segala kebutuhan seperti kamar dengan berbagai tipe, ruang serbaguna yang luas dengan kapasitas hingga 5000 orang, restoran yang memiliki area outdoor dan indoor, kolam berenang serta pusat kebugaran.

Kegiatan reses ini difokuskan pada penguatan pemahaman masyarakat terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta penyampaian berbagai aspirasi warga mengenai pelayanan kesehatan.

Kehadiran BPJS Kesehatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari sinergi antara legislatif dan penyelenggara jaminan sosial dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Adelia Sidik menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas Komisi IV DPRD Kota Bekasi.

Menurutnya, akses terhadap layanan kesehatan yang layak merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah.

”Melalui reses ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN, serta menyampaikan langsung kendala yang dihadapi di lapangan,” ujar Adel dalam siaran persnya, Rabu (18/2/2026).

Selanjutnya, warga Mustikasari menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari persoalan administrasi kepesertaan, kendala aktivasi kartu, hingga pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan.

Beberapa warga juga mengusulkan adanya sosialisasi rutin agar informasi mengenai program BPJS Kesehatan lebih merata dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Adapun perwakilan BPJS Kesehatan Kota Bekasi yang hadir memberikan penjelasan terkait mekanisme pendaftaran, pembayaran iuran, hingga prosedur rujukan berjenjang.

Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi langsung terkait kendala yang dialami, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Adelia pun menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi yang disampaikan agar dapat dikoordinasikan dengan dinas maupun instansi terkait. Ia berharap melalui kolaborasi ini, pelayanan kesehatan di Kota Bekasi semakin optimal dan tepat sasaran.

Sepanjang reses, Faisa merangkup seluruh aspirasi warga masyarakat yang didominasi dengan infrastruktur. Di antaranya, jalan rusak, saluran air dan sarana-prasarana fasilitas warga.

“Ada beberapa titik banjir di wilayah Pondok Gede yang akan menjadi prioritas utama untuk bisa dibenahi. Pematusan wilayah, drainase dan pemasangan yudit menjadi aspirasi yang cukup banyak saya tampung,” ujar Faisal dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Tak hanya itu, Faisal juga mengantongi aspirasi berkaitan dengan keamanan warga berupa Penerangan Jalan Umum (PJU), peningkatan intensif RT dan RW, dan fasilitas posyandu.

”Ada juga terkait pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif yang mungkin akan menjadi prioritas juga, mengingat keberlangsungan roda ekonomi Kota Bekasi,” papar Faisal.

Terakhir, Faisal menegaskan bahwa akan berupaya untuk merealisasikan aspirasi prioritas pada tahun anggaran 2027 mendatang. 

“Karna aspirasi ini adalah aspirasi yang juga tidak terakomodir di Musrembang hingga tingkat Kota Bekasi. Maka dari itu, saya hadir sebagai anggota DPRD untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan warga,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, H Edi menampung sejumlah aspirasi masyarakat berkaitan dengan infrastruktur dan permasalahan krusial yang dialami warga, khususnya banjir.

“Aspirasi yang saya dapati dikesempatan reses kali ini tidak jauh dari infrastruktur dan persoalan terkait banjir yang dialami warga di RT 07, RW 06 ini,” ujar H Edi kepada awak media.

Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan terkait dengan BPJS Kesehatan PBI yang dinon-aktifkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, hal tersebut menjadi polemik dan memberikan dampak kekhawatiran bagi para warga.

“Soal BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat, mungkin masih dalam proses juga. Intinya, sebagai warga Kota Bekasi yang punya KTP Kota Bekasi, seluruh warga masyarakat bisa tetap mengakses fasilitas kesehatan tanpa terkecuali,” tegas H Edi.

Selanjutnya, sebagai bentuk respon cepat terhadap keluhan warga soal banjir, H Edi pun ‘gerak cepat’ (gercep) meninjau lokasi titik banjir secara langsung usai penyelenggaraan reses.

“Semoga nanti masalah banjir ini bisa masuk dalam skala prioritas untuk kemudian kami realisasikan di anggaran tahun depan atau bahkan tahun ini. Mudah-mudahan,” tutup H Edi.

Pada kesempatan itu, Anim memastikan bahwa aspirasi warga masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur berupa perbaikan jalan, akan menjadi prioritas.

Pasalnya, masih ada sejumlah titik krusial yang harus menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan, salah satunya di jalan utama Perumahan Wahana Pondok Gede.

“Infrastruktur saya usahakan akan menjadi prioritas. Kemudian, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, seperti Bank Sampah dan Koperasi, akan saya dorong agar warga perperan aktif,” papar Anim.

Selanjutnya, berkenaan dengan menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Anim mengajak seluruh warga masyarakat untuk berkolaborasi bersama-sama mengawasi peredaran obat-obatan tipe G.

“Mari sama-sama kita jaga anak-anak kita, para remaja, pemuda, untuk jangan sampai menggunakan obat-obatan tipe G, seperti tramadol. Saya akan tindak tegas bersama dengan pihak kepolisian. Tapi dibutuhkan juga kolaborasi yang kuat antara pemerintah, polisi, dan warga,” pungkas Anim.

Pada kesempatan itu, Evi mengantongi sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh warga Arenjaya, salah satunya pengadaan mobil jenazah.

Tak hanya itu, Evi juga menerima aspirasi warga terkait polemik BPJS Kesehatan PBI yang dinon-aktifkan oleh pemerintah pusat. Meski begitu, Evi menyampaikan kepada warga untuk tidak khawatir dalam menanggapi hal tersebut.

“Kami sebagai badan legislatif yang sejalan dengan eksekutif dalam hal ini di Kota Bekasi, tetap akan membantu warga masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan selama itu warga Kota Bekasi yang memiliki KTP Kota Bekasi,” tegas Evi.

Selanjutnya, ia juga menyinggung terkait dengan polemik angkutan umum yang tengah ramai di Kota Bekasi. Menurutnya, hal itu wajar jika ada transisi pembenahan terhadap angkutan umum.

Hanya saja, ia mengingatkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk terus menerapkan asas musyawarah terhadap para supir angkutan umum agar terwujudnya ‘win-win solution’.

“Saya juga mendorong untuk Pemkot Bekasi melakukan modernisasi angkutan umum agar mobilitas warga Kota Bekasi pengguna angkutan umu bisa lebih nyaman, aman, terjangkau, dan terfasilitasi dengan baik,” pungkasnya.

RAT tersebut dibuka langsung oleh Ketua Koppas Kranggan, Anim Imamuddin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan sejumlah agenda strategis koperasi, termasuk transformasi Koppas Kranggan yang kini resmi menjadi Koperasi Simpan Pinjam.

“Perubahan status ini kami lakukan untuk memperluas layanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anggota,” ujar Anim Imamuddin.

Selain perubahan status kelembagaan, Koppas Kranggan juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai program sosial dan pelayanan. Salah satunya adalah rencana menghadirkan fasilitas kesehatan berupa layanan cuci darah.

“Kami ingin koperasi hadir tidak hanya dalam urusan ekonomi, tetapi juga peduli pada kesehatan dan kebutuhan dasar anggota,” katanya.

Dalam RAT ke-38 tersebut, Koppas Kranggan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi mereka. Selain itu, koperasi menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta kepada salah satu anggota.

Menjelang Idul Fitri 2026, Koppas Kranggan menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak-hak anggota dan memprioritaskan kebutuhan anggota.

“Kami pastikan hak anggota terpenuhi, terutama menjelang Lebaran. Kesejahteraan anggota adalah prioritas utama kami,” tegas Anim.

Ia berharap, melalui RAT ke-38 ini, seluruh anggota Koppas Kranggan semakin solid dan aktif dalam kegiatan koperasi.

“Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, saya yakin Koppas Kranggan bisa terus tumbuh dan membuat anggota semakin sejahtera,” pungkasnya.

RAT ke-38 ini menjadi momentum penting bagi Koppas Kranggan dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Iqbal menyampaikan bahwa BRI Bekasi Siliwangi terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah melalui berbagai produk dan program unggulan. Salah satunya adalah layanan digital BRImo yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan hanya melalui satu aplikasi.

Selain itu, BRI juga memiliki produk unggulan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai sangat membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya.

Iqbal menambahkan, di samping program perbankan, BRI juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Bentuk kepedulian tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada kesempatan ini, bantuan disalurkan kepada Mushala Al Muttaqin yang berlokasi di Jalan Kampung Pondok Benda Gardu, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Ia menjelaskan bahwa dana bantuan tersebut merupakan hasil sumbangan para pekerja BRI BO Bekasi Siliwangi yang secara rutin dikumpulkan setiap hari Jumat.

Adapun bantuan yang diberikan berupa cat untuk mendukung pembangunan dan perawatan mushala. Diharapkan, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan membantu meringankan kebutuhan pembangunan rumah ibadah.

Iqbal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai BRI Bekasi Siliwangi atas partisipasi dan kepedulian mereka dalam kegiatan sosial tersebut.

BRI BO Bekasi Siliwangi sendiri diketahui memiliki sejumlah program sosial yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan, dan kesehatan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak seharusnya dijadikan ajang politisasi maupun sarana penyebaran kebencian di ruang publik.

“Setiap kebijakan publik harus disikapi secara rasional dan objektif, bukan dengan narasi yang menyesatkan atau bermuatan kepentingan tertentu,” ujar Deni dalam siaran persnya, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, pelelangan bus Transpatriot merupakan langkah yang tepat dan terukur dalam rangka menyelamatkan keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Pasalnya, sebagian besar armada bus tersebut telah tidak beroperasi selama kurang lebih dua tahun dan berada dalam kondisi yang rusak serta memprihatinkan.

“Kondisi armada yang tidak produktif justru berpotensi membebani keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah efisiensi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme perizinan yang sah,” jelasnya.

Deni Muhamad Ali menegaskan bahwa Aliansi Ormas mendukung kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi, penataan aset daerah, serta penyelamatan keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Ia juga mendorong agar seluruh proses pelelangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Yang terpenting adalah kepentingan masyarakat dan keberlangsungan keuangan daerah. Selama kebijakan ini dilakukan sesuai aturan, maka patut didukung,” tutupnya.

[Redaktur: Mega Puspita]