Sementara itu, Irjen Pol. (Purn) Drs. Sang Made Mahendra Jaya., M.H memberikan insight terkait masalah-masalah tata kelola yang akan dihadapi praja IPDN di lapangan.
"Korupsi yang sistematik, fragmentasi sistem dan digital tanpa transformasi merupakan masalah tata kelola pemerintahan di Indonesia. Korupsi yang sistematik terjadi karena sistem yang lemah diantaranya celah prosedur, pengendalian internal yang lemah, praktik menyimpang yang dianggap biasa dan budaya permisif. Hal ini menyebabkan individu yang baik dapat terjebak karena sistem yang ada tidak mencegah, lingkungan tidak menolak dan pengawasan tidak efektif," bebernya.
Baca Juga:
Duka di IPDN, Maulana Izzat Meninggal Mendadak saat Apel Malam
Ia juga menjelaskan bahwa banyak sistem dan aplikasi pemerintahan yang data nya tidak sinkron, terjadi manipulasi data dan duplikasi input data. Hal ini nyatanya membuat individu kesulitan dalam mengambil keputusan berbasis data, sehingga kebijakan menjadi tidak tepat sasaran dan pengawasan menjadi tidak optimal.
"Kondisi digitalisasi tanpa transformasi juga membuat birokrasi tetap berjalan panjang, penyimpangan tetap terjadi hanya caranya saja yang berbeda," ujarnya.
Irjen Pol (purn) Sang Made Mahendra mengingatkan para praja untuk memiliki integritas sebagai fondasi utama bertindak benar meski tanpa pengawasan, memiliki kompetensi yakni kecerdasan adaptif terhadap perubahan teknologi dan keberanian moral yakni keberanian untuk menolak intervensi yang tidak sesuai aturan.
Baca Juga:
1.305 Praja IPDN Kemendagri Wisuda, Ini Pesan Mendagri Tito Karnavian
Pada kesempatan ini, anggota III BPK RI, Prof. Akhsanul, menyoroti tentang dinamika dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas atau yang dikenal dengan istilah VUCA.
"Pemerintah menerapkan strategi SUPER (Sinergi, Unggul, Profesional, Empati dan Rampak). Strategi ini ini menjadi fondasi bagi aparatur negara untuk tetap relevan dan efektif. Integrasi teknologi melalui instrumen digitalisasi dipandang sebagai solusi utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di lapangan," tuturnya.
Namun, kata dia, era digitalisasi ini tidak terlepas hambatan. Dikatakan Akhsanul, Pemerintah mengidentifikasi lima tantangan besar, yaitu ketimpangan antar wilayah, kualitas data, keamanan siber & perlindungan data, adaptasi _Artificial Intelligence_ (AI), serta aspek integritas sumber daya manusia.
