BEKASI.WAHANANEWS.CO — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi menegaskan bakal menertibkan pedagang kaki lima (PKL) musiman yang berjualan selama Bulan Ramadan, terutama jika keberadaan mereka menyebabkan kemacetan di sejumlah titik kota.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP Kota Bekasi, Abdulloh mengatakan bahwa, penertiban ini akan dilakukan secara persuasif, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.
Baca Juga:
Bapenda Kota Bengkulu Tindak Tegas Petugas Parkir Sewakan Lahan ke PKL
"Kami akan bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk menertibkan PKL yang berjualan di tempat yang tidak semestinya. Jika tidak mengganggu lalu lintas, tentu tidak masalah. Tapi kalau menyebabkan kemacetan dan menghambat pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara, maka akan kami tertibkan," kata Abdulloh, dikutip Selasa (4/3/2025).
Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi PKL dan kelancaran arus lalu lintas selama Ramadan.
Namun, kebijakan ini mendapat respons tegas dari anggota DPRD Kota Bekasi, Agus Rohadi dari Fraksi PAN. Ia memberikan dukungan atas upaya pemerintah dalam membersihkan PKL, tetapi menegaskan agar kebijakan ini dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.
Baca Juga:
Pemerintah Kudus Pastikan Pemenuhan Elpiji Bersubsidi dengan HET Rp18.000 untuk PKL
"Kalau memang Pemkot Bekasi serius membersihkan PKL, maka harus berlaku adil. Jangan hanya Bazar Ramadan yang ditertibkan, sementara PKL di pinggir jalan lainnya dibiarkan. Ini soal keadilan," ujar Agus, saat Rapat Paripurna, Senin (3/3/2025).
Ia menyoroti kondisi di Bukit Jamrud, dimana Bazar Ramadan yang mayoritas diisi oleh warga setempat mendapat penolakan dari segelintir pihak, sementara PKL lain justru bebas berjualan.
"Saya sudah melakukan mediasi sampai tiga kali, bahkan menemui mereka hingga jam 1 pagi, tapi tetap ada yang menolak Bazar Ramadan yang hanya berlangsung setahun sekali. Sementara di sisi lain, PKL di pinggir jalan dibiarkan. Ini tidak adil," tegasnya.
