WahanaNews - Bekasi | Forum Jurnalis (Forjas) Bekasi menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Pendidikan Politik Anggaran dan kebijakan untuk Jurnalis pada Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan di Gedung Creative Center Bekasi, Margahayu, Bekasi Timur, Senin (24/10/2022).
Ketua Forjas, Leny Kurniawati mengatakan, tujuan kegiatan tersebut yakni untuk memberikan pemahaman terkait proses penyelenggaraan pemerintah daerah, mengetahui proses terbentuknya kebijakan daerah, mengetahui pentingnya politik anggaran dalam kebijakan daerah, serta memberikan wawasan kualitas dalam penyajian berita dalam kebijakan daerah.
Baca Juga:
KPU Rejang Lebong Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024 Bersama Parpol dan Bawaslu Bengkulu
Menurutnya, insan pers, khususnya jurnalis di Kota Bekasi harus paham betul segala yang berhubungan dengan tata kelola pemerintah daerah.
"Pasalnya, pendidikan politik anggaran dan kebijakann bagi jurnalis, terutama berkaitan tentang pemerintahan daerah dianggap perlu," ujar Leny disela-sela kegiatan.
Ia menilai, dengan memahami proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebuah Kota dan Kabupaten, dimulai dari APBD disusun hingga disahkan bagaimana prosesnya, aturan mainnya seperti apa. Sebisa mungkin hal ini perlu dipahami para jurnalis.
Baca Juga:
KPU Kota Bekasi Gelar FGD Evaluasi Pilkada 2024, Ali Syaifa Sampaikan Hal Ini
"Bukan hanya APBD, proses lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) juga harus dikuasai. Selain itu, para jurnalis juga mesti tahu peran, tugas dan fungsi sebuah instansi atau lembaga, baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif," tegasnya.
Lebih lanjut, kata Leny, Jurnalis juga harus mengerti dan paham pola dan modus korupsi di sebuah daerah. Sehingga, kontrol ketat akan korupsi diharapkan terjadi lewat media massa, lewat karya- karya jurnalistik.
Ia pun berharap, dengan pemahaman yang mendalam khususnya terkait otonomi daerah, mampu menjadi bekal bagi para jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya.
"Adanya, pengetahuan yang mendalam tentang pemerintahan dapat memunculkan sikap yang kritis bilamana ditemukan adanya masalah atau persoalan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah," paparnya.
Kendati demikian, apabila para jurnalis memiliki pemahaman yang dalam, secara otomatis akan menguntungkan bagi mereka secara individu maupun keuntungan bagi masyarakat.
"Masyarakat selalu berkepentingan mendapatkan informasi dan sajian berkualitas, sehingga mampu menjadi magnet yang menyehatkan dalan penyelenggaraan pemerintah daerah," imbuhnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut pun dihadiri oleh empat narasumber lintas instansi, antara lain Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN),
Soni Sumarsono, Dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Islam 45 Bekasi, Ainur Rofieq, dan Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Restu Andi Cahyono diwakili Adryan selaku Kasubsi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, serta Plt Walikota Bekasi, yang dalam hal ini sekaligus menjadi Keynote Speaker, Tri Adhianto.[mga]
