BEKASI.WAHANANEWS.CO — Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, turun langsung menemui massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi di halaman Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6/2026).
Didampingi sejumlah anggota dewan dari berbagai komisi, Sardi memilih duduk sejajar dan membaur bersama mahasiswa sebagai bentuk keterbukaan DPRD dalam menerima kritik dan aspirasi masyarakat.
Baca Juga:
Hadiri Purnawiyata SD Islam Baabut Taubah, Sardi Effendi Beri Pesan Ini
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, mahasiswa menyampaikan sedikitnya 13 tuntutan yang mencakup berbagai isu strategis, mulai dari dwi fungsi TNI-Polri, pengangguran, kemiskinan, persoalan TPST Bantar Gebang, perlindungan perempuan dan anak, hingga isu ketenagakerjaan di Kota Bekasi.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Sardi Efendi menegaskan bahwa DPRD Kota Bekasi pada prinsipnya sejalan dengan semangat mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak seluruh tuntutan berada dalam kewenangan pemerintah daerah maupun DPRD Kota Bekasi.
“Pada dasarnya kami sepakat dengan apa yang disuarakan kawan-kawan dari Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi. Aspirasi ini adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan Kota Bekasi dan tentu harus dihargai.
Baca Juga:
Sardi Efendi Tegaskan Komitmen Dukung Penguatan Peran dan Fungsi LPM
Namun, terhadap persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, DPRD Kota Bekasi tidak memiliki ruang pengawasan maupun kewenangan untuk menindaklanjutinya secara langsung,” tegas Sardi di hadapan peserta aksi.
Meski demikian, politisi yang dikenal dekat dengan berbagai elemen masyarakat tersebut memastikan DPRD Kota Bekasi tidak akan berhenti pada sekadar menerima aspirasi. Ia menegaskan seluruh tuntutan yang menjadi kewenangan daerah akan segera dibahas dan dikawal melalui alat kelengkapan dewan sesuai bidang masing-masing.
Menurut Sardi, persoalan pengangguran, minimnya kesempatan kerja, serta meningkatnya kebutuhan lapangan pekerjaan bagi generasi muda Kota Bekasi merupakan isu yang harus mendapat perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
