BEKASI.WAHANANEWS.CO — Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, turun langsung menemui massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi di halaman Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6/2026).
Didampingi sejumlah anggota dewan dari berbagai komisi, Sardi memilih duduk sejajar dan membaur bersama mahasiswa sebagai bentuk keterbukaan DPRD dalam menerima kritik dan aspirasi masyarakat.
Baca Juga:
Hadiri Purnawiyata SD Islam Baabut Taubah, Sardi Effendi Beri Pesan Ini
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, mahasiswa menyampaikan sedikitnya 13 tuntutan yang mencakup berbagai isu strategis, mulai dari dwi fungsi TNI-Polri, pengangguran, kemiskinan, persoalan TPST Bantar Gebang, perlindungan perempuan dan anak, hingga isu ketenagakerjaan di Kota Bekasi.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Sardi Efendi menegaskan bahwa DPRD Kota Bekasi pada prinsipnya sejalan dengan semangat mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak seluruh tuntutan berada dalam kewenangan pemerintah daerah maupun DPRD Kota Bekasi.
“Pada dasarnya kami sepakat dengan apa yang disuarakan kawan-kawan dari Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi. Aspirasi ini adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan Kota Bekasi dan tentu harus dihargai.
Baca Juga:
Sardi Efendi Tegaskan Komitmen Dukung Penguatan Peran dan Fungsi LPM
Namun, terhadap persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, DPRD Kota Bekasi tidak memiliki ruang pengawasan maupun kewenangan untuk menindaklanjutinya secara langsung,” tegas Sardi di hadapan peserta aksi.
Meski demikian, politisi yang dikenal dekat dengan berbagai elemen masyarakat tersebut memastikan DPRD Kota Bekasi tidak akan berhenti pada sekadar menerima aspirasi. Ia menegaskan seluruh tuntutan yang menjadi kewenangan daerah akan segera dibahas dan dikawal melalui alat kelengkapan dewan sesuai bidang masing-masing.
Menurut Sardi, persoalan pengangguran, minimnya kesempatan kerja, serta meningkatnya kebutuhan lapangan pekerjaan bagi generasi muda Kota Bekasi merupakan isu yang harus mendapat perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
“Persoalan pengangguran tidak bisa dianggap sepele. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dicarikan solusi. DPRD akan mendorong pemerintah daerah agar program-program ketenagakerjaan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja telah memiliki sejumlah program pelatihan kerja, peningkatan kompetensi, hingga magang yang perlu diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi warga Kota Bekasi.
Selain itu, Sardi juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan terciptanya kehidupan sosial yang sehat, aman, dan kondusif bagi seluruh warga.
Terkait tindak lanjut aspirasi mahasiswa, Sardi mempersilakan setiap kelompok mahasiswa untuk berdiskusi secara lebih teknis dengan komisi-komisi terkait agar solusi yang dihasilkan dapat lebih konkret dan terukur.
“Kami akan menindaklanjuti dan mem-follow up seluruh aspirasi yang menjadi kewenangan daerah. Untuk persoalan pemerintahan dapat didiskusikan bersama Komisi I, bidang pembangunan bersama Komisi II, ekonomi dan pendapatan daerah bersama Komisi III, sedangkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan dapat dibahas lebih lanjut bersama Komisi IV DPRD Kota Bekasi,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi, Ahmad Dani, yang juga Ketua BEM Universitas Pertiwi, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Menurut Ahmad Dani, salah satu tuntutan utama yang menjadi perhatian mahasiswa adalah potensi kembalinya praktik dwi fungsi TNI dan Polri yang dinilai dapat memengaruhi ruang demokrasi dan hak-hak sipil masyarakat.
“Hari ini tuntutan kami sangat kompleks karena ada 13 tuntutan yang kami bawa. Namun yang paling kami waspadai adalah persoalan dwi fungsi TNI dan Polri. Kami sebagai masyarakat sipil tentu memiliki kekhawatiran terhadap dampaknya bagi kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, belum tuntasnya persoalan TPST Bantar Gebang, perlindungan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, serta tingginya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Bekasi.
“Mereka menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi yang kami sampaikan. Namun kami akan terus mengawal prosesnya. Jika tidak ada langkah nyata, maka kami siap melakukan aksi lanjutan,” tegas Ahmad Dani.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara mahasiswa dan DPRD Kota Bekasi. Bagi Sardi Efendi, kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan energi positif yang harus dijadikan bahan evaluasi dalam memperkuat fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Bekasi.
“Mahasiswa adalah mitra kritis pemerintah dan DPRD. Apa yang mereka sampaikan hari ini adalah bentuk kecintaan terhadap Kota Bekasi. Tugas kami adalah memastikan setiap aspirasi yang menjadi kewenangan daerah dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sardi.
