“Persoalan pengangguran tidak bisa dianggap sepele. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dicarikan solusi. DPRD akan mendorong pemerintah daerah agar program-program ketenagakerjaan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja telah memiliki sejumlah program pelatihan kerja, peningkatan kompetensi, hingga magang yang perlu diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi warga Kota Bekasi.
Baca Juga:
Hadiri Purnawiyata SD Islam Baabut Taubah, Sardi Effendi Beri Pesan Ini
Selain itu, Sardi juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan terciptanya kehidupan sosial yang sehat, aman, dan kondusif bagi seluruh warga.
Terkait tindak lanjut aspirasi mahasiswa, Sardi mempersilakan setiap kelompok mahasiswa untuk berdiskusi secara lebih teknis dengan komisi-komisi terkait agar solusi yang dihasilkan dapat lebih konkret dan terukur.
“Kami akan menindaklanjuti dan mem-follow up seluruh aspirasi yang menjadi kewenangan daerah. Untuk persoalan pemerintahan dapat didiskusikan bersama Komisi I, bidang pembangunan bersama Komisi II, ekonomi dan pendapatan daerah bersama Komisi III, sedangkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan dapat dibahas lebih lanjut bersama Komisi IV DPRD Kota Bekasi,” jelasnya.
Baca Juga:
Sardi Efendi Tegaskan Komitmen Dukung Penguatan Peran dan Fungsi LPM
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi, Ahmad Dani, yang juga Ketua BEM Universitas Pertiwi, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Menurut Ahmad Dani, salah satu tuntutan utama yang menjadi perhatian mahasiswa adalah potensi kembalinya praktik dwi fungsi TNI dan Polri yang dinilai dapat memengaruhi ruang demokrasi dan hak-hak sipil masyarakat.
“Hari ini tuntutan kami sangat kompleks karena ada 13 tuntutan yang kami bawa. Namun yang paling kami waspadai adalah persoalan dwi fungsi TNI dan Polri. Kami sebagai masyarakat sipil tentu memiliki kekhawatiran terhadap dampaknya bagi kehidupan demokrasi,” ujarnya.
