BEKASI.WAHANANEWS.CO – Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dinilai masih menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi. Kedekatan dengan komunitas rentan serta kemampuan menjangkau kelompok yang sulit diakses menjadikan LSM sebagai mitra strategis pemerintah dalam menekan penyebaran HIV.
Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Grapiks, Daniel Ramadhan dalam diskusi bertajuk “Peran LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV di Kota Bekasi”, Rabu (18/6/2026).
Baca Juga:
Terima Pendemo, Ketua DPRD Kota Bekasi Siap Kawal Aspirasi Mahasiswa
Dalam pemaparannya, Daniel menyebut bahwa, kasus HIV di Kota Bekasi masih terus ditemukan setiap tahun, sementara kelompok rentan masih menghadapi stigma dan diskriminasi sehingga diperlukan kolaborasi multipihak untuk mencapai target eliminasi AIDS.
“LSM memiliki peran penting dalam aspek pencegahan melalui edukasi dan promosi kesehatan, mulai dari penyuluhan HIV/AIDS, kampanye perubahan perilaku, hingga distribusi media informasi kepada masyarakat,” ungkap Daniel.
Selain itu, menurutnya, LSM juga berperan aktif dalam pencegahan berbasis komunitas melalui promosi penggunaan kondom, edukasi mengenai PrEP dan PEP, serta penjangkauan populasi kunci yang berisiko terpapar HIV.
Baca Juga:
BBM Jenis Pertamax Naik Jadi Rp16.250, Masyarakat Ungkap Hal Ini
“Dalam upaya penemuan kasus, LSM turut melakukan penjangkauan lapangan (outreach), skrining risiko HIV, pendampingan tes HIV, hingga penyelenggaraan layanan Mobile Voluntary Counseling and Testing (VCT) dan tes HIV berbasis komunitas. Peran ini dinilai membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan deteksi dini kasus HIV,” papar Daniel.
Tidak hanya itu, lanjutnya, LSM juga berperan dalam pendampingan Orang Dengan HIV (ODHIV), mulai dari membantu akses layanan kesehatan, memberikan dukungan psikososial, edukasi kepatuhan terapi antiretroviral (ARV), hingga melakukan kunjungan rumah dan tindak lanjut bagi pasien.
Dalam aspek sosial, LSM berupaya mengurangi stigma dan diskriminasi melalui edukasi masyarakat, pelatihan tenaga kesehatan, kampanye anti-diskriminasi, serta advokasi hak-hak ODHIV.
Selain itu, LSM turut mendorong kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk keterlibatan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) HIV, pengawalan implementasi regulasi daerah, hingga mendorong dukungan pendanaan melalui APBD.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan pendanaan, tingginya stigma masyarakat, mobilitas populasi sasaran yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya dukungan anggaran daerah.
“Kami berharap, disini ada perhatian atau intervensi dari Pemerintah Daerah untuk bersama-sama menekan angka HIV dengan peran LSM yang sudah berjalan ini. Jangan sampai, keberadaan LSM yang sudah berupaya untuk terus melakukan screning HIV dan merangkul teman-teman ODHIV selesai begitu saja,” pungkas Daniel.
